Lepaskan Melawi dari Belenggu Kemiskinan
Kemiskinan masih menjadi masalah di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Siapa pun pasangan calon bupati dan wakil bupati Melawi terpilih, handaknya mampu melepaskan daerahnya dari belenggu kemiskinan.
Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Siapa pun pasangan calon bupati dan wakil bupati Melawi terpilih handaknya mampu melepaskan daerahnya dari belenggu kemiskinan.
Melawi resmi menjadi kabupaten pada 2004, pemekaran dari Kabupaten Sintang. Namun, kini ia menyandang gelar sebagai kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi se-Kalimantan Barat, setidaknya lima tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kemiskinan Melawi tahun 2015 sebesar 12,57 persen, tahun 2016 meningkat menjadi 12,63 persen.
Pada 2017, persentase kemiskinan Melawi sempat menurun menjadi 12,54 persen. Namun, pada 2018 meningkat lagi menjadi 12,83 persen. Pada 2019, kembali menurun menjadi 12,38 persen. Meskipun menurun, kemiskinan 2019 masih tertinggi se-Kalbar.
Salah satu pemicu kemiskinan adalah infrastruktur tidak memadai. Infrastruktur buruk itu membuat konektivitas barang dan manusia menjadi terhambat.
”Penurunan kemiskinan Melawi lambat karena infrastuktur sulit. Beberapa kecamatan sulit dijangkau sehingga konektivitas barang dan orang kurang lancar. Tidak terlalu tampak ada peningkatan infrastruktur,” ujar Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak Eddy Suratman, Senin (23/11/2020).
Baca juga: Ribuan Rumah di Melawi Terendam Banjir
Sulitnya konektivitas mengakibatkan harga lebih tinggi (memicu inflasi) sehingga garis kemiskinan cenderung tinggi. Garis kemiskinan Melawi 2019 sebesar Rp 534.933 per kapita per bulan. Karena itu, probabilitas orang menjadi miskin relatif lebih besar.
Masalah konektivitas mengakibatkan tekanannya dua kali. Distribusi barang dan jasa ke masyarakat bebannya lebih tinggi. Kemudian, distribusi hasil pertanian masyarakat ke pasar tidak lancar. Dampaknya, nilai tukar petani (NTP) menjadi rendah.
”Sudah harga mahal, pendapatan juga rendah. Dampak persentase kemiskinan tersebut apabila berlarut akan sulit meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam pendidikan,” papar Eddy.
Kondisi infrastruktur
Kondisi infrastruktur tergambar dalam data Kabupaten Melawi Dalam Angka 2020. Total panjang jalan di Melawi 931,69 km. Sepanjang 766,49 km di antaranya berstatus jalan kabupaten, 135 km di antaranya jalan provinsi dan 30,2 km jalan negara.
Panjang jalan dalam kondisi baik kian menurun. Pada 2017 jalan kondisi baik 282,1 km, pada 2018 menurun menjadi 257,22 km dan pada 2019 hanya 177,781 km. Sementara itu, panjang jalan dalam kondisi sedang, pada 2017 sepanjang 287,05 km, pada 2018 menjadi 170,73 km dan pada 2019 sepanjang 221,886 km.
Sebaliknya, panjang jalan dalam kondisi rusak malah bertambah. Pada 2017 jalan rusak 267,68 km, pada 2018 bertambah menjadi 323,47 km dan pada 2019 menjadi 335,701 km.
Panjang jalan rusak berat juga makin bertambah. Pada 2017, jalan rusak berat 94,86 km, pada 2018 bertambah menjadi 180,27 km dan pada 2018 menjadi 196,322 km. Bahkan, panjang jalan rusak dan rusak berat pada 2019 lebih panjang daripada jalan kondisi baik.
Baca juga: Investasi Belum Sepenuhnya Mengubah Potret Kemiskinan di Kalbar
Eddy menuturkan, ke depan, siapa pun yang terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Melawi hendaknya membenahi infrastruktur jalan. Pasangan terpilih harus menghitung panjang jalan kabupaten yang menjadi kewajiban kabupaten, menentukan target dalam lima tahun, panjang jalan yang mampu diselesaikan.
”Jangan muluk-muluk, benahi saja jalan. Perbaikan jalan akan membantu mengurangi kemiskinan. Begitu konektivitas terbuka, roda perekonomian bergerak,” jelasnya.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Erdi menuturkan, masyarakat Melawi didominasi petani. Sementara harga komoditas pertanian selama ini cenderung tidak membahagiakan.
Ketika tidak dilakukan penguatan kepada petani, kecenderungannya terjadi kemiskinan (Erdi)
Padahal, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan kontributor terbesar produk domestik regional bruto (PDRB) Melawi. Berdasarkan Kabupaten Melawi Dalam Angka 2020, kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB pada 2019 sebesar 19,38 persen.
Erdi juga menilai, infrastruktur Melawi kurang memadai. Ketika produk masyarakat dibawa ke pusat-pusat pasar, biaya transportasi tinggi dan di sisi lain harga tidak mendukung sehingga NTP akan rendah. Erdi memperkirakan NTP Melawi di bawah 100.
”Ketika tidak dilakukan penguatan kepada petani, kecenderungannya terjadi kemiskinan,” papar Erdi.
Pemberdayaan
Siapa pun kepala daerah yang akan terpilih hendaknya membuat program pemberdayaan petani. Hal itu bisa dilakukan, antara lain subsidi alat pertanian, pupuk dan bibit unggul sehingga mengurangi biaya produksi untuk mengimbangi tingginya biaya transportasi.
”Inilah pemulihan ekonomi kerakyatan di masa Covid-19,” kata Erdi.
Pedagang, usah kecil dan menengah harus diakomodasi dan dibimbing. Dinas Perdagangan Kabupaten Melawi bisa berperan, misalnya bagaimana membimbing para pelaku usaha agar produknya tanah lama.
Perlu juga program keluarga harapan untuk menangani pendidikan dasar dan menengah. Bentuknya bisa bantuan pendidikan, misalnya bantuan kuota internet untuk pemelajaran daring.
”Tiga hal itu dijalankan secara sinergi, kemiskinan akan turun. Tentu ditunjang pula dengan perbaikan infrastruktur. Sebanyak 50 persen APBD hendaknya diarahkan ke sana sehingga ada akumulasi pertumbuhan jalan untuk membuka akses,” paparnya.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Kalbar Cenderung Meningkat Tapi Kemiskinan Paling Tinggi
Sungai juga bisa dimanfaatkan untuk transportasi mengangkut hasil pertanian sebagai alternatif mengurangi biaya. Kapal dari desa ke ibu kota kabupaten bisa dioperasionalkan, termasuk kapal reguler yang dioperasikan pemerintah daerah dengan biaya murah.
Melawi adalah satu dari tujuh kabupaten di Kalbar yang melaksanakan Pilkada Serentak pada 2020. Pilkada di Kabupaten Melawi diikuti tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Melawi.
Pertama, pasangan Panji-Abang Ahmaddin diusung Partai Golkar dan Nasdem. Panji yang merupakan petahana bupati Melawi, dalam debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Melawi, Selasa (10/11) malam, menuturkan, ukuran kemiskinan tidak hanya terdiri atas satu variabel, melainkan dari tingkat pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial.
Untuk menurunkan, kemiskinan harus meningkakan beberapa sektor. ”Bagaimana orang bisa melek huruf, menikmati ekonomi yang baik dan mendapatkan kehidupan layak,” ujar Panji.
Kemiskinan bisa diturunkan dengan meningkatkan produksi berbasis kerajinan, industri lokal dan usaha-usaha tradisional. Selain itu menggalakkan usaha kecil dan menengah berbasis ekonomi kerakyatan lainnya.
Abang Ahmaddin dalam debat itu menambahkan, mereka juga akan meningkatkan lapangan kerja seluas-luasnya. Hal itu diharapkan bisa berdampak langsung pada tingkat pendapatan masyarakat.
Pasangan kedua, Henny Dwi Rini-Mulyadi diusung Partai Gerindra, Hanura, dan Demokrat. Henny Dwi Rini, saat dihubungi Kompas, Rabu (11/11), menuturkan, untuk mengatasi kemiskinan di Melawi, langkah pertama yang akan dilakukan jika terpilih, yakni menggali sumber-sumber yang bisa dihasilkan rakyat kecil, terutama pertanian.
Hal itu terkait sekali dengan masalah harga karet yang selama ini cenderung tidak stabil. ”Petani yang mengandalkan karet karena harga tidak stabil otomatis terganggu. Harga karet selama ini hanya Rp 6.000 per kg, beli gula aja tidak cukup,” ungkapnya.
Selain itu, menghidupkan badan usaha milik daerah agar menampung karet masyarakat dengan harga layak. Usaha kecil, kerajinan tangan dan usaha makanan kecil dihidupkan dan dimasukan ke koperasi sehingga berdampak bagi kesejahteraan.
Kualitas jalan juga penting sebagai penunjang peningkatan perekonomian. Pembangunan jalan nantinya akan melihat anggaran terlebih dahulu. Pembangunan jalan yang diprioritaskan terlebih dahulu yang dampaknya signifikan bagi perekonomian.
Ketiga, pasangan Dadi Sunarya Usfa Yursa-Kluisen diusung PAN, PDI-P, PPP, Perindo, PKB, dan PKS. Dadi Sunarya Usfa Yursa saat debat calon bupati dan wakil bupati Melawi, menuturkan, selain pertumbuhan ekonomi rendah, persentase kemiskinan Melawi juga tertinggi di Kalbar.
Jika terpilih ia akan memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia Melawi melalui peningkatan pada indikator angka harapan hidup, melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Selain itu meningkatkan pengeluaran per kapita dengan berbagai program.
Terkait pembangunan infrastruktur, dengan terbatasnya APBD Melawi, langkah yang dilakukan komunikasi ke provinsi dan pusat. Apalagi, sekarang dana alokasi khusus sudah diperbolehkan untuk membangun jalan dari kecamatan dan desa. Pemeliharaan jalan juga akan dilakukan setiap tahun.
Ketiga calon itu menawarkan hal yang bisa mendorong Melawi maju. Kini semua ditangan warga Melawi. Apa pun hasil pilkada nanti, Melawi diharapkan bisa lebih maju lagi. Tak lagi menyandang kabupaten baru dengan persentasi kemiskinan tertinggi di Kalbar.