Selamatkan UMKM untuk Perkuat Ekonomi Aceh

KOMPAS/ZULKARNAINI

Pabrik tempe Soya milik Basri Ubit di Desa Reuloh, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, kembali beroperasi, Senin (1/6/2020). Selama pandemi Covid-19, produksi dan pendapatan menurun karena bahan baku sulit dan mahal.

BANDA ACEH, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Aceh diminta untuk menyelamatkan usaha mikro, kecil, dan menengah dari dampak pandemi Covid-19. Tumbangnya UMKM akan berdampak buruk pada ekonomi Aceh.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Achris Sarwani yang dihubungi, Senin (30/11/2020), menuturkan, pandemi Covid-19 telah memukul aktivitas UMKM di Aceh. Mereka kehilangan pasar karena daya beli warga rendah. Akibatnya, pendapatan para pelaku UMKM menurun dan mereka terpaksa menghentikan sejumlah karyawan.

Achris menuturkan, peran UMKM dalam menyokong ekonomi Aceh sangat besar. Sebanyak 420.000 unit UMKM mampu menyerap tenaga kerja 1,06 juta orang. Saat pandemi Covid-19 terjadi banyak pekerja di sektor UMKM kehilangan pekerjaan.

Data yang rilis Badan Pusat Statistik Aceh, jumlah pengangguran di Aceh pada Agustus 2020 sebanyak 167.000 orang atau sebesar 6,59 persen. Jumlah pengangguran bertambah sebanyak 31.000 orang jika dibandingkan dengan Februari 2020, yakni 136.000 orang atau 5,42 persen.

Besarnya jumlah UMKM menunjukkan sangat besar perannya dalam perekonomian Aceh. Perlu langkah menyelamatkan UMKM.

Baca juga: Sebanyak 20.307 UKM di Aceh Terdampak Covid-19

Kasus Covid-19 pertama sekali ditemukan di Aceh pada 25 Maret 2020. Kasus Covid-19 di Aceh terus melonjak hingga pada 30 November 2020 menjadi 8.282 orang. Saat kasus bertambah, Pemprov Aceh menerapkan jam malam dan melakukan pembatasan aktivitas di ruang publik. Kebijakan ini untuk menahan laju penyebaran virus korona, tetapi di sisi lain kebijakan itu berdampak buruk pada aktivitas UMKM.

Data dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Aceh, sebanyak 20.307 unit UMKM terdampak Covid-19. Mereka terpuruk saat darurat pandemi Covid-19. Dampak buruk yang dirasakan beragam, mulai dari kesulitan produksi karena harga bahan baku mahal hingga kehilangan pasar karena pembatasan aktivitas warga.

”Besarnya jumlah UMKM menunjukkan sangat besar perannya dalam perekonomian Aceh. Perlu langkah menyelamatkan UMKM,” kata Achris.

Achris menambahkan, selama pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan kedua minus 1,87 persen dan triwulan ketiga minus 0,11 persen. Achris khawatir, jika tidak ditangani dengan tepat, jumlah penduduk miskin akan bertambah.

Achris menuturkan, dalam kondisi seperti ini, belanja pemerintah sangat besar pengaruhnya mendorong aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, Achris berharap pemerintah daerah memaksimalkan realisasi APBD agar uang yang beredar di kalangan warga lebih banyak.

Baca juga: Aceh Jaga Stok Pangan dan Kuatkan Usaha Kecil di Masa Pandemi

Selain itu, Achris menyarankan agar warga dan pemerintah daerah untuk menggunakan produk lokal supaya UMKM tidak kehilangan pasar.

Realisasi APBD rendah

Berdasarkan rilis harian Percepatan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P2K-APBA), realisasi APBA hingga 30 November 2020 sebesar 61,4 persen atau Rp 9,7 triliun dari total APBA Rp 15,827 triliun. Target realisasi 70 persen pada 30 November 2020 tidak tercapai.

Asisten II Pemprov Aceh Teuku Ahmad Dadek mengatakan, tidak tercapainya realisasi APBA sesuai target karena ada perubahan rencana belanja atau penyesuaian untuk menangani pandemi Covid-19.

Namun, Dadek mengatakan, dengan sisa waktu satu bulan, pihaknya optimistis target realisasi 85 persen akan tercapai. Pemprov Aceh telah menetapkan besaran sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2020 sebesar Rp 2,8 triliun.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Pasar tradisional di Banda Aceh masih melayani warga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dalam masa pandemi Covid 19, harga sejumlah komoditas pertanian di Aceh anjlok karena pasar lebih sepi dari biasanya

Dadek mengatakan, Pemprov Aceh telah melakukan langkah strategis menangani dampak Covid-19, seperti penyaluran bahan kebutuhan pokok, bantuan modal usaha, gerakan mandiri pangan, dan transfer tunai kepada pemkot/pemkab.

”Banyak proyek konstruksi sedang berjalan dan ini menyerap banyak tenaga kerja,” kata Dadek.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Nasir Aziz mengatakan, strategi jangka pendek Pemprov Aceh perlu menyalurkan bantuan tunai kepada warga agar meningkatkan daya beli dan membantu usaha tetap bisa berproduksi.

Menurut Nasir, dalam kondisi terpuruk seperti ini, bantuan tunai langsung lebih tepat daripada bentuk barang sebab perputaran uang di daerah akan menjaga kestabilan ekonomi.

Banyak proyek konstruksi sedang berjalan dan ini menyerap banyak tenaga kerja.

Baca juga: Abadikan Damai Perkuat Ekonomi Aceh

Unsyiah merekomendasikan 17 langkah penyelamatan ekonomi Aceh di masa pandemi Covid-19, di antaranya ketahanan pangan, bantuan tunai langsung, alokasi anggaran tepat sasaran, dan memaksimalkan pengendalian penyebaran virus korona.

”Untuk strategi jangka panjang, alokasi anggaran harus difokuskan pada sektor ekonomi, kemiskinan, dan pendidikan,” kata Nasir.