Dua Laboratorium Swasta di Pontianak Diminta Hentikan Sementara Pemeriksaan Tes Usap

Satuan Tugas Covid-19 Kalimantan Barat hendaknya mewaspadai kemungkinan adanya lonjakan kasus Covid-19 di akhir tahun. Untuk mengantisipasi hal itu maka kegiatan perventif dan promotif hendaknya ditingkatkan.

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Proses pemakaman salah satu kepala bidang RSUD Soedarso Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (23/9/2020). Ia meninggal karena Covid-19 disertai penyakit penyerta.

PONTIANAK, KOMPAS – Dua laboratorium swasta di Pontianak, Kalimantan Barat, diminta menghentikan pemeriksaan tes usap Covid-19 untuk sementara waktu. Mereka harus menunggu hasil pencocokan akurasi hasil tes usapnya di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Jakarta.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, di Pontianak, Senin (301/11/2020), meminta Dinas Kesehatan Kalbar dan Dinas Kesehatan Pontianak mengatur tata kelola pemeriksaan tes usap di dua laboratorium swasta. Alasannya, ada warga yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium swasta di Pontianak itu dinyatakan terkonfirmasi negatif. Namun, saat tes di laboratorium UniversitasTanjungpura (Untan) Pontianak, ternyata hasilnya terkonfirmasi positif Covid-19.

Kepala Dinkes Kalbar Harisson, menuturkan, dua laboratorium swasta itu telah diminta melakukan uji mutu sebelum kembali melakukan tes usap. Mereka, kata dia, diminta mengirimkan 20 sampel positif dan 10 sampel negatif. Sampel-sampel itu dikirim ke Jakarta.

"Hasil pemeriksaan itu akan dicocokan akurasinya. Selama belum diketahui hasilnya, operasional tes usap di dua laboratorium itu untuk sementara dihentikan dulu," kata dia.

Hingga Sabtu (28/11), 54.821 warga Kalbar sudah menjalani tes usap. Sebanyak 5.172 sampel diperiksa di Jakarta. Sedangkan 49.649 sampel diperiksa di laboratorium Untan. Sampai akhir tahun, pemeriksaan ditargetkan mencapai 80.000 sampel.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kalbar, kasus konfirmasi Covid-19 di Kalbar hingga Minggu (29/11) pukul 21.00 sebanyak 2.495 orang. Sebanyak 1.987 orang di antaranya sudah sembuh dan 22 orang lainnya meninggal dunia.

Baca Juga : Puluhan Pelanggar Protokol Kesehatan Jalani Sanksi Kerja Sosial

HUMAS KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

Sultan Pontianak IX Syarif Melvin Alkadri bersama sejumlah tokoh masyarakat saat membacakan komitmen bersama “Pontianak Cinta Damai”, Senin (19/10/2020). Sultan Pontianak mengajak masyarakat untuk tidak anarkis saat menyampaikan pendapat di muka umum.

Ketatnya pemeriksaan ini, Kata Sutarmidji harus dilakukan meski tempat perawatan rumah sakit sejauh ini masih memadai. Tempat isolasi pasien juga masih bisa menampung sekitar 1.000 orang. Tempat isolasi itu ada di Rusunawa Pontianak, Rusunawa Brimob, Unit Pelatihan Kesehatan dan Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kalbar. Kabupaten Kubu Raya juga sudah mendapat izin menggunakan asrama Kementerian Keuangan di daerah Sungai Raya.

“Jika ada lonjakan di daerah bisa dievakuasi ke Pontianak,” kata Sutarmidji.

Kepala Dinkes Kota Pontianak Sidiq Handanu, menjelaskan, kapasitas tempat isolasi di Pontianak masih memadai. Di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Pontianak, kata dia, rata-rata jumlah pasiennya saat ini 20-22 orang. Jumlah itu turun dari sebelumnya di atas 30 orang.

“Pasien yang diisolasi di rusunawa juga sekitar 30-40 orang. Masih sama sejak Oktober. Bisa dikatakan stabil,” kata Handanu.

Akhir tahun

Sementara itu, Kepala Departemen Kedokteran Komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak Agus Fitriangga, menjelaskan, beragam kegiatan di akhir tahun berpotensi menimbulkan kerumunan dan pergerakan manusia, khususnya ke kawasan wisata. Bila hal ini terjadi, beragam pembatasan aktivitas yang diwajibkan, kerap kali tidak bisa diterapkan maksimal.

“Akhirnya, yang rasional dapat dilakukan adalah meningkatkan usaha preventif dan promotif tentang penerapan protokol kesehatan ketat,” ujar Agus.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat koordinasi kesiapan anggaran pengawasan Pilkada 2020, pada Jumat (27/9/2019).

Hal itu dilakukan, misalnya, dengan meningkatkan edukasi, pelacakan baik tes cepat dan tes usap di  tempat-tempat wisata atau di terminal. Di Pasar dan pusat-pusat perbelanjaan yang berpotensi memicu kerumunan juga harus mendapatkan perlakuan serupa.

“Semoga petugas masih ada semangat. Hal itu juga dilakukan termasuk mencegah munculnya kluster baru dalam Pilkada 2020,” kata Agus.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalbar Lomon menuturkan, sosialisasi protokol kesehatan bakal terus dilakukan hingga waktu  pencoblosan. Hal itu dilakukan lewat pertemuan tatap muka terbatas, daring, hingga brosur dan pamflet.

"Kami juga meminta pemerintah kabupaten dan peserta pilkada ikut menyosialisasikan protokol kesehatan," kata dia.

Baca Juga : Kapasitas Laboratorium Pemeriksaan Sampel Diperbesar