Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengingatkan setiap pemerintah daerah untuk melakukan simulasi dan persiapan matang sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka di wilayahnya pada Januari 2021.
Oleh
RHAMA PURNA JATI
·4 menit baca
PALEMBANG, KOMPAS — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengingatkan setiap pemerintah daerah untuk melakukan simulasi dan persiapan matang sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka di wilayahnya pada Januari 2021. Hal ini penting untuk mencegah risiko penularan di dalam sekolah. Di sejumlah daerah di Sumsel, beberapa sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka.
Herman menyampaikan hal itu, Sabtu (21/11/2020), di Palembang seusai mendengar telah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri (SKB 4 Menteri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021. ”Memang kita butuh keseragaman untuk melaksanakan aturan tersebut,” ucap Herman.
Menurut dia, kondisi Sumatera Selatan terbilang cukup kondusif untuk menerapkan pembelajaran tatap muka mengingat tidak ada lagi zona merah di 17 kabupaten/kota. ”Apalagi saat ini zona tidak lagi menjadi penentu,” ucapnya.
Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Selatan, 16 kabupaten/kota di Sumsel berstatus jingga, hanya Ogan Komering Ulu Selatan yang berstatus kuning. Adapun jumlah kasus positif Covid-19 di Sumsel mencapai 8.970 orang, dengan 7.388 orang (82,36 persen) di antaranya dinyatakan sembuh, sementara 488 orang (5,38 persen) meninggal.
Hanya saja, lanjut Herman, sebelum pembelajaran tatap muka diterapkan, harus ada persiapan matang agar sekolah tidak menjadi kluster penularan. ”Kita masih punya waktu satu bulan. Waktu ini kita gunakan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan serta ditindaklanjuti dengan simulasi,” ucapnya.
Persiapan yang dimaksud mulai dari penataan ruang kelas, ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, tempat mencuci tangan, ketersediaan cairan antiseptik, hingga penggunaan masker selama proses tatap muka berlangsung. ”Saya ingatkan untuk benar-benar menerapkan protokol kesehatan,” tegasnya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Riza Pahlevi mengatakan, dikeluarkannya keputusan tersebut tidak lagi mengagetkan bagi Sumsel. Sebab, sebelumnya, pemprov sudah mengeluarkan surat edaran yang konsepnya tidak jauh berbeda. ”Bedanya dulu masih melihat zona, sekarang tidak,” ucapnya.
Namun, sebelum sekolah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, ujar Riza, harus ada kesepakatan antara pihak sekolah dan orangtua murid melalui wadah komite sekolah. ”Jika mereka bersepakat untuk belajar tatap muka dan yakin dengan protokol kesehatan, ya kita laksanakan tatap muka tersebut,” ucapnya.
Namun, Riza mengingatkan agar pembelajaran jarak jauh tetap dilaksanakan untuk memfasilitasi mereka yang masih enggan melakukan pembelajaran tatap muka. ”Jangan karena siswa tidak datang saat belajar tatap muka, guru langsung menilai mereka absen,” ucapnya.
Menurut dia, potensi penularan di sekolah memang terjadi meski sekolah yang memutuskan tatap muka dipastikan telah menyediakan sarana protokol kesehatan yang ketat. Potensi penularan sangat mungkin terjadi saat kegiatan belajar-mengajar usai. ”Misalnya dalam proses penjemputan yang berpotensi mengundang kerumunan,” ucapnya. Untuk itu pengawasan sangat diperlukan agar penularan dapat diminimalkan.
Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni menuturkan, sejak keputusan tatap muka berdasarkan zona dikeluarkan pada September lalu, pihaknya sudah memberi izin kepada sejumlah sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Izin itu diberikan kepada sekolah yang terletak di daerah yang sulit mendapatkan sinyal sehingga pembelajaran jarak jauh tidak optimal.
”Sekolah yang kita buka biasanya berada di kawasan perbukitan dan terbilang terisolasi sehingga interaksi dengan masyarakat luar cukup minim,” ucap Alpian.
Terkait adanya SKB 4 menteri, pihaknya akan menghubungi seluruh kepala sekolah di Pagar Alam untuk memastikan kondisi sekolah di wilayah masing-masing aman, termasuk mengimbau agar berkoordinasi dengan orangtua terlebih dahulu sebelum mengeluarkan keputusan. ”Kita diperbolehkan untuk tatap muka, tetapi tidak diwajibkan,” ucapnya.
Sekolah yang kita buka biasanya berada di kawasan perbukitan dan terbilang terisolasi sehingga interaksi dengan masyarakat luar cukup minim. (Alpian Maskoni)
Menurut dia, kondisi Pagar Alam sudah cukup kondusif karena jumlah kasus positif Covid-19 di wilayah itu masih tergolong sedikit, yakni hanya 83 kasus. Dengan begitu, Pagar Alam merupakan daerah dengan jumlah kasus terendah nomor dua di Sumsel setelah Ogan Komering Ulu. ”Namun, ada lima orang meninggal akibat Covid-19. Inilah yang membuat status Pagar Alam masih jingga,” ucapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam Cholmin Heryadi menuturkan, dengan dikeluarkan SKB 4 menteri itu, kemungkinan akan lebih banyak lagi sekolah yang mengusulkan pembelajaran tatap muka. Namun, semua harus melewati beragam tahapan, salah satunya lulus verifikasi guna memastikan semua sudah siap, termasuk sarana protokol kesehatan.
Hingga saat ini, sebanyak 18 sekolah di Pagar Alam sudah menerapkan pembelajaran tatap muka. Awalnya ada 20 sekolah, tetapi dua sekolah dicabut izinnya karena melanggar protokol kesehatan, yakni mengundang kerumunan saat penjemputan anak sekolah.
Karsono (47), seorang karyawan swasta, menyambut baik keputusan tersebut. Itu karena anaknya sudah mulai jenuh melakukan pembelajaran jarak jauh. Meski demikian, hal itu harus dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat agar tidak tertular. ”Sebenarnya saya masih ragu, tetapi anak saya sudah ingin sekolah,” ucap ayah tiga anak itu.