Pemkab Magelang Bersiap Hadapi Pengungsian Jangka Panjang
Pemkab Magelang, Jawa Tengah, bersiap menghadapi pengungsian dalam waktu panjang. Saat ini Pemkab menyediakan anggaran Rp 4,8 miliar untuk menanggulangi bencana erupsi Merapi.
Oleh
KRISTI UTAMI/PANDU WIYOGA
·3 menit baca
MAGELANG, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, bersiap menghadapi potensi panjangnya waktu mengungsi warga akibat kenaikan status Gunung Merapi. Selain menyiapkan anggaran, pemerintah setempat juga menyiapkan solusi untuk mengatasi adanya gangguan psikologis pada warga yang mengungsi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran Rp 4,8 miliar untuk menanggulangi bencana erupsi Gunung Merapi. Dana itu berasal dari belanja tak terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
”BTT tersebut akan kami prioritaskan untuk penanganan bencana, termasuk erupsi Merapi. Sementara ini anggaran sudah terserap untuk memenuhi kebutuhan warga di pengungsian, seperti makan pengungsi dan kesehatan pengungsi,” kata Adi, Kamis (19/11/2020), di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
Adi mengatakan, dirinya belum bisa memperkirakan, anggaran yang ada saat ini mampu mencukupi pembiayaan pengungsian hingga kapan. Kendati demikian, pihaknya juga sudah menyiapkan rencana apabila ada kekurangan anggaran. ”Kalau ada kekurangan anggaran, kami akan meminta bantuan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” ujarnya.
Kamis siang, Pemerintah Kabupaten Magelang menggelar rapat evaluasi penanganan bencana Gunung Merapi. Dalam kegiatan tersebut ada sejumlah hal yang mesti segera dilakukan, salah satunya menambah lokasi pengungsian bagi warga yang belum dievakuasi.
Kalau ada kekurangan anggaran, kami akan meminta bantuan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. (Adi Waryanto)
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang Edy Susanto mengatakan, saat ini ada sembilan pengungsian di empat desa aman yang berjarak lebih kurang 30 kilometer dari puncak Merapi. Hingga 19 November, total pengungsi di Kabupaten Magelang mencapai 817 jiwa.
Menurut Edy, pihaknya juga mulai menyiapkan 87 pengungsian baru di wilayahnya untuk mengantisipasi kemungkinan naiknya status Merapi menjadi Awas. Sebanyak 87 pengungsian baru tersebut mampu menampung hingga 1.028 keluarga.
”Saat ini kami sedang menghitung jumlah keluarga di sana untuk menentukan kebutuhan bilik di pengungsian,” kata Edy.
BPBD juga tengah berkoordinasi dengan sembilan dusun di kawasan rawan bencana (KRB) III untuk menyiapkan kendaraan yang dibutuhkan saat evakuasi. Di sembilan dusun itu diperkirakan masih ada sekitar 1.747 jiwa yang belum mengungsi.
Pada setiap pengungsian, BPBD akan menempatkan maksimal 20 sukarelawan. Jumlah sukarelawan dibatasi untuk menekan risiko penyebaran Covid-19.
Pemulihan trauma
Trimah (38), warga Babadan I, Desa Paten, Kecamatan Dukun, mengatakan, semua kebutuhan di pengungsian Balai Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, sudah terpenuhi dengan baik. Meski demikian, ia tetap enggan jika harus tinggal di pengungsian dalam waktu yang panjang.
”Di pengungsian kami bisa makan enak terus, padahal kalau di rumah hanya makan sayur dan sambal. Tetapi, saya tetap tidak betah karena di pengungsian tidak bisa bekerja,” ujar Trimah.
Menanggapi hal itu, Edy mengatakan, pemerintah berupaya maksimal memperhatikan kesehatan jiwa para warga yang mengungsi. Di pengungsian, hampir setiap hari, selalu ada kegiatan pemulihan trauma, terutama untuk anak-anak.
Kepala Desa Banyurojo Iksan Maksum mengatakan, sangat banyak lembaga ataupun komunitas yang ingin membantu pemulihan trauma bagi warga di pengungsian. Bahkan, ia mengaku sampai kewalahan mengatur jadwal agar kegiatan warga di pengungsian tidak terlampau padat.
”Kegiatan pemulihan trauma, terutama bagi anak-anak, itu sangat penting karena lebih dari 50 persen pengungsi di Banyurojo adalah anak-anak. Mereka perlu dibantu agar tetap ceria dan bersemangat,” ucap Iksan.