Lampung Catat Penambahan 1.054 Kasus Covid-19 sejak Awal November

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan layanan tes cepat massal secara gratis untuk warga luar daerah yang masuk ke Bandar Lampung sejak Senin (26/10/2020). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan Covid-19 saat libur panjang akhir pekan ini.

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Kasus Covid-19 di Lampung melonjak sejak awal November 2020. Selain meningkatnya mobilitas warga saat masa libur, aktivitas kampanye pilkada juga diduga memicu penularan virus SARS-Cov-2.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Lampung, sejak 1 November 2020, penambahan kasus Covid-19 di Lampung tercatat 1.054 kasus. Secara kumulatif, hingga Rabu (18/11/2020), jumlah kasus positif Covid-19 di Lampung tercatat sebanyak 2.905 orang.

Penambahan kasus Covid-19 dua minggu terakhir bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan penambahan kasus sebulan sebelumnya. Sepanjang Oktober 2020, penambahan kasus Covid-19 tercatat 944 kasus.

Juru bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Lampung Reihana mengungkapkan, penularan Covid-19 memang melonjak setelah masa cuti bersama akhir Oktober 2020. Meningkatnya mobilitas warga selama masa libur diduga memicu penularan virus SARS-Cov-2 di Lampung.

Baca juga: DPRD Lampung Desak Pemerintah Siapkan Ruang Isolasi Tambahan

TANGKAPAN LAYAR/VINA OKTAVIA

Juru bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Lampung Reihana dalam acara webinar bertajuk ”OTG Meningkat, Perketat Protokol Kesehatan 3 M” di Bandar Lampung, Rabu (18/11/2020).

Kampanye pilkada

Dia menambahkan, aktivitas kampanye pilkada serentak yang semakin masif juga diduga memicu kerumunan sehingga menyumbang lonjakan kasus Covid-19. ”Dari delapan daerah yang akan menggelar pilkada serentak, dua daerah sudah berstatus zona merah,” ujar Reihana dalam acara webinar bertajuk ”OTG Meningkat, Perketat Protokol Kesehatan 3 M” di Bandar Lampung, Rabu (18/11/2020).

Kedua daerah itu adalah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran. Peningkatan status Kabupaten Pesawaran dari zona orange ke zona merah terjadi sejak Rabu (18/11/2020).

Dari delapan daerah yang akan menggelar pilkada serentak, dua daerah sudah berstatus zona merah.

Reihana menekankan, melonjaknya kasus Coovid-19 di delapan daerah yang akan menggelar pilkada harus menjadi perhatian semua pihak. Gugus tugas telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan kajian guna mencegah ada kluster pilkada. ”Kami memohon kepada pasangan calon kepala daerah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan saat kampanye,” katanya.

Baca juga: RSPTN Universitas Lampung Disiapkan sebagai Ruang Isolasi Tambahan

Untuk memutus rantai penularan, gugus tugas juga sudah meningkatkan kapasitas penelusuran kontak. Dalam setiap satu kasus Covid-19, petugas melakukan penelusuran terhadap 100 orang yang pernah kontak langsung dengan pasien. Jumlah itu meningkat dari penelusuran kontak sebelumnya yang hanya 25 orang.

Pelanggaran protokol

Secara terpisah, Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Lampung Iskardo P Panggar memaparkan, berdasarkan data, hingga saat ini tercatat ada 36 kali pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan kampanye. Pelanggaran paling banyak terjadi di Kabupaten Lampung Selatan dengan 20 kali pelanggaran.

”Pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah jumlah massa yang hadir dalam kegiatan kampanye tatap muka lebih banyak dari ketentuan maksimal 50 orang,” kata Iskardo.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung disiapkan sebagai ruang isolasi tambahan bagi pasien Covid-19 di Kota Bandar Lampung sejak Jumat (13/11/2020).

Menurut dia, petugas langsung membubarkan kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus SARS-Cov-2. Bawaslu sudah memberikan sanksi kepada pasangan calon yang telah melakukan pelanggaran protokol kesehatan sebanyak enam kali. Sanksi yang diberikan berupa pengurangan masa kampanye.

Ketua Komisi V Yanuar Irawan mengatakan, pasangan calon kepala daerah berperan memberi contoh kepada masyarakat terkait pentingnya penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Jangan sampai para paslon justru menjadi pelaku pelanggaran protokol kesehatan.

Saat ini, kata dia, DPRD Lampung sedang membahas pengesahan ranperda terkait dengan adaptasi kebiasaan baru. Perda itu dinilai penting sebagai payung hukum agar pemerintah bisa lebih tegas melakukan upaya preventif untuk mencegah penularan kasus Covid-19.