Rawan Gesekan, Debat Pilkada Makassar Kembali Digelar di Jakarta

Setelah debat pertama, perhelatan debat kedua sebagai tahapan Pilkada Makassar kembali akan digelar dil luar Makassar. Alasan keamanan, pandemi, dan efisiensi menjadi pertimbangan KPU Makassar melakukan hal ini.

DOKUMENTASI KPU MAKASSAR

Komisioner KPU Makassar melakukan rapat pleno penetapan calon wali kota/wakil wali kota Makassar, Rabu (23/9/2020). Dalam rapat ini, empat pasangan calon ditetapkan untuk maju pada perhelatan Pilkada Makassar 2020.

MAKASSAR, KOMPAS — Atas saran dan rekomendasi pihak keamanan dan Bawaslu, KPU Makassar akan kembali menggelar debat di luar Makassar. Selain soal keamanan, alasan Covid-19 dan efisiensi anggaran juga jadi pertimbangan memindahkan debat.

Pada debat pertama, Sabtu (7/11/2020), KPU Makassar menggelar debat para calon di Jakarta dengan menyiarkan langsung melalui Kompas TV. Untuk debat yang kedua, tetap akan digelar di Jakarta.

”Kami mengikuti rekomendasi (polisi), sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan. Rencananya di Jakarta, tapi soal disiarkan di mana masih dalam proses oleh sekretariat,” kata Gunawan Mashar, komisioner KPU Makassar Divisi Teknis dan Penyelenggara, Selasa (17/11/2020), di Makassar.

Sebelumnya pada Senin (16/11/2020), KPU Makassar melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Debat Tahap Kedua Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar 2020. Rapat dilakukan bersama tim Polrestabes Makassar dan Bawaslu Kota Makassar.

KOMPAS/RENY SRI AYU

Unjuk rasa di simpang flyover Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (23/4/208). Massa mengecam putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi KPU Makassar dan mendiskualifikasi keikutsertaan pasangan calon wali kota-wakil wali kota Makassar, M Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari, dalam Pilkada Makassar 2018.

”Baik pihak Polrestabes Makassar maupun Bawaslu Kota Makassar merekomendasikan debat kembali dilakukan di luar Makassar,” kata Endang Sari, komisioner KPU Makassar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM, dan Partisipasi Pemilih.

Pertimbangannya adalah potensi kerawanan dan keamanan, yakni kemungkinan gesekan antarpendukung. Selain itu, terkait dengan pandemi, selama masa kampanye Bawaslu, misalnya, mencatat banyak pelanggaran terkait dengan protokol pencegahan Covid-19.

Baca juga: Antara Persaingan dan Konflik di Pilkada Kota Makassar

Sebelumnya pada rapat koordinasi tersebut, Kapolrestabes Makassar Kombes Witnu Urip Laksana mengatakan, rekomendasi ini berdasarkan beberapa pertimbangan dan hasil kajian terkait dengan potensi kerawanan dan keamanan pada Pilkada Makassar.

Baik pihak Polrestabes Makassar maupun Bawaslu Kota Makassar merekomendasikan debat kembali dilakukan di luar Makassar.

”Persoalan keamanan, potensi terjadi gesekan antarpendukung sangat mungkin terjadi. Selain itu, Indeks Kerawanan Pilkada yang senantiasa diperbarui oleh pihak kepolisian dan Kota Makassar selalu berada di zona merah sebagai daerah rawan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami merekomendasikan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilihan agar melaksanakan debat publik tahap kedua di luar Makassar,” kata Kepala Polrestabes.

Adapun pihak Bawaslu lebih melihat potensi pelanggaran protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 sebagai alasan utama meminta debat digelar di luar Makassar.

KOMPAS/RENY SRI AYU

Suasana penghitungan di salah satu TPS di Makassar. Hingga Rabu malam, kubu sukarelawan kotak kosong mengklaim menang berdasarkan penghitungan di TPS dan hitung cepat sejumlah lembaga survei. Kubu pasangan calon Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi juga mengklaim menang.

Pilkada Makassar diikuti empat pasangan calon, yakni M Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi, Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando, Syamsu Rizal- Fadli Ananda, serta Irman Yasin Limpo-Zunnun Nurdin.

Baca juga: Empat Pasangan Resmi Berlaga di Pilkada Makassar

Sementara itu, terkait dengan persiapan logistik Pilkada Makassar, sejak Senin (16/11/2020) sejumlah kelengkapan sudah mulai masuk ke gudang di Sekretariat KPU Makassar. ”Sejauh ini yang sudah masuk adalah kotak suara, bilik suara, segel, dan tinta. Selanjutnya akan dilakukan proses penghitungan, perakitan, dan pengelompokan sembari menunggu logistik yang lain,” kata Ketua KPU Makassar Farid Wajdi.