Jatim Tak Dukung Kegiatan Langgar Protokol Kesehatan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak akan mendukung acara yang amat berpotensi melanggar protokol kesehatan dan meningkatkan risiko penularan wabah Covid-19 akibat virus korona jenis baru.

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Suasana operasi swab hunter di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (4/11/2020). Operasi swab hunter bertujuan mengendalikan dan meredam wabah Covid-19 dengan pelaksanaan tes usap kepada masyarakat pelanggar protokol kesehatan.

SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak akan mendukung acara yang amat berpotensi melanggar protokol kesehatan dan meningkatkan risiko penularan wabah Covid-19.

Namun, bukan berarti pemerintah melarang seluruh kegiatan karena dianggap melanggar protokol. Kegiatan bisa diterima, selama mampu memastikan penerapan protokol secara disiplin, dalam pemahaman adaptasi kebiasaan baru atau normal baru (new normal).

Baca juga : Pemerintah Jaga Usaha Mikro Kecil Menengah

”Kami tentu tidak akan memberikan support kepada acara yang sangat tinggi berpotensi melanggar protokol kesehatan,” kata Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak di Surabaya, Selasa (17/11/2020).

Akan tetapi, lanjut Emil, pemerintah tidak akan menggeneralisasi semua kegiatan pasti melanggar protokol. Dalam konteks normal baru, pemerintah menyelenggarakan kegiatan, tetapi hibrida atau kombinasi dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring).

Dalam kegiatan luring, jumlah peserta dibatasi serta diterapkan protokol, antara lain pemeriksaan kesehatan, keharusan pemakaian alat pelindung diri khususnya masker atau face shield dan sarung tangan, dan jaga jarak fisik.

”Dalam adaptasi kebiasaan baru, kami ingin adanya teladan bagaimana menggelar suatu acara. Bukan tidak boleh sama sekali, melainkan protokol harus dipenuhi,” ujar Emil, mantan Bupati Trenggalek ini.

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO

Kalangan warga yang berkerumun di trotoar pelataran Balai Pemuda Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/8/2020) malam. Mereka tidak bisa masuk Balai Pemuda untuk melihat pertunjukan Srimulat. Padahal, dalam kerumunan ada potensi penularan wabah Covid-19.

Pemprov Jatim akan terus berkoordinasi dengan para bupati/wali kota dan forum komunikasi pimpinan daerah setempat untuk antisipasi kegiatan-kegiatan berisiko pelanggaran protokol. Menurut Emil, pemprov tidak menerbitkan izin untuk kegiatan di suatu kabupaten/kota. Yang memberi izin adalah Polri atas rekomendasi atau persetujuan bupati/wali kota.

”Izin bukan ke kami, tetapi biasanya kami menerima undangan. Nah, kami tidak datang, dong, dan tidak support ke kegiatan yang berisiko pelanggaran. Kalau datang, penyelenggara akan merasa mendapat legitimasi,” kata Emil.

Baca juga : Uji Coba Sekolah Tatap Muka di Banyuwangi

Jatim juga akan merespons dengan positif permintaan Presiden Joko Widodo agar daerah-daerah lebih tegas dalam penerapan protokol kesehatan guna meredam pagebluk. Secara prinsip, Emil bilang, Jatim yang bepopulasi 40 juta jiwa terus mencoba mengatasi wabah dengan peneraan protokol dan penanganan terhadap pasien sebaik-baiknya.

”Presiden meminta lebih tegas menjadi peringatan bagi kami untuk lebih peka mendeteksi,” ujar Emil.

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO

Tangkapan layar pada laman resmi http://infocovid19.jatimprov.go.id/ memperlihatkan situasi wabah Covid-19 di Jawa Timur pada Selasa (17/11/2020).

Menurut laman resmi http://infocovid19.jatimprov.go.id/ yang dikelola Pemprov Jatim, wabah yang menyerang sejak pertengahan Maret secara akumulatif telah menjangkiti 56.551 jiwa. Pagebluk mengakibatkan kematian 4.036 jiwa, tetapi 50.497 orang berhasil sembuh. Sampai dengan Selasa siang ini, masih ada 2.018 pasien yang dirawat.

Statistik memperlihatkan tingkat kematian 7,1 persen, sedangkan kesembuhan 89,2 persen. Khusus untuk kematian yang mencapai 4.036 jiwa telah dikonfirmasi bahwa 3.913 kematian di antaranya karena Covid-19. Kematian 123 orang karena penyakit lain atau komorbid, tetapi pasien berstatus positif virus korona.

Dalam adaptasi kebiasaan baru, kami ingin adanya teladan bagaimana menggelar suatu acara. Bukan tidak boleh sama sekali, melainkan protokol harus dipenuhi. (Emil Dardak)

Sepanjang bulan ini, penambahan kasus harian di Jatim tidak melonjak, yakni di kisaran 250-300 kasus per hari. Dari 38 kabupaten/kota, daerah dengan risiko penularan rendah ada 13, yakni Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan di Pulau Madura, Lamongan, Nganjuk, Kota dan Kabupaten Madiun, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Tulungagung, dan Kabupaten Malang. Sebanyak 25 kabupaten/kota lainnya berstatus kawasan risiko penularan sedang.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Wartawan mendaftar untuk mengikuti tes cepat Covid-19 di Kantor PWI Jawa Timur, Surabaya, Kamis (3/9/2020). Kegiatan yang menargetkan 200 peserta tersebut merupakan kerja sama Kantor Staf Presiden, Kelompok RS Siloam, dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim. Terkait pekerjaan, wartawan menjadi salah satu kelompok yang rentan tertular covid 19.

Epidemiolog Universitas Airlangga, Surabaya, Windhu Purnomo, mengatakan, ketegasan pemerintah dalam mengantisipasi berbagai kegiatan yang berisiko pelanggaran protokol amat diperlukan. Pertimbangkan juga langkah pembatasan sosial yang pernah ditempuh untuk diberlakukan kembali, tetapi dengan berbagai penyesuaian karena normal baru.

Selain itu, prinsip 3T, yakni tes, telusur, dan tindakan (testing, tracing, treatment) harus terus diwujudkan. Windhu menyoroti beberapa daerah berstatus risiko rendah, tetapi jumlah tes massal rendah, seperti di Madura. Tes tetap diperlukan untuk menemukan kasus-kasus yang selama ini tidak terdeteksi, terutama mencegah penularan dari orang tidak bergejala dan tidak menyadari telah terjangkit virus korona.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jatim Komisaris Besar Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, operasi yustisi penegakan protokol kesehatan masih terus berlangsung. Kurun 14 September-5 November telah diadakan 322.924 kegiatan operasi yustisi dan menindak 4.001.323 pelanggaran.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, razia protokol kesehatan di tempat-tempat yang potensial terjadi terus berlangsung. ”Jika ada warga yang melanggar, mereka dikenai sanksi dan langsung menjalani tes swab pada saat bersamaan,” katanya.

Uji coba

Bagi warga atau lembaga yang hendak menggelar kegiatan acara dengan melibatkan banyak  orang, harus koordinasi dulu dengan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan. ”Seluruh kegiatan harus menjalankan protokol kesehatan dengan ketat,” katanya.

Seperti pengamatan Kompas pada uji coba perayaan ekaristi adaptasi kebiasaan baru di Gereja Katolik Roh Kudus Surabaya, Minggu (15/11/2020), semua petugas wajib tes cepat atau swab. Umat yang hadir pada misa sangat terbatas, yakni maksimal 100 orang, dari kapasitas gereja 800 orang. Setiap kursi yang selama ini diisi enam orang, sekarang hanya tiga orang.

Selain menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering membersihkan tangan dengan cairan pembersih atau hand sanitizer, misa juga berlangsung lebih singkat dibandingkan saat normal, yakni maksimal satu jam. Begitu misa usai, umat juga diimbau langsung meninggalkan gereja.

”Intinya, baik ketika tiba di gereja maupun seusai misa umat jangan menimbulkan kerumunan dan tetap memakai masker,” kata Pastor Kepala Paroki Roh Kudus Surabaya Dominikus Beda Udjan SVD.

KOMPAS/AGNES SWETTA PANDIA

Uji coba perayaan ekaristi adaptasi kebiasaan baru di Gereja Katolik Roh Kudus Surabaya, Minggu (15/11/2020), dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.