Antisipasi Serangan Siber, NTB Bentuk Tim Khusus

Situs Pemerintah Provinsi NTB kerap menjadi sasaran serangan siber. Oleh karena itu dibentuk NTBPro-Computer Security Incident Response Team atau tim khusus yang bertugas mengidentifikasi dan merespons serangan siber.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Tampilan situs internet milik Dinas Sosial Provinsi NTB yang diretas terkait Penolakan Pengesahan RUU Cipta Kerja, seperti terlihat pada Jumat (9/10/2020).

MATARAM, KOMPAS — Sistem aplikasi dan jaringan komputer di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kerap menjadi sasaran serangan siber. Untuk mengantisipasi hal itu, Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan NTBPro-Computer Security Incident Response Team atau tim khusus yang bertugas mengidentifikasi dan merespons seluruh insiden dan serangan siber.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB I Gede Putu Ariyadi, di Mataram, Kamis (5/11/2020), mengatakan, serangan siber berlangsung secara masif.

Baca juga : Enam Situs Organisasi Perangkat Daerah di NTB Diretas Terkait Penolakan RUU Cipta Kerja

Gede memaparkan, sejak tahun 2018 tercatat ada 30 serangan siber pada situs Pemerintah Provinsi NTB. Sementara, jika mengacu pada pemantauan sistem Honeypot Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang tahun 2020 ada 127 percobaan serangan malware ke pusat data Pemprov NTB.

Honeypot adalah basis data yang sengaja terbuka agar menarik perhatian peretas. Dari situ, seorang peneliti dapat mengetahui perilaku peretas (Kompas, 24/7).

KOMPAS/KHAERUL ANWAR

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Kominfotik) Nusa Tenggara Barat I Putu Gede Aryadi, Rabu (8/1/2020) di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, mengatakan, jabatan eselon II dan III di Organisasi Pemerintah Daerah/OPD NTB akan diisi guna mendukung kinerja tiap OPD.

Tidak hanya situs Pemprov NTB, situs milik organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov NTB juga menjadi sasaran serangan siber. Oktober lalu, saat gelombang aksi menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, situs internet milik enam OPD di lingkup Pemprov NTB tidak bisa diakses.

Baca juga: Serangan Meow Menghancurkan Database Tak Terkunci

Enam organisasi perangkat daerah (OPD) yang lamannya diretas adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, dinas sosial, dinas peternakan, biro ekonomi, dan bina marga atau dinas pekerjaan umum.

Adanya tim yang dibentuk, serangan siber yang juga salah satu bentuk bencana, bisa diantisipasi. (Lalu Gita Ariadi)

Saat dibuka, alih-alih menampilkan informasi terkait OPD tersebut, beranda laman justru menampilkan foto tangkapan gambar tayangan pengesahan RUU Cipta Karya. Di bawah foto itu dicantumkan 13 poin yang menurut peretas, ”menyengsarakan dan membunuh rakyat sendiri”.

Kompas/Priyombodo

Anak-anak mencoba permainan dalam acara peluncuran program tangkas berinternet (#tangkasberinternet) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta, Senin (10/2/2020). Kegiatan yang digagas Google Indonesia ini dalam rangka memperingati hari Aman Berinternet Sedunia atau Safe Internet Day yang setiap tahunnya diselenggarakan setiap tanggal 11 Februari.

Setelah lebih dari satu hari diretas, situs tersebut kembali normal. Itu setelah pengelola memperbarui (perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan fitur tambahan dalam aplikasi atau program) keamanan situs mereka.

Menurut Gede, dengan dibentunya NTBProv-CSIRT melalui keputusan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, mereka akan bisa mencegah, memulihkan, serta menanggulangi berbagai serangan siber yang terjadi.

Sejumlah layanan

Gede memaparkan, NTBProv-CSIRT memiliki sejumlah layanan, yaitu Layanan Reaktif yang terdiri dari layanan pemberian peringatan terkait laporan serangan siber, layanan penanggulangan, dan pemulihan serangan. Layanan reaktif lainnya ialah penanganan kerawanan dan penanganan artifak (produk dokumentasi).

IBM, PENEMON INSTITUTE

Sektor industri yang paling besar kerugiannya akibat peretasan. Kesehatan menempati posisi pertama pada 2020.

Selain itu, menurut Gede, ada Layanan Proaktif. Layanan ini meliputi pemberitahuan hasil pengamatan terkait dengan ancaman baru, termasuk penilaian keamanan, dan audit keamanan. Termasuk juga kesiapan penanganan siber seperti layanan konsultasi, serta membangun kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber. Dalam layanan ini juga ada pembinaan kesiapan penanggulangan dan pemulihan serangan.

Baca juga : Waspadai Serangan Siber Sudah 88 Juta Serangan Januari 2020

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi menambahkan, di tengah perkembangan teknologi informasi, kesiapan dan ketangguhan terhadap segala ekses dan ancaman siber mutlak diperlukan, termasuk untuk Provinsi NTB.

”Adanya tim yang dibentuk, serangan siber yang juga salah satu bentuk bencana, bisa diantisipasi,” ujarnya.