Belanja Pemerintah Daerah Penting untuk Mengungkit Sektor Riil

Kemenkeu rutin memantau penyerapan TKDD oleh pemda. Penyaluran transfer dana ke daerah dan dana desa jangan berhenti di rekening pemda karena tidak akan berdampak bagi perekonomian.

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Pengerukan dan pembersihan saluran di Jalan Raya Kupang Baru, Surabaya, Jawa Timur. Pengerukan bertujuan menormalkan saluran air sehingga dapat mengantisipasi potensi banjir saat musim hujan tiba.

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun tengah berjuang mencegah penyebaran Covid-19 dan menjaga kesehatan warga, pemerintah daerah jangan mengabaikan pentingnya penyerapan anggaran untuk menggerakkan ekonomi lokal. Pemerintah daerah bisa memacu penyerapan anggaran sehingga belanja tersebut dapat mengungkit sektor riil yang tengah lesu karena pandemi Covid-19.

Kementerian Keuangan mencatat, Rp 239,5 triliun dari Rp 572 triliun transfer dana ke daerah dan dana desa (TKDD) yang ditransfer per 30 September 2020 masih mengendap di rekening pemerintah daerah. Belanja dana tersebut untuk berbagai program yang menciptakan kesempatan kerja dan menggairahkan sektor riil lokal kini sangat penting agar perekonomian nasional tetap bergerak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa (3/11/2020), mengatakan, penyaluran transfer dana dari pemerintah pusat tidak langsung dibelanjakan pemerintah daerah (pemda). Bahkan, nilai dana yang mengendap di rekening pemerintah daerah pada September 2020 bertambah Rp 12,4 triliun dari Agustus 2020.

”Walapun pemerintah pusat sudah transfer, tidak serta-merta pemda melakukan langkah-langkah secepat yang diperkirakan,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Presiden Minta Pacu Program agar Jadi Lokomotif Pemulihan Ekonomi

Sri Mulyani menjelaskan, belanja pemda yang masih tertahan juga tecermin dalam postur APBD dengan rata-rata realisasi belanja pemda per 30 September 2020 baru 53,3 persen, atau sedikit lebih baik dari September 2019. Perbaikan tidak signifikan dibandingkan dengan belanja pemerintah pusat September 2020 yang naik lebih dari 20 persen dari September 2019.

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara penandatangan nota kesepahaman percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Secara terpisah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menambahkan, pemda tengah bersiap menyalurkan anggaran lebih cepat pada triwulan IV-2020. Hal ini tecermin dalam peningkatan jumlah giro dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mengindikasikan dana siap dibelanjakan.

Kemenkeu rutin memantau penyerapan TKDD oleh pemda. Penyaluran TKDD jangan berhenti di rekening pemda karena tidak akan berdampak bagi perekonomian. Pemda melalui Kementerian Dalam Negeri diminta mengakselerasi belanja triwulan IV-2020 untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan lambannya penyerapan anggaran daerah, seperti Papua (32,21 persen), Sulawesi Tenggara (39,15 persen), dan Sulawesi Barat (39,75 persen). Mendagri juga menyoroti endapan Rp 76 triliun dana pemerintah provinsi dan Rp 167 triliun dana pemerintah kabupaten/kota di perbankan (Kompas, 24/10).

Baca juga: Anggaran Daerah yang ”Diendapkan” Rawan Gratifikasi

Berkait hal ini, sejumlah pemda terus berupaya memacu penyerapan anggaran. Pemerintah Provinsi Papua hingga Oktober 2020 telah merealisasikan penyerapan anggaran 68 persen dari Rp 14 triliun APBD Papua 2020.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua Nus Weya di Jayapura menjelaskan, butuh waktu menyesuaikan pagu dan program setelah realokasi anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Ia pun membantah Pemprov Papua sengaja menyimpan dana APBD di bank sehingga menyebabkan resapan anggaran belum optimal hingga kini.

”Kami akan berupaya agar daya serapan bisa meningkat lebih tinggi hingga akhir Desember mendatang. Saat ini, pengadaan sejumlah tender, seperti pembangunan arena PON dan proyek fisik lainnya, sudah hampir tuntas,” papar Nus.

Meski penyerapan APBD Papua sudah 68 persen, pengajar ekonomi Universitas Cenderawasih, Jayapura, Meinarni Asnawi, berpendapat, Pemprov Papua sesungguhnya bisa memacu belanja anggaran untuk menggerakkan ekonomi lokal lewat program terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak pandemi Covid-19.

Sesuai hasil penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih dari Agustus hingga September 2020, banyak pelaku UMKM yang tak dapat membayar gaji karyawannya dan membeli bahan baku. ”Meningkatnya penyerapan APBD dari pengadaan dan belanja bukanlah indikator yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Namun, meningkatnya penyerapan APBD untuk meningkatkan kemampuan produktivitas kerja sektor usaha yang sangat terdampak selama pandemi Covid,” ujar Meinarni.

Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Sugianto mengatakan, pertumbuhan ekonomi Papua pada triwulan II-2020 mencapai 4,50 persen. Namun, hal ini tidak berdampak bagi sektor lapangan usaha nontambang

Adapun sejumlah lapangan usaha yang mengalami kontraksi sangat serius selama triwulan II-2020 meliputi transportasi dan pergudangan minus 49,90 persen, penyediaan akomodasi, makan dan minum minus 24,43 persen, dan jasa perusahaan minus 13,53 persen.

Ia berpendapat, pemerintah harus segera merealisasikan programnya yang bisa mendatangkan penghasilan bagi masyarakat. Misalnya, pemberian bantuan modal usaha, pembangunan infrastruktur, pemberlakuan jam aktivitas warga yang lebih lama dan akses transportasi udara yang diperluas.

”Upaya pemerintah untuk menghidupkan kegiatan ekonomi harus bersinergi dengan pelaksanaan protokol kesehatan. Produkvitas kerja masyarakat meningkat, tetapi tidak terpapar Covid-19,” kata Sugianto.

Memberi pekerjaan

Adapun Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, hingga saat ini masih memiliki dana sekitar Rp 4 triliun, yang dipastikan habis untuk membayar atau melunasi beberapa proyek infrastruktur dan gaji pengawai honorer.

Dana yang masih tersimpan di bank ini bahkan tak mencukupi untuk membayar seluruh proyek yang sudah dikerjakan meski pandemi Covid-19 melanda kota ini.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang ditemui di rumah dinas wali kota, Selasa (3/11/2020), menyebutkan, meski pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Maret 2020, proyek infrastruktur tetap dilanjutkan.

”Proyek yang dikerjakan oleh Pemkot Surabaya tidak ada yang dihentikan meski pandemi, terutama pembangungan saluran air, trotoar, box culvert, dan Alun-alun Surabaya di kompleks Balai Pemuda,” katanya.

HUMAS PEMKOT SURABAYA

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sepanjang Senin (26/10/2020) membersihkan serta menata kawasan yang selama ini menjadi tempat berkumpul massa unjuk rasa.

Alasannya, kata Risma, dengan adanya proyek secara otomatis memberikan pekerjaan bagi banyak orang sehingga, meski beraktivitas dalam keterbatasan, sumber penghasilan warga tidak hilang.

”Kalau tidak ada proyek, berarti akan banyak orang yang tidak mendapat pekerjaan sehingga otomatis daya beli turun. Maka, meski pandemi, proyek tetap dilanjutkan,” ujar Risma.

Menurut Pelaksana Tugas Kepala Bappeko Surabaya Erna Purnawati, hampir semua proyek, lebih dari 20 proyek, di lingkungan Pemkot Surabaya berjalan sesuai rencana.

”Proyek yang ditunda pengadaan dua unit pompa, sedangkan 11 proyek lain bahkan sudah selesai digarap, termasuk akses jalan ke Gelora Bung Tomo. Justru proyek yang dibatalkan karena pandemi Covid-19 adalah jalan lingkar luar barat (JLLB) di Surabaya barat, yang semula direncanakan tuntas 2020 ini,” kata Erna.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2020 yang semula Rp 10,32 triliun pada APBD murni mengalami penurunan Rp 1,44 triliun menjadi Rp 8,88 triliun pada Raperda Perubahan APBD 2020. Penurunan 13,95 persen itu terjadi karena dilakukan penyesuaian, realokasi, refocusing akibat pandemi Covid-19.