Ribuan Formasi CPNS di Daerah 3T Tak Terisi
Ribuan formasi CPNS 2019 di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar belum terisi. Formasi tersebut kurang diminati. Untuk itu, pemerintah perlu mengubah sistem perekrutan CPNS pada masa-masa berikutnya
JAKARTA, KOMPAS - Ribuan formasi jabatan untuk calon pegawai negeri sipil 2019 tidak terisi . Salah satu penyebabnya adalah sepinya pelamar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Jika hal tersebut terus terjadi di rekrutmen selanjutnya, maka daerah tersebut akan sulit mendapatkan birokrat yang terbaik.
Hasil rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 diumumkan secara serentak pada Jumat (30/10/2020). Dari data Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 11.580 formasi jabatan yang kosong.
Sebelumnya, CPNS 2019 dibuka untuk 150.315 formasi jabatan. Formasi tersebut tersebar di instansi pusat (36.935 formasi) dan instansi daerah (113.380 formasi).
Dari data Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 11.580 formasi jabatan yang kosong.
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen saat dihubungi di Jakarta, Jumat, mengatakan, formasi yang kosong tersebut sudah melalui langkah optimalisasi.
Baca juga: 336.487 Peserta Ikuti Seleksi Calon PNS 2019
Artinya, formasi yang kosong diisi oleh peserta pada jenis formasi lainnya dengan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan lokasi formasi yang sama. Selain itu, nilai peserta tersebut juga harus berperingkat terbaik.
"Kalau tidak bisa diisi sama sekali, maka instansi bisa mengusulkan kembali (formasi yang kosong) untuk dimasukkan di CPNS 2021," ujar Suharmen.
Kekosongan formasi di CPNS 2019 setidaknya disebabkan dua hal. Pertama, tidak terpenuhinya nilai ambang batas (passing grade) di suatu instansi pemerintah. Kedua, formasi tersebut sejak awal tidak ada peserta yang mendaftar.
Suharmen menyampaikan, persoalan kekosongan formasi kerap terjadi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) karena masih kurang peminatnya. Oleh karena itu, menurut dia, solusi baru harus dirumuskan agar persoalan tersebut tidak terus berulang.
Alternatif yang muncul sejauh ini, lanjut Suharmen, adalah pemberian beasiswa, misalnya kepada dokter spesialis, untuk wilayah 3T. Namun, alternatif ini perlu pembicaraan serius dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), secara khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud.
"Harus ada solusi atau jalan keluarnya. Kalau tidak, akan kasian rakyat kita yang ada di wilayah-wilayah kurang beruntung secara ekonomi," ucap Suharmen.
Suharmen menambahkan, formasi jabatan yang kosong harus segera diisi. Sebab, jika tidak, maka roda birokrasi di instansi tersebut tidak akan berjalan optimal.
"Mereka, kan, sudah melakukan analisis beban kerja dan beban jabatannya sehingga membutuhkan jabatan itu," tutur Suharmen.
Selama ini terkesan karier PNS lebih menjanjikan di instansi pusat dibandingkan di daerah bahkan kawasan 3T.
Perubahan sistem
Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Erwan Agus Purwanto, menyampaikan, minimnya pendaftar CPNS di daerah 3T merupakan problem klasik yang perlu dipikirkan solusinya. Selama ini terkesan karier PNS lebih menjanjikan di instansi pusat dibandingkan di daerah bahkan kawasan 3T.
"Ini saya kira pekerjaan rumah yang harus dipecahkan bagaimana agar anak-anak muda yang potensial itu tidak hanya meminati instansi pusat, tetapi juga daerah terlebih di daerah 3T," kata Erwan.
Jika persoalan itu tak segera diselesaikan, menurut Erwan, ketidakadilan akan terus terjadi di antara pusat dan daerah, atau pusat dan kawasan 3T. Pelamar terbaik hanya akan terfokus di instansi pusat, sedangkan daerah akan kesulitan mendapatkan sumber daya yang baik.
"Padahal, daerah membutuhkan orang-orang muda yang bagus, kreatif, inovatif untuk mendorong pembangunan di daerah," kata Erwan.
PNS yang memang sejak awal berniat menduduki jabatan pimpinan tinggi (JPT) di birokrasi harus mau ditugaskan di daerah 3T
Erwan mengusulkan, seharusnya ada perubahan dalam sistem seleksi CPNS. Seleksi bisa dibuat dua kategori. Pertama, PNS yang memang sejak awal berniat menduduki jabatan pimpinan tinggi (JPT) di birokrasi harus mau ditugaskan di daerah 3T. Sedangkan, kategori kedua, PNS yang hanya ingin terus berada di posisi bawah tidak perlu ditugaskan ke daerah 3T.
"Jadi, pilihan saja. Tidak usah dipaksa, tetapi diperlihatkan insentifnya, syarat menduduki posisi tertinggi itu harus pernah mengepos di daerah 3T," kata Erwan.
Baca juga: Peserta Ujian Penerimaan CPNS Diminta Waspada Penipuan
Lagi pula, PNS yang kelak menduduki JPT harus memilik wawasan yang lebih luas dibandingkan PNS pada umumya. Dengan memiliki pengalaman bertugas di daerah 3T, pejabat tersebut akan memiliki rasa sensitivitas lebih baik dalam menyelesaikan persoalan bangsa dan dapat terwujud di kebijakan yang dibuat.
Selain itu, menurut Erwan, sistem insentif berupa tunjangan kemahalan atau promosi jabatan juga menarik digagas. Dengan begitu, kaum muda termotivasi untuk ditugaskan di daerah 3T.
Sistem insentif berupa tunjangan kemahalan atau promosi jabatan juga menarik digagas. Dengan begitu, kaum muda termotivasi untuk ditugaskan di daerah 3T
Rekrutmen CPNS 2021
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Teguh Widjinarko mengatakan, pihaknya tengah berupaya agar proses seleksi CPNS 2021 bisa segera dimulai di awal tahun depan. Pada Mei 2021, seluruh pertimbangan dari BKN dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diusahakan selesai.
Adapun sebelum proses seleksi berjalan, Kemenpan dan RB harus memetakan terlebih dahulu kebutuhan masing-masing instansi. Setelah itu, Kemenpan dan RB akan meminta pertimbangan teknis dari BKN terkait kebutuhan jabatan di instansi tersebut.
Tahap terakhir, Kemenpan dan RB akan meminta pertimbangan teknis dari Kemenkeu soal kebutuhan anggaran dalam proses seleksinya dan juga kesanggupan daerah dalam membayar gaji pegawai.
"Jadi, setelah (pertimbangan) itu didapatkan, tinggal kami lakukan seleksinya," ujar Teguh.
Teguh belum dapat memastikan total perkiraan formasi yang dibuka pada CPNS 2021. Namun, melihat dampak dari pandemi Covid-19, seharusnya formasi yang dibuka tidak besar. Sebab, banyak pekerjaan bisa diefektifkan dengan kecanggihan teknologi.
"Dengan pandemi Covid-19, kan, sebenarnya pekerjaan tak perlu terlalu banyak orang. Mungkin kalau nanti sudah ada kemajuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dengan elektronik, ya nanti sedikit berkurang (formasinya)," tutur Teguh.