Pendekatan Berbasis Masyarakat Penting Melancarkan Pembangunan Hunian Sementara

Hunian sementara bagi penyintas gempa jadi hal mendesak pascabencana. Karena itu, agar berjalan sesuai harapan, dalam proses pembangunannya, sangat penting bagi pihak terkait menggunakan pendekatan berbasis masyarakat.

KOMPAS/KHAERUL ANWAR

Warga Desa Selat, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, memperbaiki rumahnya yang rusak akibat gempa. Foto diambil pada 11 November 2018.

MATARAM, KOMPAS — Hunian sementara bagi penyintas gempa menjadi hal yang mendesak pascabencana. Oleh karena itu, agar berjalan sesuai harapan, dalam proses pembangunannya, sangat penting bagi pihak terkait, baik pemerintah maupun nonpemerintah, untuk menggunakan pendekatan berbasis masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam Lokakarya Shelter Berbasis Masyarakt dalam Respons Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah: Pengetahuan dan Solusi dari Lapangan, Rabu (21/10/2020).

Lokarya itu diselenggarakan oleh Humanitarian Forum Indonesia bersama Caritas Germany, Chatolic Relief Services, dan Habitat for Humanity Indonesia.

Baca juga : Ingatan Sejarah Sumber Mitigasi Tsunami Indonesia

Lokakarya diselenggarakan dalam rangka peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2020 yang bertema ”Daerah Punya Aksi Pengurangan Risiko Bencana”. Sejumlah pengalaman dan hasil evaluasi dari pembangunan hunian sementara (shelter) pascabencana di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Lokakarya Shelter Berbasis Masyarakt dalam Respons Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah: Pengetahuan dan Solusi dari Lapangan, Rabu (21/10/2020).

Selain menghadirkan perwakilan pemerintah daerah dari Sulawesi Tengah dan NTB, juga turut hadir perwakilan lembaga penyelenggara, lembaga terkait, penyintas, media, dan lainnya.

Head of Office Caritas Germany Country Office Indonesia Cipto Leksono mengatakan, hunian sementara merupakan satu bagian dari strategi program untuk pemulihan awal pascabencana.

Artinya, membangun rumah ini tidak hanya bangunan fisik saja, tetapi adalah satu proses, yang masyarakat bisa terlibat secara aktif.

Menurut Cipto, jika belajar dari kejadian bencana di Sulawesi Tengah dan NTB, pascabencana, masyarakat penyintas langsung membutuhkan hunian yang layak berupa hunian sementara.

Baca juga : Penyintas Gempa Petobo Diminta Memilih Dua Skema Relokasi

Seperti diberitakan, gempa bumi bermagnitudo 6,4 pada 29 Juli dan gempa bermagnitudo 7,0 pada 5 Agustus 2018 mengguncang NTB. Gempa itu mengakibatkan 564 orang meninggal, 1.000 lebih luka, 149.706 rumah rusak, dan hampir 400.000 warga mengungsi.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Warga penyintas gempa bumi mengisi waktu dengan berkumpul bersama para penyintas lain yang tinggal di kompleks hunian sementara bagi penyintas gempa bumi Lombok di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, sekitar 16 kilometer utara Mataram, ibu kota NTB, seperti terlihat pada Minggu (15/9/2019).

Sementara pada 12 Februari 2019, gempa bermagnitudo 7,4 dan tsunami mengakibatkan 4.340 orang meninggal dan hilang di Sulawesi Tengah. Dua bencana itu juga membuat 4.438 orang luka-luka, 68.451 rumah rusak, dan 172.635 orang mengungsi.

Cipto menambahkan, seperti yang mereka lakukan, termasuk juga oleh lembaga nonpemerintah lain, pendekatan yang digunakan adalah berbasis masyarakat. ”Artinya, membangun rumah ini tidak hanya bangunan fisik saja, tetapi adalah satu proses, yang masyarakat bisa terlibat secara aktif,” kata Cipto.

Baca juga : Mengabadikan Gempa Lombok pada Nama Bayi

Keterlibatan secara aktif itu, lanjutnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan, sampai ke pengawasan pembangunan yang diberikan ketika proses itu terjadi.

Yuli Kusoworo, Direktur Pelaksana Yayasan Arsitek Komunitas Indonesia dan koordinator evaluator program Caritas Germany bersama mitra-mitranya yang membanguan 1.340 shelter di Sulawesi Tengah dan NTB, setuju bahwa pembangunan shelter harus dilihat sebagai suatu proses.

KOMPAS/KHAERUL ANWAR

Korban terdampak gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat, rentan menjadi miskin karena ketiadaan pekerjaan atau penghasilan. Rahdan sekeluarga, warga Dusun Telaga Maluku, Desa Rempek, Lombok Utara, mulai menguras penghasilannya sebagai petani untuk memperbaiki rumahnya yang ambruk digoyang gempa, Minggu (5/8/2019).

Menurut Yuli, masyarakat lokal kita memaknai rumah sebagai alat untuk bekerja sama, media bergotong royong. Secara natural, hal itu terjadi di masyarakat kita.

Itu juga menjawab paradigma lain yang menyebutkan bahwa saat bencana atau tanggap darurat, masyarakat dilanda trauma dan tidak bisa berpikir.

”Berdasarkan evaluasi dan temuan kami, justru terjadi sebaliknya. Di delapan desa di Sulteng dan NTB, penyintas mengaku senang bekerja. Kalau tidak bekerja atau melakukan sesuatu di masa darurat, mereka justru stres,” kata Yuli.

Baca juga : Rehabilitasi-Rekonstruksi Rumah akibat Gempa Lombok Belum Tuntas Dikerjakan

Hal itu, menurut Yuli, yang menjadi fondasi pelaksanaan program Caritas Germany beserta mitranya dan bisa dijadikan pendekatan di masa mendatang. ”Poin masyarakat dijadikan pelaku atau subyek menjadi penting meskipun dalam keterbatasan-keterbatasan yang cukup tinggi di masa darurat,” katanya.

KOMPAS/BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA

Sisa-sisa permukiman di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, yang hancur berantakan akibat gempa dan likuefaksi pada 28 September 2018. Foto diambil pada Rabu (8/1/2020).

Pilihan pendekatan partisipatoris atau melibatkan penyintas, baik dalam pengambilan keputusan lewat ruang dialog maupun pilihan desain shelter, menurut Yuli, tidak hanya akan membuat mereka bertanggung jawab, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki yang tinggi, semangat senasib, dan kreativitas tinggi.

Tidak mudah

Ia mengatakan, pendekatan itu tidak mudah. Kunci keberhasilannya adalah pengalaman tiap-tiap lembaga yang ingin turun, penguasaan pada fase awal tanggap darurat, termasuk dalam membangun kepercayaan sebelum masuk ke fase pembangunan fisik.

Hal lain adalah bagaimana pendampingan sosial dan teknis, juga pemanfaatan material atau sumber daya lokal untuk menyiasati keterbatasan di lapangan. Yang juga penting adalah sistem sosial yang segera pulih sehingga akselarasi pembangunan cepat terjadi.

Sementara untuk tantangan, ujar Yuli, antara lain pilihan strategi, sistem, atau mekanisme yang telah disosialisasikan dipahami dan dapat dilakukan penyintas. Misalnya, transfer uang langsung atau pengelolaan oleh komunitas.

”Tantangan lain soal kemampuan staf lapangan menemukan tokoh lokal untuk menggerakkan masyarakat, memastikan keterampilan masyarakat lokal, serta batasan inovasi penyintas kaitannya dengan kearifan lokal dalam pembangunan,” kata Yuli.

Dalam lokakarya itu, menurut para penyintas dari Sulteng, pelibatan mereka sejak awal, mulai dari dialog hingga kebebasan memilih lahan yang bagus, membuat proses pembangunan huntara berjalan baik. ”Saya, misalnya, dalam kelompok diperbolehkan mencari lahan sehingga kami bisa dapat tidak hanya bagus, tetapi juga layak dan aman,” kata Gusti Handayani, salah seorang penyintas gempa Sulteng di Palu.

Baca juga : Seluruh Hunian Tetap Penyintas Gempa Lombok Selesai Akhir 2020

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng Debrina R Tobigo mengatakan, bencana adalah masalah bersama. Oleh karena itu, ia menyatakan, pemerintah daerah sangat terbantu dengan kerja-kerja lembaga nonpemerintah.

Ia setuju bahwa pelibatan masyarakat penting dilakukan dalam pembangunan huntara ketika terjadi bencana. Meski demikian, pelaksanaannya harus tetap patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KOMPAS/BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA

Tenda pengungsian di Kelurahan Balaroa, Kota Palu, Sulteng, yang menampung warga yang kehilangan tempat tinggal akibat guncangan gempa dan likuefaksi pada 28 September 2018. Foto diambil pada Jumat (10/1/2020).

Pelibatan masyarakat

Debrina menambahkan, mereka memberi perhatian khusus pada pelibatan masyarakat itu. Strategi pemulihan terkait shelter, ujarnya, bahkan akan diatur sendiri dalam peraturan daerah.

Kepala BPBD NTB I Gusti Bagus Sugihartha mengatakan, pascagempa, NTB sebenarnya tidak akan membangun shelter karena kebijakan pemerintah pusat adalah langsung membangun hunian tetap.

Akan tetapi, pembangunan hunian tetap tidak bisa serta-merta dilakukan, apalagi ada bencana lain, seperti gempa dan tsunami di Sulteng. Oleh karena itu, hunian sementara tetap dibutuhkan di NTB.

Baca juga : Pengawasan Tak Jelas Jadi Celah Menurunkan Kualitas Rumah Penyintas

Akhirnya, kata Gusti, bantuan dari organisasi nonpemerintah, termasuk kerja sama dari masyarakat, membuat pembangunan shelter tetap dilakukan, baik untuk perorangan maupun komunal.

Tercatat ada 37.194 hunian sementara di NTB. Sebanyak 21.489 unit dibangun oleh masyarakat secara mandiri dengan bahan dari Pemerintah Provinsi NTB yang dananya merupakan bantuan masyarakat. Sementara dari organisasi nonpemerintah sebanyak 15.705 unit yang bersifat komunal.

Dalam lokakarya itu muncul sejumlah catatan dari peserta, misalnya payung hukum terhadap panduan hunian sementara. Selain itu, kebijakan menyeluruh mulai dari prabencana, saat saat bencana, dan pascabencana. Hal lain adalah ada kebebasan atau fleksibilitas bagi organisasi nonpemerintah, tetapi tetap mengacu pada standar kemanusiaan inti (CHS), serta perbaikan koordinasi antarlembaga pemerintah.