Isu Mitigasi Bencana Strategis Jadi Materi Debat Pilkada Palu

Masalah mitigasi bencana harus menjadi salah satu materi atau topik debat publik pasangan calon dalam Pilkada Kota Palu, Sulawesi Tengah. Mitigasi penting untuk daerah yang rawan bencana itu.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Tampak bagian dari rumah yang tersisa akibat diterjang tsunami dua tahun lalu di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulteng, Selasa (13/10/2020).

PALU, KOMPAS — Isu mitigasi atau pengurangan risiko bencana, terutama pada bencana tektonik, dinilai strategis menjadi salah satu materi debat pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hal ini penting karena visi mitigasi terkait erat dengan komitmen politik pemimpin.

Kota Palu akan menggelar pilkada pada 9 Desember 2020 bersama dengan 260 kabupaten/kota dan provinsi se-Indonesia. Empat pasangan calon (paslon) yang bersaing merebut pucuk pimpinan di ibu kota Sulteng itu adalah Aristan-Wahyuddin, Hadianto Rasyid-Renny Lamadjido, Hidayat-Habsa Yanti Ponulele, dan Imelda Liliana Muhidin-Arena JR Parampasi.

Pengamat kebencanaan Universitas Tadulako, Palu, Abdullah, menyatakan, masalah mitigasi penting untuk keempat pasangan calon yang bertarung. ”Mereka perlu dipaksa memikirkan desain mitigasi bencana tektonik di Palu ke depan,” kata Abdullah di Palu, Sulteng, Jumat (16/10/2020).

Sejauh ini, isu mitigasi belum menjadi fokus perhatian para pasangan calon. Pada berbagai forum, sebagaimana ditelusuri di pemberitaan media, mereka tak secara spesifik mengangkat upaya mitigasi bencana tektonik, seperti edukasi warga, penyebaran informasi, pelatihan atau simulasi menghadapi bencana, dan penguatan regulasi terkait kebencanaan.

Sebagian paslon hanya menyinggung penanganan pascabencana 28 September 2020, seperti percepatan pemenuhan hak penyintas, terutama rumah atau hunian tetap.

Baca juga : Revisi Peta Gempa Mengubah Level Risiko

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Baliho menampilkan salah satu pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada Kota Palu yang terlihat di ruas jalan Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulteng, Rabu (14/10/2020).

Minimnya visi mitigasi bencana ironis karena daerah itu baru dua tahun lalu dilanda gempa berkekuatan magnitudo 7,4 diikuti tsunami dan likuefaksi. Tak kurang 4.000 jiwa meninggal serta sekitar 50.000 rumah, bangunan, dan fasilitas lain rusak. Korban kebanyakan meninggal karena terjangan tsunami di Teluk Palu dan gulungan likuefaksi di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, dan Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan.

Banyaknya korban di pantai Teluk Palu mengindikasikan lemahnya pengetahuan dan kesadaran mitigasi warga. Kesemrawutan distribusi bantuan bahan pokok di hari-hari awal bencana juga menunjukkan tak siapnya pemangku kepentingan menangani bencana.

Pemimpin harus memiliki komitmen politik untuk memperkuat mitigasi bencana. Hal itu terwujud dalam kebijakan anggaran agar upaya-upaya mitigasi bisa dilaksanakan dengan baik dan masif.

Abdullah menyebutkan, pemimpin Palu harus memiliki komitmen politik untuk memperkuat mitigasi bencana. Hal itu terwujud dalam kebijakan anggaran agar upaya-upaya mitigasi bisa dilaksanakan dengan baik dan masif. Selama ini upaya mitigasi terkendala minimnya dana. Sebelum gempa, anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang secara khusus menangani bencana, termasuk mitigasi, tak lebih dari Rp 300 juta.

”Dengan anggaran yang kuat, kegiatan seperti simulasi yang minimal dilakukan sekali dalam satu semester bisa dilaksanakan secara rutin. Itu akan terlaksana kalau pemimpinnya punya komitmen kuat akan mitigasi,” katanya.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Lukisan dinding menampilkan ajakan untuk menggunakan hak pilih atau tidak golput pada Pilkada 2020 di bilangan Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulteng, Selasa (13/10/2020). Kota Palu turut menggelar pilkada pada 9 Desember 2020.

Dengan aturan tata ruang berbasis mitigasi merujuk bencana 28 September 2020 yang saat ini masih digodok, lanjut Abdullah, fokus pemerintah selanjutnya pada edukasi dan penyebaran informasi tentang mitigasi kepada warga. Warga harus selalu dipersiapkan mengingat gempa berpola berulang dan tidak diketahui kapan lagi melanda.

Saat ditemui pada Kamis (15/10/2020), Ketua KPU Kota Palu Agussalim Wahid menyatakan, pihaknya belum memasukkan isu mitigasi dalam dua kali debat publik untuk para paslon. Materi yang dibahas paslon sudah ditetapkan, seperti kesejahteraan, pelayanan publik, penguatan nasionalisme, dan pembahasan masalah di daerah. Debat pertama akan digelar 24 Oktober 2020.

”Kami akan memberikan masukan kepada tim pakar yang mengurus debat untuk memasukkan isu mitigasi dalam pokok bahasan soal masalah di daerah. Saya sepakat mitigasi termasuk salah satu masalah khas di Palu,” katanya.

Baca juga : Mitigasi di Sulteng Mulai Diabaikan