Pemda Diminta Beri Pengetahuan dan Buka Akses pada Nelayan
Potensi kelautan dan perikanan di Kalimantan Selatan cukup besar. Pemerintah daerah mesti memberikan pengetahuan dan membuka berbagai akses kepada nelayan. Hanya dengan begitu, nelayan bisa keluar dari jerat kemiskinan.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·3 menit baca
BANJARMASIN, KOMPAS — Kesejahteraan nelayan di suatu daerah sangat bergantung pada kebijakan dan program pemerintah daerah di sektor kelautan dan perikanan. Karena itu, pemerintah daerah diminta untuk memberikan pengetahuan dan membuka berbagai akses kepada nelayan agar mereka tidak terjerat kemiskinan.
Permintaan itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yussuf Solichien Martadiningrat secara virtual saat membuka kegiatan Musyawarah Daerah HNSI Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu (14/10/2020).
Solichien mengatakan, tugas pemerintah daerah (pemda) adalah memberikan kemudahan dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, informasi, dan permodalan. ”Oleh karena itu, pemda Kalimantan Selatan harus memberikan kemudahan dan akses bagi nelayan. Ketua DPD HNSI Kalsel juga harus memperjuangkan itu,” katanya.
Menurut dia, kemiskinan pada nelayan hanya disebabkan oleh dua hal, yaitu pengetahuan dan akses. Ketika nelayan tidak punya pengetahuan tentang menangkap ikan, mereka tetap miskin. Ketika nelayan tidak punya akses pada permodalan, pendidikan, perumahan, informasi, dan teknologi, mereka juga tetap miskin.
Agar nelayan memiliki pengetahuan, pemda dan DPD HNSI bertugas memberikan fasilitas kemitraan usaha perikanan, penyuluhan, dan pendampingan. Pelatihan juga harus dibuat supaya nelayan mengenal teknologi penangkapan ikan. ”Hanya dengan pengetahuan dan akses, nelayan bisa keluar dari jerat kemiskinan,” katanya.
Ketua DPD HNSI Kalsel Suryatinah mengatakan, hampir 10 tahun HNSI Kalsel vakum tanpa kegiatan. Karena itu, banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. ”Pada tahap awal, kami melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Setelah itu, baru bersinergi dengan dinas terkait di provinsi ataupun kabupaten/kota,” ujarnya.
Menurut Suryatinah, potensi kelautan dan perikanan Kalsel sangat luar biasa. Kalsel memiliki garis pantai sepanjang 1.300 kilometer dan pulau-pulau kecil sebanyak 172 buah. Jumlah nelayan di Kalsel lebih kurang 30.000 keluarga, yang terdiri dari nelayan tangkap di laut dan perairan umum serta para pembudidaya ikan.
”Akan menjadi PR kami, bagaimana bersinergi dengan pemerintah untuk memberikan bantuan peralatan tangkap kepada nelayan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) nelayan, serta (melakukan) pemberdayaan dan regenerasi nelayan,” katanya.
Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Ariadi Noor mengatakan, pihaknya bersama HNSI Kalsel harus segera membuat koperasi nelayan yang bagus untuk penguatan lembaga ekonomi para nelayan. ”Saat ini belum ada koperasi nelayan. Lembaga ekonomi semacam itu penting untuk menyejahterakan nelayan dan pembudidaya ikan,” ujarnya.
Saat ini belum ada koperasi nelayan. Lembaga ekonomi semacam itu penting untuk menyejahterakan nelayan dan pembudidaya ikan.
Pelaksana Tugas Gubernur Kalsel Rudy Resnawan dalam sambutan tertulis yang disampaikan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kalsel Fathurrahman menyampaikan harapannya kepada HNSI Kalsel agar bisa turut serta memajukan sektor perikanan di Kalsel.
”Saya berharap HNSI Kalsel bisa menjadi mitra pemerintah daerah sekaligus mediator sebuah kebijakan, arah pembangunan, dan program kegiatan yang tepat sasaran dan tepat guna sehingga akan terjadi sinergi untuk kesejahteraan nelayan pada khususnya dan masyarakat Kalsel pada umumnya,” kata Rudy.