Jadi Kluster Baru Covid-19, Kantor DPRD Sulawesi Utara Ditutup

Kantor DPRD Sulawesi Utara ditutup selama tujuh hari ke depan setelah enam pegawainya terkonfirmasi positif Covid-19. Para legislator provinsi akan bekerja dari rumah secara virtual.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Sulawesi Utara Bergerak berhadapan dengan jajaran personel polisi dalam unjuk rasa penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Sulut, Kamis (8/10/2020), di Manado. Para mahasiswa menolak RUU tersebut karena dinilai sebagai produk kekuasaan oligarki yang merugikan masyarakat, terutama kaum buruh.

MANADO, KOMPAS — Kantor DPRD Sulawesi Utara ditutup selama tujuh hari setelah enam pegawainya terkonfirmasi positif Covid-19. Para legislator provinsi akan bekerja dari rumah secara daring hingga dipastikan tidak ada lagi anggota ataupun pegawai Kantor DPRD yang terpapar Covid-19.

Juru bicara Gugus Tugas Covid-19 Sulut, dr Steaven Dandel, Rabu (14/10/2020), mengonfirmasi Kantor DPRD Sulut dapat disebut sebagai kluster baru penularan Covid-19. Enam kasus baru yang ditemukan di Kantor DPRD Sulut terbukti secara epidemiologis saling terhubung dan berasal dari lokasi sama.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulut Nomor 8 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Provinsi Sulut, penemuan beberapa kasus yang saling terkait di tempat kerja harus diikuti dengan penutupan selama sepekan. Kantor DPRD Sulut pun ditutup sejak Selasa (13/10/2020) hingga Senin (19/10/2020).

”Dilakukan sistem work from home 100 persen di Kantor DPRD Sulut. Waktu tujuh hari secara teknis dapat memutus mata rantai penularan Covid-19 berdasarkan pertimbangan masa inkubasi dan waktu penularan,” kata Steaven.

Kluster Kantor DPRD Sulut bermula sejak Sekretaris DPRD setempat Glady Kawatu dinyatakan positif Covid-19, Minggu (11/10/2020). Sehari kemudian, Gugus Tugas Covid-19 Sulut menindaklanjuti temuan itu dengan mengambil sampel usap terhadap 71 orang kontak erat risiko tinggi (KERT) di Kantor DPRD Sulut.

Baca juga: Antisipasi Kluster Demonstrasi, Perluas Identifikasi dan Pemeriksaan

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Anggota DPRD Sulawesi Utara, Amir Liputo (kiri) dan Victor Mailangkay, menerima para mahasiswa yang mengatasnamakan diri Komite Aksi Mahasiswa Sulut, Rabu (25/9/2019), setelah beraksi selama lima jam. Sembilan tuntutan yang mereka ajukan diterima oleh enam anggota DPRD dan akan disampaikan ke DPR.

Hasil pengujian sampel keluar malam itu juga. Lima di antaranya terkonfirmasi positif. Empat orang dari mereka adalah pegawai Sekretariat DPRD Sulut. Satu orang lainnya yaitu anggota keluarga salah seorang pegawai. Sebanyak 17 anggota keluarga Glady juga mengikuti pengambilan sampel, tetapi tidak ada yang dinyatakan positif.

Steaven mengatakan, penelusuran kontak erat akan dilanjutkan pada lima kasus baru ini. Pengambilan sampel usap telah dilaksanakan pada Selasa, tetapi dia belum menyebut jumlah sampel yang diambil.

Penutupan kantor tidak mengganggu kinerja DPRD Sulut. Sebagian legislator kini sedang dalam perjalanan ke luar daerah. (Victor Mailangkay)

Wakil Ketua DPRD Sulut Victor Mailangkay mengatakan, 86 orang yang bekerja di Kantor DPRD sudah diperiksa. Mereka termasuk 45 anggota DPRD yang diminta mengikuti pengambilan sampel hingga Selasa. ”Tetapi tergantung masing-masing karena mereka yang tahu mereka berkontak dengan Ibu Sekretaris (Glady) atau tidak,” kata Victor.

Ia menyatakan, penutupan kantor tidak mengganggu kinerja DPRD Sulut. Sebagian legislator kini sedang dalam perjalanan ke luar daerah. Adapun pertemuan pembahasan Rancangan Undang-Undang Provinsi Sulawesi Utara bersama DPR untuk mengganti UU No 13/1964 tentang Sulawesi Utara juga akan tetap berlangsung. ”Seharusnya secara fisik pukul 13.00 (Wita), tetapi tetap dilaksanakan secara virtual (Rabu) nanti pukul 16.00,” kata Victor.

Baca juga: Kluster Keluarga Berkontribusi terhadap Penambahan Kasus di Tangerang Selatan

HAROLD LONTOH UNTUK KOMPAS

Petugas mengambil sampel usap dari seorang karyawan Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Senin (11/8/2020). Sebanyak 282 karyawan bandara di Sulut itu mengikuti pengambilan sampel secara massal yang diadakan Gugus Tugas Covid-19 Sulut.

Penetapan bekerja di rumah selama sepekan ke depan menjadi bentuk ketaatan DPRD Sulut terhadap peraturan dan dukungan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Jika dibutuhkan pertemuan fisik secara mendesak, menurut Victor, pihaknya akan meminta Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulut Agus Fatoni untuk meminjamkan ruangan di kantor gubernur.

Selama penutupan, seluruh bagian Kantor DPRD Sulut akan disemprot disinfektan, lalu dikosongkan sampai Senin pekan depan. Ia berharap kantornya dapat segera digunakan lagi pada Selasa (20/10/2020) pekan depan. Hasil uji sampel usap dari kontak erat lima kasus di DPRD Sulut selain Glady diperkirakan akan diumumkan Kamis besok.

”Saya mengawasi sendiri pengambilan swab-nya, semua berjalan lancar. Tunggu besok hasilnya, kalau tidak ada yang terpapar, kami bisa kembali setelah seminggu. Tapi, kalau ada yang terpapar, kami akan ikuti arahan lebih lanjut dari Gugus Tugas Covid-19 Sulut sesuai protokol pencegahan Covid-19,” kata Victor, politisi Partai Nasdem ini.

Baca juga: Kapasitas Ruang Isolasi Covid-19 di Sulawesi Utara Bertambah

Di lain pihak, pengajar Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi, Ferry Daud Liando, mengatakan, munculnya kluster Kantor DPRD Sulut harus menjadi peringatan bersama menjelang pelaksanaan Pilkada 2020 di Sulut. Semua tahapan pilkada harus dipastikan aman.

”Pemerintah pusat, KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) harus memastikan Pilkada 2020 bebas penularan Covid-19. Jika publik tidak diyakinkan dan dijamin kesehatannya, potensi masyarakat untuk tidak terlibat dalam pemilihan bisa saja terjadi karena mereka takut tertular,” kata Ferry.

Hingga Rabu sore, Sulut telah mengakumulasi 4.812 kasus Covid-19. Sebanyak 4.042 orang di antaranya telah sembuh, sedangkan 182 orang meninggal. Kendati angka kesembuhan di Sulut mencapai 84 persen, lebih tinggi dari kisaran 77,2 persen. Penambahan kasus pada pekan kedua Oktober tercatat 222 orang, meningkat dari 139 kasus pada pekan pertama Oktober.