Polemik Membakar Lahan di Kalteng Bakal Diperburuk UU Cipta Kerja

Di Kalteng, masalah membuka ladang dengan kearifan lokal membakar masih menjadi polemik yang belum tuntas. Kebijakan Cipta Kerja pun dinilai akan memperburuk keadaan karena bisa memberi kesempatan pada investor besar.

KAPUAS, KOMPAS – Sebagian peladang di Kalimantan Tengah masih kesulitan membuka dan mengolah lahan. Meski sudah memiliki kebijakan membolehkan membakar, namun hal itu belum menjadi solusi. Kondisi itu bakal diperburuk dengan adanya UU Cipta Kerja yang memudahkan investor besar membuka ladang.

Beberapa waktu lalu DPR RI menyetujui Rancangan Undang Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang Undang. Hal itu disorot banyak pihak karena akan berdampak pada banyak aspek, salah satunya soal kepemilikan lahan.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Dimas Novian Hartono menilai, UU Cipta Kerja mendorong penyederhanaan atas perizinan, persyaratan investasi, dan mempermudah pengelolaan kawasan hutan bagi pemodal besar. Hal itu akan berdampak pada maraknya konflik agrarian atau perebutan lahan antara pengusaha dan masyarakat, khususnya masyarakat adat.

“Kebijakan ini akan memperburuk nasib masyarakat adat yang selama ini sudah mengalami kesulitan hanya untuk diakui juga mengelola lahannya,” kata Dimas di Palangkaraya, Senin (12/10/2020).

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Made Wandre (72) mengangkut singkongnya yang ia tanam di sisi-sisi ladang yang baru saja ia bakar untuk segera menanam padi, Senin (12/10/2020).

Menurut Dimas, ketika konflik muncul, masyarakat adat selalu menjadi korban Mereka diintimidasi bahkan dikriminalisasi. “Masyarakat yang mempertahankan haknya akan mudah dikriminalisasi termasuk mereka yang menggunakan kearifan lokal untuk menanam padi dengan cara membakar,” katanya.

Kebijakan ini akan memperburuk nasib masyarakat adat yang selama ini sudah mengalami kesulitan hanya untuk diakui juga mengelola lahannya

Dalam kebakaran hutan dan lahan misalnya, banyak terjadi ketimpangan dalam penegakan hukum. Hal itu terlihat dari bagaimana aparat dan pemerintah menangani kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan.

Baca juga: Perda Disahkan, Masyarakat Hukum Adat di Kalteng Boleh Membakar

Dari data Polda Kalteng, pada 2019 terdapat 121 orang dari 161 kasus kebakaran lahan ditangkap, namun hanya ada dua tersangka dari 20 kasus kebakaran di lahan milik perusahaan. Dari catatan Kompas, sebagian besar peladang yang ditangkap adalah mereka yang ingin membuka lahan untuk menanam padi.

Sebelumnya pemerintah Provinsi Kalteng bersama DPRD Kalteng mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kalteng. Salah satu isinya adalah mengizinkan kembali masyarakat hukum adat membakar lahan dengan syarat bukan di lahan gambut.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan 8 Oktober 2020 menyegel gedung DPRD Provinsi Kalteng, Kamis (8/10/2020). Aksi itu dilakukan karena peserta aksi kesal dan kecewa terhadap pemerintah dan DPR setelah persetujuan RUU Cipta Kerja. Mereka menuntut kebijakan itu tidak disahkan.

Anggota DPRD Provinsi Kalteng Komisi A Freddy Ering menjelaskan, dalam kebijakan itu pihaknya tidak menggunakan terminologi peladang tetapi masyarakat hukum adat. Ada beberapa syarat yang harus dijalankan masyarakat hukum adat sebelum membuka lahan dengan cara dibakar.

“Ini menjawab respon terhadap banyaknya masyarakat yang ditangkap lantaran membakar lahan,” kata Freddy Ering.

Sayangnya, penggunaan terminologi masyarakat hukum adat belum memberi dampak baik. Pasalnya, hingga kini masyarakat adat di Kalteng belum diakui keberadaanya sehingga aparat masih bisa menangkap para peladang dengan alasan tersebut.

Kesulitan Olah

Hingga kini petani di Kalteng masih bergelut pada persoalan pengolahan lahan. Made Wandre (72), warga Desa Batu Nindan, Kabupaten Kapuas, memilih membakar lahannya dengan berbagai pertimbangan. Ia harus mengurus banyak izin agar bisa menanam padi dengan cara membahar lahan terlebih dulu.

“Kalau tidak dibakar itu hamanya banyak, lalu saya juga harus beli banyak kapur dan pupuk. Gak sanggup,” ungkap Wandre.

Baca juga: Perempuan Tani Berjibaku Mencoba Solutif di Ladang Gambut Kalteng

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Setelah Jokowi kunjungi desanya, warga Desa Belanti Siam di Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, mulai bersiap untuk kembali menanam dengan menyemai benih padi, pada Sabtu (10/10/2020). Setidaknya 30.000 hektar sawah ekstensifikasi bakal ditanami padi sebagai tahap awal mega proyek food estate.

Wandre pun akhirnya membakar ladangnya setelah melalui beragam perizinan. Ia meminta izin mulai dari kepala desa, tokoh adat, hingga aparat kepolisian di desanya. Saat membakar pun tak jarang ia ditemani petugas pemerintahan desa maupun aparat untuk memastikan api tidak merambat ke lahan lainnya.

Baca juga: Ancaman Konflik Mendera Kalteng, Masyarakat Adat Butuh Pengakuan

Saat ini, ladang Mandre sudah siap ditanami agar bisa dipanen Desember nanti jika tidak ada halangan lain. “Pemerintah sudah membolehkan, tapi syaratnya memang banyak. Ladang saya juga gambutnya hampir tidak ada,” katanya.

Lain lagi cerita Saruman (44), Ketua Kelompok Tani Lancang Mandiri di Desa Bagendang Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur. Ia dan 10 orang anggota kelompok taninya tidak berani membakar lantaran di desanya sudah dua orang yang pernah ditangkap karena membakar lahan.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Saprudin (61) berbincang dengan anaknya Rosi (23) sesaat sebelum persidangan di PN Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, pada Senin (13/1/2020). Sapur yang mengalami gangguan penglihatan dituntut tiga tahun penjara dan denda Rp 3 Milyar.

“Dari pada ditangkap polisi nanti anak saya makan apa. Lebih baik saya tanam cabai dan semangka saja,” ungkap Saruman.

Saruman mengungkapkan, karena tak lagi menanam padi, dirinya terpaksa membeli beras di pasar. Padahal puluhan tahun sebelumnya beras selalu dihasilkan dari ladangnya yang mencapai satu hektar.

Saruman menjelaskan, pemeriintah daerah pernah membantu kelompok taninya dengan memberikan traktor tangan dengan maksud menjadikan ladangnya menjadi sawah. Namun, masalah tak selesai karena sumber air tidak ada.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Salah satu petugas meminum air di sela-sela pemadaman kebakaran lahan gambut di Jalan Danau Rangas, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa (6/10/2020). Di lokasi itu setidaknya dua hektar lahan terbakar karena kondisi lahan gambut yang kering.

Sekretaris Desa Bagendang Tengah Wani Inas mengungkapkan, pihaknya pernah hampir mendapatkan bantuan lima titik sumur bor dari program restorasi namun tidak jadi  lantaran titik yang diinginkan masyarakat tidak sama dengan titik yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk menanam sumur bor.

“Kalau ada sumur bor itu tidak hanya untuk mencegah kebakaran tetapi juga untuk mengairi sawah, tetapi kan tidak jadi, ya sudah jadi ladang saja tidak bisa sawah,” ungkap Wani.