Pemkot Magelang Lanjutkan Proyek Fisik Tanpa Ganggu Anggaran Covid-19
Pemerintah Kota Magelang terus melakukan pembangunan proyek dua kantor dinas dan drainase. Pengalokasian anggaran untuk tiga proyek tersebut dipastikan tidak mengganggu anggaran untuk Covid-19.
Oleh
REGINA RUKMORINI
·3 menit baca
MAGELANG, KOMPAS — Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah, tetap melanjutkan sejumlah proyek pembangunan fisik meski sedang dilanda pandemi Covid-19. Anggaran pembangunan tidak akan mengganggu alokasi untuk penanganan Covid-19.
Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito mengatakan, pihaknya tetap melanjutkan proyek pembangunan dua kantor dinas dan saluran drainase dengan nilai total anggaran lebih dari Rp 30 miliar. ”Kami sudah melakukan refocusing dan realokasi APBD untuk penanganan Covid-19. Masih ada anggaran untuk kegiatan pembangunan fisik,” ujar Sigit di sela-sela peninjauan proyek pembangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Magelang di Kampung Sidotopo, Kecamatan Magelang Utara, Rabu (7/10/2020).
Sigit menegaskan, untuk penanganan Covid-19, Pemkot Magelang telah melakukan rasionalisasi, refocusing, dan realokasi anggaran mencapai lebih dari Rp 100 miliar hingga akhir 2020.
Kantor DLH di Kampung Sidotopo dibangun dengan dana APBD Rp 8,6 miliar, sedangkan proyek drainase dibangun dengan dana alokasi khusus (DAK) Rp 7,2 miliar. Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Magelang dibangun dengan anggaran paling besar mencapai Rp 17 miliar.
Dimulai dibangun di masa pandemi, tiga proyek ini ditargetkan tuntas awal Desember 2020. Meski demikian, menurut Sigit, di masa pandemi ini, pihaknya tetap menyeleksi program prioritas dan hanya melaksanakan pembangunan fisik yang dianggap sebagai prioritas. Pembangunan fisik kantor dinas ini harus tetap dilakukan karena memang dibutuhkan demi mendukung kinerja dinas.
”Dinas Lingkungan Hidup, misalnya, sangat membutuhkan dan selayaknya menempati kantor baru. Selain karena kantor lama terlalu sempit dan kurang strategis karena berada di tengah kampung, dinas ini sepatutnya mendapatkan perhatian karena berkat jasa, keterlibatan pegawai DLH, maka Kota Magelang berkali-kali mendapatkan penghargaan Adipura,” ujarnya.
Di masa pandemi ini, Pemkot Magelang tetap menyeleksi program prioritas dan hanya melaksanakan pembangunan fisik yang dianggap sebagai prioritas.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Magelang Yonas Nusantrawan Bolla mengatakan, proyek drainase dijadwalkan tuntas dibangun selama 115 hari, kantor DLH dibangun dalam 155 hari, dan kantor Dinas PUPR dalam 240 hari.
Saat ini, proyek drainase sudah berjalan sekitar 20 persen dan pembangunan dinas PUPR sudah berjalan 42 persen. Adapun pembangunan kantor DLH sudah mencapai 31 persen.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Kantor DLH Kota Magelang, Ariadi Wahyu Utomo, mengatakan, pembangunan kantor DLH baru mulai dilaksanakan pada Juli 2020.
Sebelumnya, pelaksaan pembangunan kantor DLH harus terlebih dahulu menunggu perubahan rencana tata ruang (RTRW). ”Ketika itu, pembangunan tidak bisa serta-merta dilaksanakan karena sebelumnya tanah yang menjadi lokasi kantor DLH berstatus sebagai lahan produktif,” ujarnya.
Tanah yang dipakai sebagai areal kantor DLH adalah tanah eks bengkok Pemerintah Kota Magelang yang kerap disewa warga dan dijadikan sebagai lahan pertanian. Luas areal tersebut mencapai 7.000 meter persegi.
Ariadi mengatakan, kantor DLH ditargetkan tuntas awal Desember 2020. Demi mengejar target tersebut, aktivitas pembangunan dilakukan siang dan malam oleh 50 tenaga kerja.