Pilkada Kalsel Jadi Momentum Lahirkan Kepala Daerah Peduli Lingkungan

Kalimantan Selatan sudah darurat ruang dan darurat bencana ekologis lantaran kerusakan lingkungan hidup. Pemilihan kepala daerah di Kalsel tahun ini haruslah melahirkan pemimpin yang peduli pada penyelamatan lingkungan.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Warga melintasi baliho dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan di Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Jumat (2/10/2020).

BANJARMASIN, KOMPAS — Pemilihan kepala daerah di Kalimantan Selatan tahun ini harus jadi momentum melahirkan kepala daerah yang peduli pada kelestarian lingkungan hidup. Komitmen menjaga lingkungan hidup dan keselamatan rakyat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pilkada serentak 2020 di Kalsel akan berlangsung di provinsi dan tujuh kabupaten/kota. Pilkada Provinsi Kalsel diikuti dua pasangan calon, Kota Banjarmasin (4 pasangan calon), Kota Banjarbaru (3 pasangan calon), Kabupaten Banjar (3 pasangan calon), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (5 pasangan calon), Kabupaten Balangan (2 pasangan calon), Kabupaten Tanah Bumbu (3 pasangan calon), dan Kabupaten Kota Baru (2 pasangan calon).

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel Kisworo Dwi Cahyono mengatakan, para kandidat kepala daerah dalam pilkada harus menjadikan isu keselamatan rakyat dan lingkungan menjadi isu utama. Sebab, Kalsel dengan luas wilayah 3,75 juta hektar sudah darurat ruang dan darurat bencana ekologis lantaran kerusakan lingkungan.

”Para calon kepala daerah harus memahami kondisi Kalsel saat ini serta mampu mengatasi persoalan itu dan menyelesaikan berbagai dampak kerusakan lingkungan,” kata Kisworo dalam diskusi Pilkada 2020 di Banjarmasin, Senin (5/10/2020).

Baca juga : Jebakan Eksploitasi Kekayaan Alam Kalsel

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono di Banjarmasin, Senin (5/10/2020).

Di samping itu, kepala daerah juga harus punya kebijakan untuk menyelesaikan konflik ruang dan konflik agraria. Persoalan yang tak kunjung selesai membuat masyarakat yang hidup di ekosistem rawa gambut terancam ekspansi perkebunan monokultur kelapa sawit. Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak Meratus juga rentan tergusur karena sampai sekarang belum diakui oleh negara.

”Pandemi yang terjadi saat ini harusnya menjadi tamparan keras karena hanya daerah yang belum rusak lingkungannya yang bisa dikatakan aman. Daerah seperti itu bisa menyediakan pangan untuk menjaga kesehatan tubuh dan air bersih untuk mencuci tangan,” katanya.

Para calon kepala daerah harus memahami kondisi Kalsel saat ini serta mampu mengatasi persoalan itu dan menyelesaikan berbagai dampak kerusakan lingkungan.

Menurut Kisworo, pihaknya akan tetap mengawal dan mengkritisi kebijakan kepala daerah terpilih dalam penyelamatan lingkungan sekalipun yang terpilih nanti adalah salah satu kader Walhi, yang saat ini mengikuti pilkada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

”Kami tetap independen dan mendesak pemimpin daerah ke depan agar menjadikan isu lingkungan, keselamatan rakyat, dan keadilan lintas generasi sebagai prioritas utama,” ujarnya.

Baca juga : Dominasi Kekuatan Petahana di Kalimantan Selatan

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Relawan Hijau Kalimantan Selatan melakukan deklarasi dukungan untuk pemilihan kepala daerah di Banjarmasin, Senin (5/10/2020). Mereka mendukung, mengawal, serta mengkritisi calon kepala daerah yang berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan.

Koordinator Relawan Hijau Kalsel Solfanni menuturkan, Kalsel adalah provinsi yang memiliki kekayaan alam melimpah dari pesisir hingga pegunungan. Karunia kekayaan alam itu hendaknya menjadi penopang kokoh bagi kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran Kalsel sehingga harus dikelola secara lestari.

”Pengelolaan kekayaan alam lestari dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan harus menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Untuk mewujudkan itu diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang prolingkungan,” katanya.

Menurut Solfanni, pilkada adalah momentum rakyat untuk memilih pemimpin daerah yang berpihak dan berkomitmen pada nilai-nilai pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan untuk kesejahteraan sosial. ”Kami hanya akan mendukung calon yang punya visi misi selaras dengan visi misi, cita-cita, dan harapan kami,” ujarnya.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel Noorhalis Majid mengatakan, banyak pemimpin di daerah mengalami krisis integritas sehingga arah kebijakannya dalam penyelamatan lingkungan menjadi tidak jelas. ”Penyelamatan lingkungan hidup tidak bisa hanya dilakukan dari bawah, tetapi juga harus dilakukan dari atas,” katanya.