Kinerja Pemprov Aceh Tangani Darurat Covid-19 Dinilai Belum Ideal

Pemerintah Provinsi Aceh diminta memperbaiki kinerjanya menghadapi pandemi Covid-19. Hal itu merujuk pada hasil survei yang dilakukan dua pengajar Universitas Muhammadiyah Aceh.

TANGKAPAN LAYAR

Survei terhadap kinerja Pemprov Aceh dalam menangani pandemi Covid-19.

BANDA ACEH, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Aceh diminta memperbaiki kinerjanya menghadapi pandemi Covid-19. Selain membutuhkan penanganan cepat dan tepat, strategi penanganan yang dilakukan saat ini harus dievaluasi guna mencegah penambahan kasus.

Hal itu merujuk hasil survei dua dosen Universitas Muhammadiyah Aceh. Mereka adalah dosen Magister Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Dr Aulina Adamy ST MSc IPM; dan Dr Ir Hafnidar A Rani ST MM IPU, ASEAN Eng, dosen di Fakultas Teknik.

Pengambilan data dilakukan daring dengan menyebarkan link kuesioner Google Forms lewat aplikasi Whatsapp periode 18-24 Agustus 2020 dan proses analisis dilakukan hingga Oktober 2020. Kuesioner disebar ke 23 kabupaten/kota di Aceh. Namun, sekitar 50 persen responden berada di Banda Aceh, ibu kota provinsi.

Aulina Adamy, dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (3/10/2020), mengatakan, wawancara dilakukan terhadap 529 responden. Dari jumlah pengisi kuisioner, ada pasien Covid-19 sebanyak 1,5 persen, berstatus orang dalam pemantauan 3,8 persen, pasien dalam pengawasan 0,8 persen, dan orang tanpa gejala 3,4 persen, serta 90,5 persen responden tidak masuk dalam status.

Hasilnya, sekitar 60 persen responden menyatakan kinerja Pemprov Aceh belum baik, 35 persen menyatakan baik, dan 5 persen dikategorikan sedang.

Baca juga: Dokter di Aceh Meninggal karena Covid-19

Menurut Aulina, para responden menilai Pemprov Aceh tidak berhasil menghambat penyebaran Covid-19. Akibatnya, kasus Covid-19 di Aceh terus meningkat. Hingga Sabtu, jumlah warga terpapar Covid-19 sebanyak 4.925 orang. Setiap hari, pada periode Juli-awal Oktober, selalu ditemukan kasus baru.

Kepada responden, tim survei mengajukan 17 pertanyaan terkait penanganan darurat Covid-19 oleh Pemprov Aceh. Beberapa di antaranya upaya  menghambat penyebaran, isolasi pasien, perlindungan tenaga medis, dan penyediaan alat tes.

Aulina menuturkan, survei kinerja dinilai penting agar menjadi masukan bagi Pemprov Aceh untuk memperbaiki kinerja. Tim survei menyarankan Pemprov Aceh mengevaluasi strategi penanganan Covid-19. Ia mengatakan, saat ini kondisi sangat darurat sehingga penanganan harus tepat dan cepat.

”Indikator penanggulangan pandemi Covid-19 Pemprov Aceh bisa dilihat dengan memperbanyak tes swab,” kata Aulina.

Aulina menambahkan 86,2 persen responden percaya virus korona memang benar ada, sementara 4,2 persen menganggap pandemi Covid-19 adalah kabar bohong, dan 9,6 persen tidak menjawab.

Baca juga: 217 Anak di Aceh Terpapar Covid-19

KOMPAS/ZULKARNAINI

Warga menjalani tes swab Covid-19 di Laboratorium Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Aceh, Senin (21/9/2020).

Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Aceh Sunawardi mengatakan, Pemprov Aceh sudah bekerja maksimal menangani Covid-19. Namun,  penyebaran semakin luas karena banyak warga yang masih abai protokol kesehatan. Meski kebijakan penerapan disiplin protokol kesehatan dilakukan di ruang publik, tidak semua warga mau menerapkannya.

”Saya belum yakin semua masyarakat mau menerapkan aturan,” kata Sunawardi.

Terkait tes swab, Sunawardi mengatakan, Pemprov Aceh akan menambahkan kapasitas uji dengan menambah laboratorium di tiga daerah. ”Saat ini, kami kekurangan alat tes. Tidak mudah mendapatkan alat tes karena semua daerah memesan,” ujarnya.

Baca juga: Penyebaran Covid-19 di Aceh Sulit Dipetakan