Polda Jatim Mediasi Perseteruan Antarperwira di Kepolisian Resor Blitar
Konflik antarpejabat polisi di Polres Blitar dimediasi Polda Jatim. Polisi pun diminta fokus ke tugas utama menjaga keamanan, apalagi menjelang pilkada di tengah pandemi.
Oleh
DEFRI WERDIONO/AMBROSIUS HARTO
·3 menit baca
SURABAYA, KOMPAS — Kepolisian Daerah Jawa Timur memilih memediasi perseteruan antara Kepala Kepolisian Resor Blitar dan bawahannya, yakni Kepala Satuan Samapta Bhayangkara (Sabhara). Polisi juga didesak lebih fokus melaksanakan tugas keamanan, apalagi kini menjelang pilkada.
Mediasi dilakukan setelah muncul kasus perseteruan antara Kepala Polres Blitar dan Kepala Satsabhara Polres Blitar. Kepala Satsabhara meminta mundur dan melaporkan Kepala Polres Blitar karena tak tahan dengan perlakuan atasannya itu.
”Dimediasi oleh Biro Sumber Daya Manusia (Polda Jatim),” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Komisaris Besar Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (2/10/2020), di Surabaya.
Perseteruan itu melibatkan Ajun Komisaris Besar Ahmad Fanani Prasetyo (Kepala Polres Blitar) dan Ajun Komisaris Agus Hendro Tri Susetyo (Kepala Satsabhara Polres Blitar). Masalah baru-baru ini mencuat setelah Agus mengajukan pengunduran diri tertulis dari Polri kepada Polda Jatim. Agus juga melaporkan Ahmad atas tindakan yang diduga sewenang-wenang.
”Masalah itu sekadar miskomunikasi dan sedang difasilitasi oleh Biro SDM untuk diselesaikan,” kata Trunoyudo.
Menurut Trunoyudo, kemungkinan besar pengajuan pengunduran diri Agus karena emosi atas perilaku sang atasan. Agus, apabila diperlukan, akan menempuh penyegaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dinamika di Polres Blitar. Laporan dari Agus akan ditindaklanjuti untuk dikonfirmasi ke Ahmad sehingga penyelesaian masalah dapat ditempuh dengan baik.
Dalam kesempatan terpisah, setelah membuat laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jatim, Agus mengatakan, alasannya melapor karena tindakan Kepala Polres Blitar yang dianggapnya telah kelewatan. Ahmad dituding kerap melontarkan makian kepada anggota bahkan mencopot bawahan tanpa pembinaan.
”Saya sudah tidak tahan,” kata Agus.
Adapun kepada Polda Jatim, Ahmad mengatakan, pihaknya telah memberikan teguran kepada Agus. Bahkan, Agus tidak lagi berdinas di kesatuan sejak teguran pada 21 September 2020 itu. Ahmad berdalih teguran yang diberikan dalam batas wajar sebagai atasan kepada anggota. Teguran kepada Agus karena Ahmad melihat dugaan pelanggaran anak buahnya tersebut.
Masalah itu sekadar miskomunikasi dan sedang difasilitasi oleh Biro SDM untuk diselesaikan.
Sementara itu, dihubungi dari Malang, Kepala Bidang Humas Polres Blitar Ajun Komisaris Imam Subechi mengatakan, semua kegiatan di Polres Blitar berlangsung seperti biasa. Tidak terpengaruh oleh perseteruan yang terjadi antara Kapolres dan Kasat Sabhara.
”Aktivitas biasa-biasa saja. Semua kegiatan berlangsung seperti biasa, tidak ada masalah. Tidak vakum wong cuman satu orang saja,” ujarnya.
Untuk tugas yang biasa dilaksanakan oleh Kasat Sabhara, menurut Imam, sudah dipegang Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops/KBO). KBO merupakan orang kedua dari Kasat Sabhara.
”Secara otomatis, saat Kasat berhalangan, maka KBO yang akan maju mewakili. Jadi tidak ada persoalan. Pak Kapolres juga tetap berdinas hari ini,” katanya.
Polres Blitar kini juga tengah berkonsentrasi mengamankan pilkada serentak tahun 2020 selain tetap melaksanakan tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban serta mengayomi masyarakat.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus pengamat demokrasi, Luthfi J Kurniawan, mengatakan, menjelang pilkada, semua elemen semestinya fokus pada penanganan persiapan pilkada sesuai peran masing-masing. Apalagi, pilkada tahun ini di tengah situasi pandemi.
Apa yang terjadi di Blitar, menurut Luthfi, berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat dari masalah utama yang tengah dihadapi Kabupaten Blitar. Semestinya mereka konsen dulu bahwa ke depan ada hajat yang akan dilaksanakan.
”Kalau kasus di Blitar ini akan memberikan pesan terhadap publik bahwa aparat saja tidak bisa menahan diri, apalagi mengamankan proses konstelasi dalam pilkada ini. Pilkada ini, kan, bukan sekadar pilih memilih, melainkan ada makna lain soal demokrasi,” katanya.