Cegah Politik Uang, Dana Kampanye Peserta Pilkada Sidoarjo Dibatasi Rp 31 Miliar
Dana kampanye peserta Pilkada Sidoarjo dibatasi maksimal Rp 31 miliar per pasangan calon. Pembatasan itu bertujuan untuk menjaga kampanye secara sehat, transparan, dan mencegah terjadinya praktik politik uang.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·4 menit baca
HUMAS PEMKAB SIDOARJO
Tiga bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo (berbaju putih) berjalan bersama seusai mendeklarasikan komitmen mereka untuk menaati protokol kesehatan dan menjalankan pilkada damai di Jalan Raya Cemengkalang, Kamis (10/9/2020).
SIDOARJO, KOMPAS — Dana kampanye peserta Pilkada Sidoarjo dibatasi maksimal Rp 31 miliar per pasangan calon. Pembatasan itu bertujuan menjaga kampanye secara sehat, transparan, dan mencegah terjadinya praktik politik uang untuk memengaruhi pemilih.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Sidoarjo Mukhamad Iskak mengatakan, tahapan kampanye dalam pilkada serentak telah berjalan beberapa hari. Tahapan ini krusial bagi peserta, pemilih, dan penyelenggara. Agar pelaksanaannya sesuai dengan konstitusi, salah satu yang harus diatur secara proporsional adalah dana kampanye.
”Setiap paslon pasti menyiapkan strategi khusus kampanye untuk meyakinkan masyarakat. Strategi ini harus bisa dipertanggungjawabkan karena kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat,” ujar Iskak, Selasa (29/9/2020).
Kebijakan pembatasan dana kampanye diyakini tidak menghambat kegiatan demokrasi. Sebaliknya, hal itu diharapkan memicu kreativitas baru terkait strategi pendekatan kepada masyarakat pemilih. Apalagi tantangan kampanye di masa pandemi Covid-19 ini tidak ringan dan hal itu menuntut strategi yang tidak biasa.
Iskak mengatakan, dalam menetapkan batasan maksimal dana kampanye pihaknya telah memperhitungkan secara matang. Caranya, antara lain, dengan mengalkulasi kebutuhan anggaran pada setiap bentuk kampanye, seperti kebutuhan untuk menggelar pertemuan umum, berkampanye melalui videotron, dan kegiatan sosial.
Setiap paslon pasti menyiapkan strategi khusus kampanye untuk meyakinkan masyarakat. Strategi ini harus bisa dipertanggungjawabkan karena kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. (Mukhamad Iskak)
Kompas/Bahana Patria Gupta
Warga berfoto di depan mural bertema pilkada serentak di Jalan Raya Ahmad Yani, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (24/8/2020). Mural mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dan menolak segala bentuk politik uang serta hoaks pada pilkada yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Mural bergambar kartun digunakan oleh KPU sebagai sarana kampanye yang menarik.
Pertimbangan lain, durasi dan frekuensi kegiatan, luas wilayah Sidoarjo, jumlah penduduk, inflasi, hingga beragamnya media kampanye, termasuk biaya beriklan di media massa. Prinsipnya, penyelenggara ingin membangun persaingan yang sehat dalam berkampanye dan mencegah praktik politik uang yang bisa mencederai demokrasi.
Hal itu sesuai dengan tema yang diusung dalam pilkada kali ini, yakni ”Pemilu Bermartabat, Sidoarjo Hebat”. Pilkada Sidoarjo diharapkan melahirkan pemimpin yang hebat melalui proses yang bermartabat. Partisipasi masyarakat diharapkan tinggi atau di atas 70 persen, melampui Pemilu 2015.
Tiga kontestan
Pilkada Sidoarjo diikuti tiga kontestan, yakni paslon Bambang Haryo Soekartiono-Taufiqulbar dengan nomor urut satu, paslon Ahmad Muhdlor-Subandi dengan nomor dua, dan paslon Kelana Aprilianto-Dwi Astutik dengan nomor urut tiga. Dari tiga paslon tersebut, baru dua yang sudah menyetorkan rekening kampanye dan melaporkan awal dana kampanye.
Dua peserta itu paslon nomor urut satu dan dua. Berdasarkan laman KPU Sidoarjo, Bambang Haryo melaporkan dana awal kampanyenya Rp 5 juta, sedangkan Ahmad Mudhlor melaporkan dana awal kampanyenya Rp 50 juta. Dana tersebut dilaporkan berbentuk uang dan berasal dari pasangan calon.
”Untuk paslon nomor urut tiga masih dalam proses pembuatan rekening dana kampanye dan pelaporan dana awal karena mereka baru ditetapkan pada Senin (28/9/2020),” kata Iskak.
Kompas/Bahana Patria Gupta
Warga melintas di depan mural bertema pilkada serentak di Jalan Raya Ahmad Yani, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (24/8/2020). Mural mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dan menolak segala bentuk politik uang dan hokas pada pilkada yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Mural bergambar kartun digunakan oleh KPU sebagai sarana kampanye yang menarik.
Seperti diberitakan sebelumnya, penetapan tiga paslon peserta Pilkada Sidoarjo dilakukan secara tidak bersamaan karena paslon nomor urut tiga harus menjalani masa karantina. Hal itu terjadi setelah salah satu dari pasangan ini terkonfirmasi positif Covid-19. Hal tersebut diketahui dari hasil pemeriksaan Covid-19 sebagai syarat pendaftaran.
Strategi kampanye
Terkait dengan strategi kampanye di masa pandemi Covid-19 ini, tiap-tiap calon telah menyusun dan mempersiapkannya sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan. Kelana Aprilianto, misalnya, mengatakan tidak akan menggelar pertemuan akbar. Pihaknya memilih mendatangi pemilih secara langsung dari satu pintu rumah ke pintu rumah lainnya.
”Selain itu, kampanye melalui media sosial dan media massa akan dioptimalkan untuk menjangkau khalayak secara luas. Jaringan sukarelawan, termasuk yang berasal dari komunitas, lebih dikuatkan,” kata Kelana yang diusung oleh PDI-P dan PAN ini.
Sementara itu, Subandi optimistis mampu memperoleh 75 persen suara pemilih dalam Pilkada Sidoarjo. Dia memilih strategi kampanye dengan memperkuat basis massa dari partai pengusung dan sukarelawan yang telah terbentuk mulai di tingkat kecamatan. Dia mengklaim ada sekitar 16.000 sukarelawan partai pengusung, yakni PKB, yang tersebar hingga ke tataran rukun tetangga.
Bambang Haryo juga akan mengoptimalkan dukungan dari koalisi besar partai pengusungnya untuk mendulang suara. Koalisi besar yang dimaksud tidak lain Partai Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, dan PPP. Selain itu, mereka juga menyasar ormas pendukung, komunitas, dan kelompok masyarakat lain.
Masih terkait kampanye, KPU Sidoarjo telah memberikan alat peraga kampanye untuk dipasang di semua kecamatan. Pemasangan alat peraga ini mempertimbangkan rekomendasi Pemkab Sidoarjo agar tidak menyalahi aturan. Selain itu, KPU juga mengagendakan menggelar debat untuk menyosialisasikan visi dan misi paslon kepada masyarakat.
