Tingkatkan Kapasitas Tes, Aceh Pesan Dua Laboratorium Kontainer
Pemerintah Aceh datangkan dua laboratorium kontainer untuk tingkatkan kapasitas tes usap. Selain itu, warga juga diminta selalu patuh pada protokol kesehatan karena itu menjadi kunci memutus rantai penyebaran.
Oleh
ZULKARNAINI
·3 menit baca
BANDA ACEH, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Aceh melakukan pemeriksaan tes usap sebanyak 12.552 sampel sejak Maret hingga 17 September 2020. Jumlah ini masih jauh di bawah standar Badan Kesehatan Dunia (WHO). Untuk meningkatkan kapasitas tes, pemerintah setempat memesan dua laboratorium kontainer.
Juru bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani, dalam seminar daring bertajuk ”Strategi Pemerintah Aceh dalam Penanganan Covid-19”, Jumat (18/9/2020), mengatakan, tes usap Covid-19 akan terus diperbanyak. Satu unit laboratorium kontainer sudah beroperasi sepekan lalu, sedangkan satu unit lain akan tiba pekan depan.
Saifullah menuturkan, dari 12.552 spesimen yang diperiksa, terdeteksi 3.235 orang positif Covid-19. Adapun standar persentase tes menurut Badan kesehatan Dunia (WHO) 1 per 1.000 orang penduduk per minggu. Dengan jumlah penduduk Aceh 5.371.532 orang, dalam sepekan harus diuji 5.372 orang.
Saat ini Aceh memiliki tiga laboratorium Covid-19 dengan kapasitas tes sekitar 700 sampel per hari. Penambahan laboratorium diyakini membuat jumlah tes semakin banyak.
Saifullah mengatakan, selain persoalan uji usap, Aceh juga kekurangan ruang isolasi di rumah sakit. Sebagai antisipasi, warga yang positif Covid-19 tetapi tidak memiliki gejala klinis diminta karantina mandiri di rumah. Hanya pasien yang mengalami gejala yang dirawat di rumah sakit.
”Sebagian besar warga yang positif melakukan karantina mandiri. Jika dilakukan dengan benar, tidak akan menularkan kepada anggota keluarga,” kata Saifullah.
Dia juga meminta gugus tugas kabupaten hingga desa untuk memantau proses karantina mandiri yang dilakukan warga. Gugus tugas di tingkat desa juga diminta membantu kebutuhan warga yang sedang menjalani isolasi agar bisa dijalani dengan baik dan cepat pulih.
Gugus tugas di tingkat desa juga diminta membantu kebutuhan warga yang sedang menjalani isolasi agar bisa dijalani dengan baik dan cepat pulih.
Di sisi lain, kata Saifullah, warga harus selalu patuh pada protokol kesehatan karena itu menjadi kunci memutus rantai penyebaran Covid-19. ”Semua harus patuh pada aturan, kalau tidak semua akan jebol,” ujarnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Bardan Sahidi, mengatakan, Pemprov Aceh harus membuka strategi penanggulangan Covid-19 dan melibatkan semua elemen warga dalam kampanye protokol kesehatan. Menurut Bardan, banyak informasi soal pandemi Covid-19 yang ditutupi oleh gugus tugas.
Sebelumnya Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin juga mengkritik gugus tugas penanganan Covid-19 Aceh. ”Pemprov Aceh tidak terbuka terhadap informasi penanganan Covid-19 dan penggunaan anggaran,” kata Dahlan.
Dahlan menambahkan, data terkait penanganan Covid-19, seperti angka tes usap, kluster penyebaran, serta hasil evaluasi, tidak dibuka berkala ke publik. Padahal, menurut dia, publik perlu asupan informasi peta penyebaran agar bisa meningkatkan kewaspadaan diri.
Pemprov Aceh tidak pernah terbuka. Setiap hari yang disebutkan hanya jumlah kasus. Namun, bagaimana penyebaran, kluster mana, dan riwayat penyebaran tidak dibuka. (Dahlan Jamaluddin)
”Pemprov Aceh tidak pernah terbuka. Setiap hari yang disebutkan hanya jumlah kasus. Namun, bagaimana penyebaran, kluster mana, dan riwayat penyebaran tidak dibuka,” kata Dahlan.
Staf Unicef perwakilan Aceh, Andi Yoga, mengatakan, untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, upaya pencegahan harus diperkuat dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Jika pencegahan lemah, kasus akan melonjak dan tenaga kesehatan akan kewalahan.