Pengamanan Pilkada oleh Polda Jateng Mengacu Protokol Kesehatan

Pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah oleh kepolisian dilakukan sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat. Semua peserta pilkada juga diminta menjaga protokol kesehatan.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi memberikan paparan dalam acara lokakarya peningkatan kinerja fraksi PKB se-Jawa Tengah di Hotel Atria, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (17/9/2020).

MAGELANG, KOMPAS — Pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah oleh pihak kepolisian dilakukan sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat. Semua peserta pilkada, termasuk partai-partai pendukung, juga diminta mematuhi instruksi Komisi Pemilihan Umum, termasuk menggelar kampanye secara daring.

Hal itu disampaikan Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi saat ditemui dalam acara lokakarya peningkatan kinerja anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD se-Jawa Tengah di Hotel Atria, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (17/9/2020).

Dalam menjalankan tugas, Luthfi mengatakan, semua personel Polda Jateng dipastikan terus mematuhi standar protokol kesehatan. Hal ini, antara lain, dilakukan dengan menginstruksikan semua personel untuk bertugas dengan mengenakan seragam lengan panjang demi menghindari sentuhan kulit langsung antarindividu.

Tidak hanya itu, setiap dua minggu sekali, semua pejabat dan pimpinan Polda Jateng juga rutin menjalani tes usap. ”Siapa pun yang bertemu dengan kami, dari jajaran Polda Jateng, tidak perlu khawatir. Jika Anda melihat kami beraktivitas di luar, berarti kami dalam kondisi sehat, negatif Covid-19,” ujarnya.

Baca juga : KPU: Jamin Pengamanan Petugas Penyelenggara Pilkada

Demi keselamatan banyak orang, Luthfi pun meminta semua partai politik dan pasangan calon kepala daerah mematuhi instruksi KPU dan protokol kesehatan. Salah satunya dengan cara melakukan kampanye secara daring. Dia pun meminta agar massa yang hadir dalam kampanye tatap muka betul-betul dibatasi.

Dalam Pilkada 2020, Desember mendatang, Luthfi mengatakan, pihaknya menyiapkan tambahan 450 personel Brimob untuk mendukung upaya pengamanan di 21 kota/kabupaten. Kekuatan personel Brimob tersebut akan disebar. Di setiap eks keresidenan akan disiagakan sebanyak dua kompi Brimob.

”Di setiap eks keresidenan, dipastikan akan ada personel Brimob yang terus siaga, baik dalam kekuatan regu maupun peleton,” ujar Luthfi.

Satu kompi berkekuatan 100 orang, satu peleton berkekuatan 30-50 orang, sedangkan satu regu terdiri atas 8-13 orang. Adapun di Jateng terdapat enam eks keresidenan, yaitu eks Keresidenan Pekalongan, Pati, Semarang, Banyumas, Surakarta, dan Kedu.

Luthfi menjelaskan, di bawah komandonya, kekuatan personel tersebut akan langsung bergerak saat mulai terjadi aktivitas atau kegiatan masyarakat yang tidak kondusif dan memancing emosi.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Semua peserta lokakarya PKB tampak mengenakan masker, Kamis (17/9/2020).

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Tengah KH Yusuf Chudlori mengakui, pihaknya gagal mematuhi standar protokol kesehatan saat pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah, beberapa waktu lalu.

”Kami gagal mengendalikan jumlah massa. Antusiasme pendukung sangat tinggi sehingga massa pun mengalir demikian banyak ke KPU,” ujarnya. Dalam situasi tersebut, ketentuan untuk menjaga jarak sesuai protokol kesehatan tidak bisa dipatuhi.

Oleh karena itu, Yusuf mengatakan, pihaknya saat ini terus melakukan sosialisasi dan menegaskan kepada seluruh anggota serta simpatisan PKB untuk disiplin menjaga sikap agar kejadian serupa tidak terulang saat pengundian nomor urut.

Situasi pandemi, menurut Yusuf, memberikan tantangan bagi setiap partai politik, termasuk PKB, untuk tetap melakukan kampanye dan penggalangan dukungan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Cara kampanye nantinya akan sangat berbeda dibandingkan dengan pilkada tahun-tahun sebelumnya. Kali ini akan lebih ditekankan kampanye secara daring dengan memanfaatkan media sosial.

Baca juga : Pengamanan Pilkada di Tengah Pandemi Tetap Jadi Prioritas

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Ketua DPW PKB Jawa Tengah KH Yusuf Chudlori

Upaya mematuhi protokol kesehatan ini, tambah Yusuf, semestinya dilakukan serempak oleh peserta dan penyelenggara pilkada. Namun, tahun ini, dia pun kecewa karena KPU sering kali mengeluarkan kebijakan yang tidak sinkron dengan situasi pandemi.

”Hari ini (Kamis, 17/9/2020), kami terkejut karena KPU pusat mengizinkan kampanye terbuka dengan menyelenggarakan konser musik, yang bisa dipastikan akan mengundang massa dalam jumlah besar,” ujarnya.

Dia berharap berbagai kebijakan terkait pilkada benar-benar dipertimbangkan dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan banyak orang. Upaya ini perlu dilakukan agar pilkada tidak menimbulkan kluster-kluster baru.