Siapkan Rp 1,9 Miliar, Cirebon Berdayakan Perajin Batik
Pemkab Cirebon, Jawa Barat, menyiapkan Rp 1,9 miliar untuk memberdayakan perajin batik di tengah pandemi. Mereka akan membuat ribuan pakaian batik bagi aparatur sipil negara Cirebon.
Oleh
ABDULLAH FIKRI ASHRI
·2 menit baca
CIREBON, KOMPAS – Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menyiapkan dana stimulus Rp 1,9 miliar bagi perajin batik untuk bertahan di tengah pandemi Covid-19. Dana tersebut digunakan untuk membuat batik aparatur sipil negara Cirebon.
Dana Rp 1,9 miliar itu termasuk dalam perubahan alokasi anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Cirebon untuk stimulus pemulihan ekonomi akibat pandemi yang mencapai Rp 5,6 miliar. Selain memberdayakan perajin batik, stimulus juga digunakan untuk membantu pengurusan sertifikat halal dan izin produk industri rumah tangga usaha mikro kecil menengah.
“Kami fokus ke perajin batik karena mereka terdampak Covid-19. Apalagi, sempat muncul kluster Trusmi (pusat batik),” kata Kepala Bidang Ekonomi di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon Imamul Hakim, Senin (14/9/2020), di Cirebon.
Sebelumnya, akhir Juli lalu, sedikitnya 16 orang di daerah Trusmi dan sekitarnya terkonfirmasi positif Covid-19. Munculnya kluster penularan Covid-19 tersebut, lanjutnya, berdampak pada UMKM di Trusmi yang sebagian besar merupakan usaha batik.
“Omzetnya rata-rata turun lebih dari 50 persen. Pekerjanya juga berkurang, dari sembilan menjadi tiga orang,” kata Imamul.
Oleh karena itu, stimulus dana Rp 1,9 miliar antara lain diharapkan dapat memberdayakan 287 perajin batik. Mereka akan membuat sekitar 5.000 pakaian batik untuk ASN di lingkungan Pemkab Cirebon. “Sebenarnya, ada sekitar 12.400 ASN di Cirebon. Namun, karena terbatas waktu, perajin hanya membuat 5.000 pakaian,” lanjutnya.
Selain memberdayakan perajin batik, pihaknya juga akan memfasilitasi pengurusan sertifikat halal dan izin produk usaha rumah tangga UMKM. Imamul mengakui, pihaknya belum mampu memberikan stimulus dana kepada lebih dari 32.000 UMKM di Cirebon. Namun, UMKM dapat mengakses stimulus dari pemerintah pusat.
Selama ini, menurut dia, UMKM menjadi salah satu penopang ekonomi Cirebon. Sekitar 25,4 persen dari 870.294 orang yang bekerja pada 2019, misalnya, membuka usaha sendiri. “Sebagian besar merupakan pelaku UMKM. Mereka bergerak di usaha rotan, batik, pembuatan kue, dan lainnya,” kata Imamul.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Fraksi PDI-P Rudiana mengatakan, awalnya, Pemkab Cirebon mengusulkan Rp 5,6 miliar untuk pembuatan 15.000 pakaian batik. Namun, karena waktu pemanfaatan anggaran yang tersisa hanya berkisar dua bulan, pihaknya menyetujui Rp 1,9 miliar.
“Sisanya, nanti pemkab bikin program lainnya untuk stimulus ekonomi. Bisa juga diarahkan ke BTT (biaya tak terduga) untuk penanganan dampak Covid-19,” katanya. Apalagi, kasus positif Covid-19 di Cirebon terus melonjak.
Hingga Senin, tercatat 534 orang positif Covid-19. Sebanyak 25 orang di antaranya meninggal dunia dan 198 orang lainnya dinyatakan sembuh. Cirebon menjadi daerah dengan kasus positif Covid-19 tertinggi di Jabar bagian timur.