Pencairan anggaran pilkada untuk KPU dan Bawaslu di 11 kabupaten Provinsi Papua belum tuntas hingga bulan ini. Anggaran untuk pengamanan pilkada juga mengalami kendala yang sama.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·4 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Pencairan anggaran pemilihan kepala daerah bagi penyelenggara pemilihan umum, pengawas pemilu, dan pengamanan pemilu di 11 kabupaten Provinsi Papua belum tuntas. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh pada pelaksanaan setiap tahapan pilkada.
Sekretaris Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Yuhendar Muabuai, saat dihubungi dari Jayapura, Senin (14/9/2020), mengatakan, baru lima kabupaten peserta pilkada di Papua yang menuntaskan pencairan anggaran pengawasan sesuai naskah hibah perjanjian daerah (NPHD). Lima kabupaten yang realisasi pencairan mencapai 100 persen adalah Mamberamo Raya Rp 10 miliar, Asmat Rp 17,7 miliar, Nabire Rp 10 miliar, Yalimo Rp 15 miliar, dan Yahukimo Rp 20 miliar.
Adapun kabupaten yang realisasi pencairan anggaran masih di bawah 100 persen meliputi Boven Digoel sebanyak 90 persen dari Rp 10 miliar, Merauke 90 persen dari Rp 16 miliar, Supiori 87 persen dari Rp 4 miliar, Pegunungan Bintang 70 persen dari Rp 18,5 persen, Keerom 63 persen dari Rp 9,5 miliar, dan Waropen 37 persen dari Rp 15 miliar.
”Realisasi pencairan di 11 kabupaten ini mencapai Rp 123,3 miliar atau 85 persen dari total anggaran pilkada untuk Bawaslu senilai Rp 145 miliar. Dua kabupaten yang paling rendah pencairan anggaran pilkada untuk Bawaslu adalah Keerom dan Waropen,” ujarnya.
Yuhendar berharap realisasi pencairan anggaran pengawasan pilkada untuk 11 kabupaten itu bisa tuntas dalam dua bulan menjelang pilkada pada Desember mendatang.
Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh pada pelaksanaan setiap tahapan pilkada.
”Kami mengapresiasi lima kabupaten yang telah menuntaskan pencairan anggaran. Mudah-mudahan pemda di enam kabupaten lainnya segera menuntaskan pencairan anggaran bagi Bawaslu,” katanya.
Anggota Bawaslu Papua, Ronald Manoach, menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua terkait belum tuntasnya pencairan anggaran pilkada untuk Bawaslu di sejumlah kabupaten. ”Pencairan anggaran bagi Bawaslu sangat penting untuk pengawasan tahapan yang krusial, misalnya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi,” katanya.
Ketua KPU Papua Theodorus Kossay juga mengeluhkan pencairan anggaran penyelenggaraan pilkada yang belum tuntas. Bahkan terdapat sejumlah daerah yang pencairan anggaran masih di bawah 60 persen.
Berdasarkan data dari KPU Papua tersebut, realisasi pencairan untuk total KPU daerah di 11 kabupaten ini baru mencapai Rp 387 miliar atau 77 persen. Sementara total nilai anggaran pilkada sesuai NPHD sebesar Rp 497,9 miliar.
”Dua kabupaten yang realisasi pencairan anggaran untuk KPUD masih di bawah 60 persen yakni Keerom sebesar 45 persen dari Rp 20 miliar dan Mamberamo Raya 56,7 persen dari Rp 30 miliar,” ujar Theodorus.
Theodorus menuturkan, seharusnya pencairan anggaran pilkada telah mencapai 100 persen pada bulan ini. Namun, baru tiga daerah peserta pilkada di Papua yang realisasi anggaran mencapai 90 persen, yakni Merauke, Asmat, dan Yalimo.
Ia menilai pencairan anggaran yang belum tuntas itu dapat menghambat pelaksanaan tahapan pilkada yang sedang berlangsung saat ini, yakni pemutakhiran data pemilih.
Lapor mabes
Terkait anggaran pengamanan, Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Gatot Haribowo mengatakan, pihaknya telah melaporkan ke Mabes Polri terkait banyak pemda yang belum mencairkan anggaran pengamanan pilkada.
Gatot memaparkan, realisasi anggaran pengamanan pilkada di sembilan kabupaten belum mencapai 100 persen. Hanya Kabupaten Waropen dan Kabupaten Mamberamo Raya yang realisasi anggaran pengamanan telah mencapai 100 persen.
Adapun tiga kabupaten yang realisasi pencairan anggaran pilkada belum mencapai 60 persen, yakni Yahukimo baru 28 persen dari Rp 18 miliar, Pegunungan Bintang 50 persen dari Rp 15 miliar, dan Boven Digoel 41 persen dari Rp 9,7 miliar.
”Kondisi pencairan anggaran keamanan pilkada sangat memprihatinkan. Seharusnya realisasi anggaran sudah mencapai 100 persen pada September ini,” katanya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Musa Isir mengatakan, pemprov telah membentuk desk pilkada untuk mengatasi segala masalah yang menghambat pesta demokrasi di 11 kabupaten ini.
Ia pun meminta pemda di 11 kabupaten peserta pilkada segera mencairkan anggaran sesuai NPHD yang telah ditetapkan bersama KPU daerah.
”Gubernur Papua telah memerintahkan 11 kabupaten segera menuntaskan pencairan anggaran pilkada hingga tuntas. Tak boleh ada penundaan pilkada karena masalah anggaran,” kata Musa.