logo Kompas.id
NusantaraKPU Papua Tingkatkan Pengawasan Protokol Kesehatan

Bebas Akses
pilkada 2020

KPU Papua Tingkatkan Pengawasan Protokol Kesehatan

KPU Papua akan meningkatkan pengawasan protokol kesehatan dalam pelaksanaan setiap tahapan pilkada di 11 kabupaten.

Oleh FABIO MARIA LOPES COSTA
· 3 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Anggota KPU Papua Adam Arisoy

JAYAPURA, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pengawasan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada di 11 kabupaten. Ini bertujuan mencegah pilkada jadi kluster penyebaran Covid-19.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Adam Arisoy, di Kota Jayapura, Senin (14/9/2020), mengatakan, pihaknya akan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di 11 kabupaten peserta pilkada di Papua, terutama tim gugus penanganan Covid-19 di daerah-daerah tersebut dan aparat keamanan.

Dari data terakhir KPU Papua, sebanyak sembilan bakal calon kepala daerah positif Covid-19. Sembilan orang ini terdiri dari lima bakal calon bupati dan empat bakal calon wakil bupati. Mereka semua berasal dari empat kabupaten, yakni Keerom, Yahukimo, Asmat, dan Supiori.

Total sebanyak 35 pasangan atau 70 orang yang berkas pencalonannya diterima KPU di 11 kabupaten peserta pilkada di Papua. Pemeriksaan kesehatan seluruh pasangan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura.

Memuat data...
DOKUMENTASI KPUD PAPUA

Penyerahan berkas salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati ke pihak KPUD Merauke pada Jumat (4/9/2020).

11 kabupaten yang melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang meliputi Yahukimo, Asmat, Supiori, Pegunungan Bintang, Mamberamo Raya, Waropen, Nabire, Yalimo, Keerom, Merauke, dan Boven Digoel. "Kami berharap bakal calon kepala daerah pun memberikan contoh disiplin melaksanakan protokol kesehatan kepada para pendukungnya," kata Adam.

Adam menuturkan, perlu adanya pembatasan jumlah simpatisan dalam pelaksanaan tahapan pilkada seperti kampanye. Jumlah orang yang bisa mengikuti kampanye idealnya di bawah 100, itu pun dengan tetap menjaga jarak.

Baca juga: Bakal Calon Kepala Daerah yang Positif Korona di Papua Terus Bertambah

Ia berpendapat, pasangan calon tidak boleh menyampaikan visi dan misi programnya di satu tempat saja, tetapi disebar di sejumlah lokasi. Hal ini untuk mencegah terjadinya kerumunan massa dalam jumlah banyak.

"Kami akan bertindak tegas apabila ada pelanggaran jumlah simpatisan pasangan calon dalam kampanye. Caranya adalah membubarkan kampanye yang tidak mengikuti protokol kesehatan," katanya.

Memuat data...

Anggota Bawaslu Provinsi Papua Ronald Manoach berpendapat, evaluasi ke depan, harus ada pemeriksaan Covid-19 melalui sampel usap dalam setiap tahapan pilkada. "Tujuannya agar tak ada lagi calon kepala daerah yang terpapar," tutur Ronald.

Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Papua Frits Ramandey mengatakan, pihaknya merekomendasikan penundaan pilkada di daerah zona merah Covid-19. Ia mengungkapkan, jumlah angka penyebaran Covid-19 belum menunjukkan penurunan. Sebanyak 800 kasus positif Covid-19 dengan 15 orang meninggal dalam dua pekan terakhir.

Baca juga: Polemik Pilkada di Tengah ”Amuk” Korona

Adapun daerah peserta pilkada yang masuk zona merah Covid-19 berdasarkan data Satgas Covid-19 Provinsi Papua pada Minggu (13/9/2020) meliputi Nabire 113 kasus, Keerom 84 kasus, Merauke 73 kasus, Boven Digoel 21 kasus, Yalimo 15 kasus, dan Supiori 12 kasus.

"Apabila pilkada di daerah zona merah Covid-19 tetap dilaksanakan, akan membahayakan masyarakat. Hal ini dapat menghilangkan hak warga untuk mendapatkan perlindungan kesehatan," kata Frits.

Editor: Mohamad Final Daeng
Memuat data..