BP Batam Kembali Tunjuk Swasta untuk Kelola Air Bersih

BP Batam batal mengakhiri swastanisasi air. Untuk sementara, mereka menunjuk PT Moya sebagai pengganti PT ATB sebagai pengelola air selama enam bulan masa transisi.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam yang juga Wali Kota Batam Muhammad Rudi (kedua dari kanan) saat menyaksikan penandatanganan kerja sama antara BP Batam dan PT Moya Indonesia di Gedung BP Batam, Senin (14/9/2020). PT Moya Indonesia akan mengelola air bersih di Batam mulai 15 November 2020 hingga enam bulan ke depan.

BATAM, KOMPAS — Badan Pengusahaan Batam batal mengakhiri swastanisasi air. Untuk sementara, mereka menunjuk PT Moya Indonesia sebagai pengganti PT Adhya Tirta Batam, sebagai pengelola air, saat masa transisi selama enam bulan. Setelah itu, akan dilakukan lelang untuk memilih perusahaan swasta baru yang akan mengelola waduk dan mengolah air selama masa konsesi hingga 2046.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam yang juga Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Senin (14/9/2020), mengatakan, konsesi PT Adhya Tirta Batam (ATB) akan berakhir pada 15 November 2020. Pada enam bulan masa transisi, pengelolaan air bersih akan diserahkan kepada PT Moya Indonesia. Ia menjamin alih kelola air bersih tersebut akan berjalan mulus tanpa kendala.

"Ini suatu kebenaran bukan pembenaran. Isu di luar negatif seolah ada apa, padahal tidak ada apa-apa. Demi kepentingan rakyat Batam, saya beserta seluruh pimpinan BP Batam mengambil kebijakan ini hanya satu supaya pelayanan air kepada seluruh investasi dan masyarakan betul-betul bisa terlayani," kata Rudi.

Setelah masa transisi usai, BP Batam akan menggelar lelang untuk memilih perusahaan swasta yang akan menjalankan tugas mengelola air bersih pada masa konsesi baru hingga 2046. Berbeda dengan sebelumnya, pihak swasta akan bertanggung jawab mengelola dan mengolah air di waduk. Sedangkan masalah  distribusi air akan diurus BP Batam.

Baca juga: Alih Kelola Bermasalah, Pelayanan Air Bersih di Batam Dikhawatirkan Macet

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam yang juga Wali Kota Batam Muhammad Rudi (kiri) dan Chief Executive Officer PT Moya Indonesia Mohammad Selim saat memberikan pernyataan kepada wartawan usai penandatanganan kerja sama di Gedung BP Batam, Senin (14/9/2020). PT Moya Indonesia akan mengelola air bersih di Batam mulai 15 November 2020 hingga enam bulan ke depan.

Hal itu berbeda dengan yang pernah diungkapkan Rudi pada 23 Januari lalu. Dia menyatakan, setelah konsesi PT ATB berakhir, pengelolaan air bersih sepenuhnya akan diambil alih BP Batam. Tidak akan ada lelang lagi untuk memilih perusahaan swasta baru.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau Lagat Parroha juga mengatakan, BP Batam dari awal selalu menyatakan akan mengelola air bersih sendiri tanpa menunjuk pihak swasta mana pun. Dia kaget ketika BP Batam pada 4 September mengumumkan PT Moya Indonesia akan mengelola air bersih, selama enam bulan masa transisi dari PT ATB.

Menanggapi hal itu, Rudi menolak disebut ingkar janji. "Janji itu sebenarnya sudah saya tepati karena pada 15 November nanti (pengelolaan air bersih) akan diambil alih BP Batam, bukan PT Moya. PT Moya hanya bekerja sama dengan BP Batam untuk mengoperasikan selama enam bulan. BP Batam di depan, PT-nya di belakang," ujarnya.

Presiden Direktur PT ATB Benny Andrianto menilai, pemilihan langsung yang diikuti tiga perusahaan swasta untuk mengelola air baku selama masa transisi menyalahi prosedur karena tidak mengacu kepada Peraturan Presiden No 16/2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa. Hal itu lalu dilaporkan PT ATB kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada 4 September.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Presiden Direktur PT Adhya Tirta Batam Benny Andrianto

"Harus ada alasan yang jelas mengapa PT ATB diganti, padahal kinerja kami kinclong. Kami ini rujukan bagi perusahaan air di seluruh Indonesia. Itu terbukti, dalam tiga tahun terakhir, kami meraih lebih dari 25 penghargaan. Kalau dari sisi kinerja tidak ada yang lebih baik dari kami," kata Benny, Kamis (10/9/2020).

Akan tetapi, Benny mengakui, kemungkinan ada perusahaan lain yang menawarkan kontribusi material yang lebih besar. Selama ini, per tahun, PT ATB hanya berkontribusi Rp 15 miliar-Rp 20 miliar kepada BP Batam dalam bentuk biaya pembelian air baku. Selain itu, ada juga Rp 1,5 miliar-Rp 2 miliar kepada Pemprov Kepulauan Riau dalam bentuk pajak air permukaan.

Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam Syahril Japarin memperkirakan, nilai kontrak PT Moya Indonesia bisa mencapai Rp 275 miliar-Rp 300 miliar dalam enam bulan, dihitung dari banyaknya air yang akan dijual. Sebelum bertugas di BP Batam, Syahril pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Aetra Air Jakarta pada 2008-2011. Kini perusahaan itu menjadi bagian dari PT Moya Indonesia.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Waduk Tembesi dibangun dengan membendung teluk di ujung tenggara Pulau Batam, Kepulauan Riau. Foto diambil pada Jumat (3/5/2019).

Chief Executive Officer PT Moya Indonesia Mohammad Selim mengatakan, pihaknya sangat berpengalaman membantu pemerintah di berbagai daerah mengelola air bersih. Sejumlah perusahaan yang merupakan bagian dari PT Moya Indonesia adalah PT Aetra Air Jakarta, PT Aetra Air Tangerang, dan PT Moya Bekasi Jaya. Selain itu, ada juga PT Moya Tangerang, PT Acuatico Air Indonesia, PT Air Semarang Barat, PT Traya Tirta Cisadane, dan PT Tirta Kencana Cahaya Mandiri.

"Dalam bisnis, pasti kami ingin berekspansi, salah satunya ke luar Jawa. Kebetulan ada kesempatan di Batam yang merupakan etalase Indonesia. Alangkah bagusnya kalau kami dapat mendukung pemerintah untuk melayani masyarakat dalam bidang air. Jadi intinya tidak ada maksud lain, kami ingin mendukung BP Batam untuk pelayanan ke depan yang lebih baik," kata Selim.

Baca juga: Pengusaha Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Air Bersih di Batam