Sebanyak 214 dari 6.296 tempat pemungutan suara dikategorikan sangat rawan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Sulawesi Tengah.
Oleh
VIDELIS JEMALI
·3 menit baca
PALU, KOMPAS — Sebanyak 214 dari 6.296 tempat pemungutan suara dikategorikan sangat rawan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Sulawesi Tengah. Dua personel Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah akan disiagakan di setiap tempat pemungutan suara yang dinilai sangat rawan tersebut.
Selain kehadiran Polri/TNI, partisipasi baik masyarakat diharapkan memuluskan perhelatan di delapan kabuapten/kota dan tingkat provinsi di Sulteng pada 9 Desember mendatang.
Kepolisian Daerah Sulteng menggelar apel pasukan dan peralatan sebagai persiapan untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Palu, Sulteng, Senin (7/9/2020). Gelar pasukan untuk operasi bernama Operasi Mantap Praja Tinombala itu dilakukan tak menghadirkan banyak personal untuk menghindari kerumunan.
Gelar pasukan dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulteng Brigadir Jenderal (Pol) Nurwindiyanto didampingi Komandan Resor Militer 132/Tadulako Brigadir Jenderal Farid Makruf, dan Wakil Gubernur Sulteng Rusly Dg Palabbi.
Total personel pengamanan 19.085 orang yang terdiri dari Polri sebanyak 5.000 orang, TNI 1.059, dan sisanya anggota perlindungan masyarakat (linmas). Mereka sudah bertugas sejak 3 September 2020 hingga pelantikan pasangan yang memenangi pilkada nantinya.
Seusai memimpin apel kesiapsiagaan, Nurwindiyanto menyampaikan, berdasarkan pemetaan ada 214 dari 6.296 tempat pemungutan suara (TPS) yang berkategori sangat rawan. Dua anggota Polri ditambah dua anggota Linmas disiagakan di setiap TPS yang sangat rawan itu. Itu belum termasuk dari anggota TNI. Hal itu dilakukan untuk mencegah kemungkinan situasi buruk terjadi.
Sementara untuk 1.033 TPS rawan, hanya satu anggota Polri dan satu anggota linmas yang disiagakan. Personel lebih sedikit lagi di 5.043 TPS yang berkategori aman dengan komposisi 2 anggota Polri ditambah 8 anggota linmas di empat TPS terdekat.
Terkait dengan indikator tingkat kerawanan, Nurwindiyanto menyatakan, salah satunya masalah letak atau medan TPS. Letak TPS yang sulit diakses dipetakan memiliki kerawanan yang tinggi. Kerawananan itu, lanjut dia, tak terkait dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Ditemui secara terpisah, Kepala Kepolisian Daerah Sulteng Inspektur Jenderal Abdul Rakhman Baso mengatakan, untuk masalah medan persoalannya terletak pada distribusi logistik. Ia mencontohkan, distribusi logistik yang lambat bisa menciptakan situasi rawan.
Di Sulteng masih ada sejumlah desa atau kampung yang sulit diakses. Itu, antara lain, tersebar di Kabupaten Tojo Una-Una, Morowali Utara, dan Sigi.
Selain indikator geografis, kata Rakhman, kerawanan juga dipetakan berdasarkan kejadian pemilihan sebelumnya, seperti pada saat Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2019. ”Bagaimana dinamikanya di lapangan, kami mappingterus sehingga tidak terjadi kali ini,” ujarnya.
Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2019, salah satu kejadian menonjol adalah tertundanya pemungutan suara di Kabupaten Banggai. Karena masalah tak siapnya logistik, pemungutan baru dilaksanakan satu hari setelah hari penetapan pemungutan suara secara nasional.
Rakhman optimistis pilkada di Sulteng berjalan lancar dan damai. Partisipasi masyarakat sangat menentukan karena masalah keamanan tak hanya tugas Polri atau TNI. ”Kita masyarakat yang berbudaya, jadi saya yakin tidak akan terjadi hal-hal yang tak sesuai dengan kamtibmas,” katanya.
Di Sulteng, pilkada dilaksanakan di delapan kabupaten/kota, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, Poso, Tojo Una-Una, Morowali Utara, Banggai, Banggai Laut, dan Tolitoli. Selain itu, pilkada juga diselenggarakan untuk pergantian gubernur dan wakil gubernur.
Farid yang tak menyebut jumlah personel yang disiagakan di setiap TPS menyatakan, pada prinsipnya TNI membantu Polri dalam penanganan keamanan. Dirinya yakin, masyarakat sudah bijak menciptakan situasi kondusif saat pemilihan. ”Jadikan ini sebagai pemilihan damai, kesempatan untuk memilih pemimpin yang terbaik,” katanya.
Rusly menyebutkkan, dirinya yakin Polri-TNI bisa mengatasi ancaman keamanan di Sulteng, terutama di tempat-tempat yang dikategorikan rawan dan sangat rawan.
Di lingkup pemerintahan, lanjut Rusly, aparatur sipil negara (ASN) diawasi ketat untuk memastikan netralitas ditegakkan. ”Aturannya sudah jelas. ASN tak boleh berpolitik, misalnya hadir saat kampanye. Kalau itu ditemukan, sanksi diterapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujarnya.