Polda Papua tetapkan lima daerah masuk kategori sangat rawan dalam pilkada di Papua. Pengamanan pun ditingkatkan.
Oleh
FABIO MARIA LOPES COSTA
·3 menit baca
JAYAPURA, KOMPAS — Kepolisian Daerah Papua menyatakan, lima dari 11 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah pada Desember nanti rawan gangguan keamanan. Kelima daerah ini adalah Yahukimo, Mamberamo Raya, Pegunungan Bintang, Nabire, dan Keerom.
Hal ini disampaikan Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Gatot Haribowo saat ditemui di Jayapura, Kamis (3/9/2020). Gatot memaparkan, dari kelimanya, Yahukimo menjadi daerah yang paling rawan saat pilkada nanti. Hal ini disebabkan situasi keamanan belakangan ini yang diwarnai sejumlah kasus pembunuhan terhadap warga sipil.
Dari catatan Kepolisian Daerah Papua, sepanjang Agustus lalu, terjadi tiga kasus pembunuhan oleh sekelompok orang tak dikenal di Yahukimo. Kasus pertama menimpa pegawai KPUD Yahukimo bernama Henry Jovinsky pada 11 Agustus, lalu seorang warga bernama Muhammad Thoyib pada 20 Agustus, dan terakhir warga bernama Yausan pada 26 Agustus.
”Selain potensi kasus kriminal, ada pula potensi kerawanan gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata dan konflik antarsesama pendukung (calon kepala daerah),” tutur Gatot.
Ia menuturkan, Polda Papua juga mewaspadai potensi gangguan keamanan dalam tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah mulai Jumat (4/9). Hal ini menjadi perhatian, khususnya di dua daerah, yakni Merauke dan Keerom.
Ia mengungkapkan, terjadi aksi penolakan sekelompok warga terhadap sejumlah bakal calon kepala daerah di Merauke dan Keerom yang dinilai bukanlah masyarakat asli Papua.
”Kami telah mengirimkan satu kompi pasukan atau sekitar 100 personel ke Keerom. Sementara Kepala Polres Merauke menyatakan jumlah pasukannya siap untuk mengamankan pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah di kantor KPUD,” tuturnya.
Ia menambahkan, realisasi anggaran pengamanan pilkada yang telah ditetapkan dalam naskah hibah perjanjian daerah (NHPD) mayoritas belum mencapai 100 persen. Hanya Kabupaten Waropen dan Kabupaten Mamberamo Raya yang realisasi anggaran pengamanannya telah mencapai 100 persen.
Sementara, delapan kabupaten lain belum menuntaskan pencairan, bahkan ada tiga daerah yang realisasi pencairan anggaran pengamanan pilkadanya masih di bawah 60 persen. Ketiga daerah itu adalah Yahukimo baru 28 persen dari Rp 18 miliar, Pegunungan Bintang 50 persen dari Rp 15 miliar, dan Boven Digoel 41 persen dari Rp 9,7 miliar.
”Kondisi pencairan anggaran keamanan pilkada sangat memprihatinkan. Seharusnya realisasi anggaran sudah mencapai 100 persen pada September ini,” katanya.
Kami berharap masyarakat tidak mudah terpancing ajakan pihak-pihak untuk mengganggu stabilitas keamanan.
Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal memaparkan, total sebanyak 11.691 personel dikerahkan untuk pengamanan pilkada di 11 kabupaten. Jumlah itu terdiri dari 2.577 personel di 11 polres, 813 personel Polda Papua, 627 personel TNI, anggota Linmas sebanyak 7.174 orang, dan Brimob Nusantara sebanyak 500 personel.
”Kami berharap masyarakat tidak mudah terpancing ajakan pihak-pihak untuk mengganggu stabilitas keamanan. Tanpa adanya bantuan dari masyarakat, pilkada tidak akan berjalan dengan baik dan aman,” ucapnya.
Ketua KPUD Papua Theodorus Kossay mengatakan, pihaknya berharap bantuan dari pihak keamanan untuk memastikan pelaksanaan pilkada di 11 daerah ini berjalan kondusif.
”Kami berharap kejadian yang menimpa salah satu pegawai KPUD di Yahukimo tak terulang lagi. Faktor keamanan sangat menentukan pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada,” tuturnya.