Bupati Malang Petahana Bertarung Kembali di Pilkada 2020

Petahana maju dalam Pilkada Kabupaten Malang, Jawa Timur.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Suasana deklarasi Bupati Malang petahana M Sanusi-Didik Gatot Subroto yang akan maju dalam Pilkada Kabupaten Malang tahun 2020, Kamis (3/9/2020) sore, di Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

MALANG, KOMPAS — Bupati Malang petahana M Sanusi memastikan diri maju kembali dalam pemilihan kepala daerah serentak 2020 dengan menggandeng Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto. Keduanya menggelar deklarasi, Kamis (3/9/2020) sore, di Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Sanusi-Didik diusung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Menurut rencana, Sanusi-Didik akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, Jumat (4/9/2020).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Ahmad Basarah, yang hadir dalam acara deklarasi, mengatakan, Sanusi dan Didik (disingkat Sandi) merupakan dua simbol yang memiliki massa akar rumput kuat di Kabupaten Malang.

Sanusi merupakan simbol tokoh Nahdlatul Ulama, sedangkan Didik merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI-P Kabupaten Malang yang meraih suara terbesar dalam Pemilu Legislatif 2019 dan Ketua DPRD Kabupaten Malang.

”Dua simbol ini akan memadukan dua kombinasi kekuatan bangsa Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang, yakni kekuatan Islam dan nasionalis. Ditambah dukungan lima partai lain, saya kira itu akan jadi energi besar dan menjadi modal dukungan masyarakat,” ujarnya.

Dengan kekompakan dan kebersamaan seluruh tim pemenangan, baik internal PDI-P maupun partai lain, serta sukarelawan, menurut Basarah, kemenangan pasangan Sanusi-Didik bisa menyamai kemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebesar 70 persen lebih.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Bupati Malang petahana M Sanusi memberikan sambutan pada acara deklarasi dirinya dan Didik Gatot Subroto maju dalam Pilkada Kabupaten Malang tahun 2020, Kamis (3/9/2020) sore, di Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Tentu saja, karena masih dalam situasi pandemi Covid-19, tambah Basarah, pihaknya mengarahkan tim pemenangan Sanusi-Didik untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, termasuk selama masa kampanye. Mereka diharapkan bisa menggunakan kreativitas yang efektif, efisien, dan waspada Covid-19 sehingga tidak muncul kluster baru dari kegiatan kampanye.

”Kita sudah punya kecanggihan teknologi informasi pertemuan dengan cara daring. Ini bisa jadi role model kampanye pilkada di masa pandemi,” katanya. Dari 19 daerah yang menyelenggarakan pilkada di Jawa Timur, PDI-P menargetkan bisa menang di 13-14 kabupaten/kota, dan Kabupaten Malang masuk prioritas pertama.

Kita sudah punya kecanggihan teknologi informasi pertemuan dengan cara daring. Ini bisa jadi role model kampanye pilkada di masa pandemi.

Adapun saat deklarasi, Sanusi dan Didik menyebutkan visi dan misi yang akan dilakukan ke depan. Menurut Sanusi, pihaknya akan berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain melalui peningkatan kualitas pendidikan, mempermudah persoalan kependudukan, memberikan insentif bagi ketua RT/RW, dan menyamakan gaji guru honorer dengan pegawai kontrak.

Baca juga : Hanya 8 Daerah di Jatim Muncul Bakal Calon Perseorangan

”Pelayanan publik diutamakan. Kemarin kami me-launching program Ketan Ireng, yakni Kesehatan dan Kependudukan Mari Bareng. Kami sudah pesan 15 anjungan kependudukan dan catatan sipil mandiri untuk menyelesaikan persoalan kependudukan. Kita akan kerja bareng laksanakan itu. Pelestarian lingkungan juga wajib kita lakukan,” tutur Sanusi.

Selain Didik-Sanusi, pasangan lain yang berencana maju dalam Pilkada Kabupaten Malang adalah Latifah Shohib yang berpasangan dengan Didik Budi Mulyono. Latifah-Didik diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki 12 kursi di DPRD. Latifah merupakan politisi PKB yang dua periode duduk di DPR, sedangkan Didik Budi Mulyono merupakan birokrat. Pasangan ini berencana mendaftar ke KPU pada Jumat (4/9/2020) sore.

KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI-P Ahmad Basarah menjawab pertanyaan awak media pada acara deklarasi Bupati Malang petahana M Sanusi-Didik Gatot Subroto yang akan maju dalam Pilkada Kabupaten Malang tahun 2020, Kamis (3/9/2020) sore, di Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Di Kabupaten Malang juga muncul calon perseorangan, yakni Heri Cahyono-Gunadi Handoko. Namun, KPU Kabupaten Malang menyatakan pasangan Heri-Gunadi tidak memenuhi syarat dukungan minimal 129.796 (dukungan yang terkumpul 115.228). Saat ini, pasangan Heri-Gunadi tengah menggugat KPU Kabupaten Malang terkait rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan.

Surabaya dan Kediri

Sementara itu, terkait rekomendasi PDI-P yang akhirnya jatuh kepada Eri Cahyadi dan Armuji untuk maju dalam Pilkada Kota Surabaya, Ahmad Basarah mengatakan, proses demokrasi di pilkada berlangsung bertahap dari bawah. Ranting mengusulkan calon, kemudian keputusan oleh DPP.

”Dari seluruh tahapan yang telah dilalui, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan mendengar usulan Bu Risma (Tri Rismaharini) serta survei yang kami lakukan, akhirnya, pada gelombang keempat, kami umumkan Pak Eri dan Pak Armuji. Seluruh tahapan mekanisme demokrasi dalam tubuh partai telah dilalui,” ujarnya menjawab pertanyaan awak media.

Baca juga : Megawati Putuskan Eri Cahyadi Armuji di Pilkada Surabaya Sejak Pekan Lalu

Setelah seluruh mekanisme dilalui, menurut Basarah, saatnya pengurus dan kader mendukung apa yang telah diputuskan oleh Ketua Umum PDI-P.

Sementara terkait majunya anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramono, yang kemungkinan melawan kotak kosong pada Pilkada Kabupaten Kediri, Basarah mengatakan pihaknya sebenarnya berharap kontestasi pilkada terjadi antarpasangan calon.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Eri Cahyadi dan Armuji seusai pemberian rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk berkontestasi dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya di Taman Harmoni, Surabaya, Rabu (2/9/2020).

Namun, pihaknya juga harus mengakui secara realistis hukum yang mengatur pilkada soal mekanisme satu pasang calon melawan bumbung kosong. Ini harus diterima sebagai satu realitas demokrasi yang berasas hukum.

”Kalau akhirnya di satu daerah terjadi kasus seperti itu, berarti proses politik yang terjadi di daerah tersebut mengharuskan pada satu kondisi terjadi satu pasangan calon,” ujarnya.

Disinggung apakah munculnya satu nama di Pilkada Kabupaten Kediri menunjukkan partai lain tidak punya calon sehingga hanya mengelompok memberikan dukungan kepada salah satu pasang calon, Basarah menilai kemungkinan wibawa partai dan Pramono Anung yang besar memengaruhi hal itu.

Menurut Basarah, sebagai Sekretaris Kabinet dua periode dan mantan Sekretaris Jenderal PDI-P, Pramono memiliki relasi yang cukup baik dengan para ketua partai di Jakarta.

”Muncul solidaritas di antara pimpinan partai tingkat nasional terhadap Pak Pramono, juga terhadap Bu Megawati dan PDI-P, sehingga mereka mendukung putra Pak Pramono untuk disukseskan dalam Pilkada Kabupaten Kediri,” katanya.