Pemerintah Tak Serius Tangani Pembelajaran Jarak Jauh
Sudah enam bulan pandemi Covid-19 melanda, pemerintah dinilai tidak serius menangani pembelajaran jarak jauh. Wilayah Maluku memiliki banyak tantangan, seperti tak ada listrik, tak ada sinyal, dan mahalnya paket data.
Oleh
FRANSISKUS PATI HERIN
·3 menit baca
KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN
Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Maluku dalam satu pekan terakhir menyediakan akses internet gratis bagi siswa yang kesulitan membeli kuota internet selama pandemi Covid-19.
AMBON, KOMPAS — Pembelajaran jarak jauh di Maluku selama masa pandemi Covid-19 tidak berjalan dengan efektif. Terdapat sejumlah kendala yang merintangi, seperti tak ada sinyal internet, tak ada jaringan listrik, tak ada telepon seluler, dan harga paket data internet yang mahal. Pemerintah dinilai tidak serius menangani masalah yang sudah terjadi sejak awal pandemi enam bukan silam.
”Sejak awal masa pandemi, masalah ini sudah sering disampaikan, tetapi rupanya tidak ada langkah serius dari pemerintah. Kini, pemerintah berencana memberikan kuota internet, tetapi mekanismenya harus diatur secara baik. Kalau bisa, setiap nomor peserta didik didaftarkan secara khusus,” tutur Abdul Fattah Nur, orangtua murid di Ambon, Maluku, Jumat (28/8/2020).
Sejak awal masa pandemi, masalah ini sudah sering disampaikan, tetapi rupanya tidak ada langkah serius dari pemerintah.
Fattah memiliki empat anak. Anak sulung kelas XII SMK, kemudian kelas V, kelas III, dan II SD. Anak yang sulung mengikuti pembelajaran secara daring. Dalam satu bulan, mereka harus membeli paket data hingga Rp 200.000. Sementara tiga anaknya yang SD mengerjakan tugas yang diberikan guru dan tak ada pembelajaran daring. Sesekali mereka mengikuti pembelajaran lewat saluran TVRI.
Menurut dia, masalah utama yang dihadapi saat ini adalah mahalnya harga paket data internet. Para orangtua kerepotan. Selain memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang kini sulit di tengah pandemi, mereka juga harus membeli pulsa data dengan harga mahal. ”Tidak semua orangtua bisa membeli,” ujar Fattah yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek daring itu.
Abdul Fattah Nur, orangtua murid di Ambon, Maluku.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, SMA Negeri 5 Kota Ambon pernah melakukan survei terkait pembelajaran jarak jauh. Hasilnya, sebanyak 52 persen siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, 46 persen memiliki telepon genggam, tetapi kesulitan mendapatkan akses internet, dan 2 persen tidak memiliki telepon genggam.
Sementara itu, kasus di daerah lain lebih kompleks. Masih banyak daerah di Maluku tidak memiliki jaringan internet. Berdasarkan data Statistik Potensi Desa Indonesia tahun 2018, desa di Maluku yang belum terjangkau sinyal telepon seluler dan internet mencapai 58,2 persen dari total 1.231 desa.
Selain itu, banyak siswa di daerah yang tidak bisa mengikuti pembelajaran melalui televisi lantaran tak ada jaringan listrik. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2019, rasio elektrifikasi Maluku sebesar 54,51 persen dengan jumlah desa yang sudah menikmati listrik 82,7 persen. Itu sudah termasuk listrik tenaga surya.
Dance Latumutuani, tokoh masyarakat dari Desa Piliana, Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah, mengatakan, pembelajaran di desa itu dilakukan dari rumah ke rumah. Setiap hari-hari tertentu, guru mengunjungi siswa untuk memberikan pekerjaan rumah kemudian mengumpulkannya beberapa hari kemudian. ”Anak-anak belajar tidak serius,” ujarnya.
Guru di padalaman Kepulauan Aru, Maluku, mengajar dari rumah ke rumah di tengah pandemi Covid-19, seperti terlihat pada Juni 2020.
Ia mendukung dilakukan pembelajaran tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan. Sayangnya, di daerah itu minim bantuan alat pelindung diri, seperti masker. Padahal, pemerintah provinsi mengklaim telah membagikan 1 juta masker di Maluku. Desa Piliana yang berada di bawah kaki Gunung Binaiya bebas kasus Covid-19.
Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku Kasrul Selang mengatakan, pihaknya akan meminta sejumlah kantor pemerintah menyediakan internet gratis bagi siswa. ”Nanti pasang tenda di parkiran kantor,” ujarnya. Belum ada kepastian kapan rencana itu akan direalisasi.
