Pilkada Serentak Jadi Momentum Meredam Pandemi

Pilkada serentak merupakan bagian tak terpisahkan dalam penanganan Covid-19. Karena itu para penyelenggara pemilu harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat pada setiap tahapan agar tidak muncul kluster baru.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Warga melintas di depan mural bertema pilkada serentak di Jalan Raya Ahmad Yani, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (24/8/2020). Mural mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dan menolak segala bentuk politik uang dan hoaks pada Pilkada yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020.

JAMBI, KOMPAS — Pemilihan kepala daerah serentak pada Desember mendatang akan jadi momentum bagi daerah meredam pandemi Covid-19. Jika dipersiapkan dengan baik, mengacu pada protokol kesehatan, tak hanya jalannya pilkada lancar, ancaman penyebaran penyakit pun dapat teratasi.

”Kalau manajemennya bagus, dua isu ini, penanganan Covid-19 dan pilkada, justru menjadi momentum emas dalam menghadapi pandemi,” ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, pada Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan kepada Satuan Tugas Covid-19 di Provinsi Jambi, di Jambi, Rabu (26/8/2020).

Menurut Tito, pilkada serentak merupakan bagian tak terpisahkan dalam penanganan Covid-19. Karena itulah sangat penting menerapkan protokol kesehatan yang ketat pada setiap tahapan agar tidak menciptakan kluster baru.

Baca juga: Ada Potensi Politik Uang Kampanye Daring Jadi Perhatian

Pilkada Serentak Tahun 2020, yang sedianya dilaksanakan pada 9 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Tito menekankan pentingnya persiapan yang matang. Jangan sampai pilkada memicu terjadinya lonjakan kasus. ”Untuk itu, harus ada proteksi bagi penyelenggara, peserta, pemilih, dan pengawas,” lanjutnya.

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

KPU Sidoarjo menggelar lomba mural yang berakhir Rabu (19/8/2020) pukul 24.00 sebagai salah satu media menyosialisasikan pemilihan bupati dan wakil bupati Sidoarjo 2020.

Pihaknya telah memetakan kerawanan penyebaran Covid-19 pada sejumlah tahapan pilkada, di antaranya pada masa pendaftaran pasangan calon kandidat kepala daerah pada 4 hingga 6 September. Ia pun meminta agar tidak ada arak-arakan atau konvoi mengantar pasangan calon mendaftar ke KPU.

”Tidak ada ramai-ramai saat mendaftar. Jumlah peserta dibatasi,” katanya. Tito meminta KPU menyiapkan tayangan langsung secara virtual pada setiap kegiatan pendaftaran pasangan calon agar dapat disaksikan masyarakat luas.

Tidak ada ramai-ramai saat mendaftar. (Tito Karnavian)

Kerawanan lainnya yang bisa memicu peningkatan kasus Covid-19 adalah ketika terjadi sengketa pilkada. ”Jangan sampai konflik terjadi dengan adu fisik, tetapi perlu didorong mekanisme gugatan hukum,” jelasnya. Terkait itu, aparat keamanan harus tegas menyikapi. Pengawas pilkada juga agar lebih proaktif.

Selain masa pendaftaran pasangan calon, masa kampanye juga tidak diperbolehkan berlangsung dalam kerumunan massa. Rapat umum berjalan dalam jumlah terbatas. ”Kalau perlu agar didorong pula kampanye virtual,” tuturnya. Pasangan calon yang mengabaikan soal protokol kesehatan dapat ditegur.

Baca juga: Pencairan Anggaran Pilkada di Dua Daerah Kurang dari 40 Persen

Para pasangan calon kepala daerah juga ditantang untuk memiliki keseriusan program penanganan Covid-19. Masa pilkada ini menjadi waktu yang tepat bagi masyarakat memilih calon pemimpinnya yang tepat.

Baca juga: KPK Diminta Awasi dan Cegah Korupsi Saat Pilkada Serentak

Gubernur Jambi Fachrori Umar mengatakan, pilkada di Jambi akan memilih kepala daerah baru untuk Provinsi Jambi serta lima kabupaten dan kota. Anggaran daerah sebesar Rp 415,6 miliar dan dari APBN untuk pengadaan alat pelindung diri sebesar Rp 28,1 miliar.

Lebih jauh dirinci Ketua KPU Provinsi Jambi, Muhammad Subhan, enam Pilkada akan berlangsung untuk Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh, serta Kabupaten Batanghari, Bungo, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat.

Subhan menuturkan berbagai persiapan yang telah dilaksanakan oleh KPU, termasuk penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam tiap-tiap tahapan pelaksanaan pilkada.