Sulit Belajar Jarak Jauh, Siswa di Maluku Memohon Presiden Turunkan Tarif Internet
Pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi Covid-19 di Maluku terhambat mahalnya tarif internet. Siswa memohon kepada Presiden Joko Widodo agar menurunkan tarif internet.
Oleh
FRANSISKUS PATI HERIN
·3 menit baca
AMBON, KOMPAS — Pelajar di Maluku memohon agar Presiden Joko Widodo menurunkan tarif internet yang dianggap terlalu mahal. Dalam satu bulan, mereka harus membeli kuota internet dengan nilai di atas Rp 200.000 untuk menunjang proses pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi Covid-19. Banyak siswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu terpaksa tidak bisa mengikut pembelajaran secara baik.
”Dalam satu bulan saya habiskan pulsa data untuk belajar jarak jauh sebesar 55 gigabyte dengan harga Rp 200.000. Kami belajar setiap hari dari Senin sampai Sabtu mulai pukul 08.00 hingga 13.00,” tutur Wilda Muskita (15), siswa kelas XI SMA Siwalima Ambon, kepada Kompas, Selasa (25/8/2020) petang.
Wilda mengatakan, dalam pembelajaran jarak jauh itu, mereka menggunakan sejumlah aplikasi yang menyedot pulsa internet sangat tinggi. Sementara itu, banyak dari mereka, terutama dari kalangan ekonomi lemah, kesulitan mengikuti pembelajaran jauh. Akibatnya, mereka ketinggalan sejumlah materi mata pelajaran.
Oleh karena itu, Wilda memohon agar Presiden Joko Widodo memerintahkan operator telekomunikasi menurunkan tarif internet di Maluku dan wilayah Indonesia timur lainnya. ”Bapak Presiden, tolong bantu kami di Maluku. Paket internet sangat mahal. Banyak teman kami tidak bisa belajar dengan baik. Tolong kami, Bapak Presiden,” kata Wilda.
Tingginya tarif internet di Maluku salah satunya disebabkan pengelolaan jaringan didominasi oleh salah satu operator, yakni Telkomsel. Operator tersebut merupakan bagian dari badan usaha milik negara. Presiden dinilai mempunyai kewenangan untuk meminta Telkomsel agar tarif itu dapat diturunkan.
Bapak Presiden, tolong bantu kami di Maluku. Paket internet sangat mahal. Banyak teman kami tidak bisa belajar dengan baik.
Keluhan terkiat tingginya tarif itu memang bukan baru disampaikan kali ini. Masyarakat Maluku kerap mengeluhkan tarif tersebut jauh sebelum pandemi terjadi. Namun, kini keluhan itu semakin keras didengungkan lantaran ekonomi masyarakat yang terus merosok akibat pandemi. ”Beli beras saja susah, apalagi beli paket internet. Tambah susah,” ujar Nia Palijama (40), salah satu orangtua siswa di Ambon.
Menurut informasi yang dihimpun Kompas, SMA Negeri 5 Kota Ambon pernah melakukan survei terkait pembelajaran jarak jauh. Hasilnya, 52 persen siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, 46 persen memiliki telepon genggam tetapi kesulitan mendapatkan akses internet, dan 2 persen tidak memiliki telepon genggam.
Pemerhati masalah pendidikan pada Universitas Pattimura, Ambon, Stevin Melay, mengatakan, pembelajaran jarak jauh di Maluku menuai sejumlah kendala. Banyak daerah belum terlayani internet, banyak orangtua tidak mampu membeli pulsa internet dan telepon genggam bagi anaknya. Oleh karena itu, perlu terobosan dari pemerintah.
Ia mendorong agar jaringan telekomunikasi dan internet di kepulauan Maluku diperluas. Berdasarkan data Statistik Potensi Desa Indonesia tahun 2018, desa di Maluku yang belum terjangkau sinyal telepon seluler dan internet mencapai 58,2 persen dari total 1.231 desa. Kondisi itu tak banyak berubah saat ini. ”Membangun jaringan telekomunikasi memang mahal dan negara tidak boleh hitung-hitungan,” ujar Stevin.
Untuk wilayah perkotaan yang sudah terjangkau jaringan internet relatif lebih baik, pemerintah perlu memberikan insentif pulsa internet kepada guru dan siswa. Banyak siswa berasal dari kalangan ekonomi lemah yang kesulitan. Ada keluarga yang memiliki tiga bahkan lebih anak sekolah sehingga mereka semakin terpukul. ”Kalau satu anak sekitar Rp 200.000, hitung saja. Ini membebani,” ujar Stevin.
Sementara itu, Satuan Brigade Mobil Polda Maluku membuka ruang bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk menggunakan jaringan internet di markas atau pos terdekat. ”Sekarang ini baru mulai di markas Brimob Ambon. Ke depan akan didorong ke polres dan polsek di seluruh Maluku,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Maluku Komisaris Besar M Roem Ohoirat.