Penularan Covid-19 di DPRD Jabar Diduga Berasal dari Mobilitas di Luar Kantor
Sejumlah 38 orang di Gedung DPRD Jawa Barat yang terkonfirmasi positif Covid-19 sudah menjalani isolasi. Penularan virus korona baru (SARS-CoV-2) di gedung itu diduga berasal dari mobilitas di luar kantor.
Oleh
TATANG MULYANA SINAGA
·3 menit baca
BANDUNG, KOMPAS — Sejumlah 38 orang di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat yang terkonfirmasi positif Covid-19 sudah menjalani isolasi. Penularan virus korona baru (SARS-CoV-2) di gedung itu diduga berasal dari mobilitas di luar kantor.
Gedung DPRD Jabar ditutup selama dua pekan sejak Jumat (14/8/2020) malam. Pelacakan kontak akan dilakukan menyeluruh, mulai dari lingkungan kantor, keluarga, hingga tempat beraktivitas lainnya.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 yang juga Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, di masa adaptasi kebiasaan baru, mobilitas orang tidak dibatasi. Alhasil, pola aktivitas pegawai di luar kantor tidak terkontrol.
”Dugaan kami, (penularan Covid-19) datang dari mobilitas sepulang kantor,” ujarnya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu (15/8/2020).
Kamil belum dapat memastikan sumber penularan berasal dari satu atau beberapa orang. Sebab, di luar kantor, anggota DPRD dan pegawai memiliki aktivitas berbeda.
”Kami hanya bisa mengimbau, sepulang dari kantor, mau ke kafe, pasar, atau ke mana pun, 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan) harus diterapkan,” ujarnya.
Kamil mengatakan telah berdiskusi dengan Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat untuk memberi panduan interaksi anggota dewan saat melakukan kunjungan kerja dan bersosialiasi di tengah masyarakat. Salah satunya dengan menghindari zona merah Covid-19.
Taufik Hidayat menyebutkan, ke-38 orang positif Covid-19 di DPRD Jabar itu terdiri dari 7 anggota dewan, 9 pegawai negeri sipil (PNS), dan 22 pegawai non-PNS. Mereka terkonfirmasi positif Covid-19 setelah mengikuti tes usap pada Rabu, 12 Agustus.
Covid-19 di DPRD Jabar menambah kasus kluster perkantoran di provinsi itu. Pada akhir Juli lalu, 40 orang di Gedung Sate, kompleks Kantor Gubernur Jabar, juga terkonfirmasi positif Covid-19. Ke-40 orang itu terdiri dari 17 PNS dan 23 orang staf pendukung. Mereka tersebar di beberapa biro pemerintahan.
Anggota dewan melakukan isolasi di rumah masing-masing, sementara pegawai dibawa ke Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jabar di Kota Cimahi. Pihak keluarga akan mengikuti tes usap pada Selasa, 18 Agustus.
Selama Gedung DPRD Jabar ditutup sementara, anggota dewan dan pegawai akan bekerja dari rumah. ”Kalau memang tidak bisa (mengharuskan bertemu), kami akan cari tempat lain untuk rapat,” ujarnya.
Ketua Divisi Pelacakan Kontak Pengujian dan Manajemen Laboratorium Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Siska Gerfianti mengatakan, penelusuran kontak dilakukan dengan rasio 1:30. Artinya, setiap kasus positif Covid-19 akan dilacak 30 orang yang berinteraksi paling intens dengannya.
Gedung DPRD Jabar ditutup selama dua pekan sejak Jumat (14/8/2020) malam. Pelacakan kontak akan dilakukan menyeluruh, mulai dari lingkungan kantor, keluarga, hingga tempat beraktivitas lainnya.
Uji klinis
Ridwan Kamil telah mendaftar menjadi calon sukarelawan uji klinis calon vaksin Covid-19 produksi Sinovac, China. Namun, ia menegaskan belum mengikuti vaksinasi.
”Saya belum dites. Kemungkinan minggu depan. Secara psikologis dan klinis dalam keadaan baik. Semoga dilancarkan,” tuturnya.
Hingga Sabtu, pendaftar calon sukarelawan uji klinis telah mencapai 1.800 orang. Sejumlah 110 orang di antaranya sudah menjalani vaksinasi.
Uji klinis fase ketiga tersebut membutuhkan 1.620 orang. Namun, Juru Bicara Tim Uji Klinis Vaksin Covid-19 Universitas Padjadjaran Rodman Tarigan mengatakan, meskipun jumlah pendaftar telah melewati kebutuhan sukarelawan, pendaftaran tetap dibuka dan dijadwalkan hingga 31 Agustus.
Sebab, para pendaftar mesti memenuhi sejumlah kriteria untuk menjadi sukarelawan uji klinis. Beberapa kriteria itu antara lain tidak pernah terpapar Covid-19, tidak menderita penyakit kronis, dan tidak mendapatkan imunisasi apa pun dalam satu bulan ke belakang atau akan menerima vaksin lain dalam satu bulan ke depan.
”Pendaftaran tetap dibuka sampai subyek yang pasti mengikuti uji klinis (memenuhi kriteria) mencapai 1.620 orang,” ujarnya.