Lampung Bakal Masukkan Materi Pendidikan Antikorupsi di Muatan Lokal

Pemprov Lampung mencanangkan pendidikan antikorupsi sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal di sekolah. Hal itu sebagai upaya menumbuhkan nilai antikuropsi sejak dini. Rencana ini didukung banyak pihak.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Guru mengajar siswa secara tatap muka di SMP 9 Pariaman, Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (13/8/2020). Pemerintah Kota Pariaman kembali membuka sekolah setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merevisi aturan dan mengizinkan daerah zona kuning Covid-19 menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah.

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Lampung bakal memasukkan materi pendidikan antikorupsi sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal di sekolah. Tujuannya, menumbuhkan nilai antikorupsi sejak dini.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Tingkat SMK Lampung Edy Harjito menyatakan, pihaknya mendukung rencana itu. Mata pelajaran itu dipandang penting sebagai bekal bagi siswa untuk mengenal nilai-nilai kejujuran dan antikorupsi.

Saat ini, kata Edy, pihaknya turut membantu pemerintah merumuskan kurikulum untuk mata pelajaran pendidikan antikorupsi itu. Selain membahas materi pelajaran yang akan diberikan, tim juga mengkaji guru yang akan ditunjuk menyampaikannya.

”Dalam rapat dan pembahasan sementara, guru pendidikan kewarganegaraan dan guru agama bisa dilibatkan menyampaikan materi itu,” kata Edy saat dihubungi dari Bandar Lampung, Jumat (14/8/2020).

Baca juga : 1.000 Guru Surabaya Membangun Karakter Anti Korupsi

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Simulasi kegiatan belajar tatap muka di SMP Negeri 1 Magelang, Jawa Tengah, Juli lalu.

Nantinya, siswa tidak hanya akan belajar tentang pentingnya nilai kejujuran dan antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga akan belajar tentang konsekuensi hukumnya. Bahaya korupsi bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara juga masuk dalam materi pelajaran.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Lampung Sulpakar menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berencana memasukkan mata pelajaran pendidikan antikorupsi sebagai muatan lokal bagi siswa jenjang SMA/SMK di Lampung. Hal itu sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pendidikan Anti Korupsi.

Direncanakan, pelajaran pendidikan antikorupsi itu akan diberikan pada semester II tahun ajaran 2020-2021. Mata pelajaran itu akan diberikan selama sejam pelajaran. ”Usulan ini mendapat sambutan baik dari KPK. Harapannya, pendidikan antikorupsi juga bisa dilakukan di tingkat kabupaten/kota,” ujar Sulpakar.

Baca juga : Pendidikan Karakter Nasisonal Siswa Sulit Dibentuk dari Rumah

Kompas/Heru Sri Kumoro

Masker antivirus korupsi yang dipakai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat pembagian masker tersebut di sejumlah tempat di Jakarta, seperti di sekitar Stasiun Sudirman, Jumat (26/6/2020). Pembagian masker tersebut sebagai bentuk kampanye KPK untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai antikorupsi.

Untuk itu, pemprov bersama MKKS Lampung dan sejumlah akademisi sedang membahasnya. Selain untuk siswa jenjang SMA/SMK, muatan lokal itu diharapkan juga bisa dimasukkan sebagai pelajaran muatan lokal untuk siswa SD dan SMP. Dalam waktu dekat, pemprov juga berencana mengadakan kegiatan diklat bagi guru penggerak antikorupsi di Lampung.

Sulpakar memastikan, pencanangan pendidikan antikorupsi sebagai muatan lokal ini tidak menyimpang dari kurkulum 2013. Dia berharap Lampung bisa menjadi salah satu daerah di Indonesia yang berkomitmen menanamkan nilai antikorupsi sejak dini.