Kandidat Kepala Daerah Dituntut Peka Krisis

Kandidat kepala daerah yang bertarung pada Pilkada 2020 dituntut memiliki kepekaan terhadap krisis, terutama menghadapi pandemi penyakit akibat virus korona baru (Covid-19) yang diperkirakan belum berakhir.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Tangkapan layar materi pemaparan Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan diskusi yang diselenggarakan Forum Diskusi Peduli Bali secara dalam jaringan (daring), Senin (10/8/2020).

DENPASAR, KOMPAS — Kandidat kepala daerah yang bertarung pada Pilkada 2020 dituntut memiliki kepekaan terhadap krisis, terutama menghadapi pandemi penyakit akibat virus korona baru (Covid-19). Sebab pandemi Covid-19 diperkirakan belum berakhir hingga penetapan kepala daerah yang baru.

Demikianlah benang merah dari diskusi bertemakan ”Mencari Pemimpin Tanggap Krisis” yang diselenggarakan Forum Diskusi Peduli Bali secara dalam jaringan (daring), Senin (10/8/2020). Diskusi virtual yang dipandu Nyoman Mardika itu menghadirkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan dan pengamat politik dari Universitas Warmadewa, Denpasar, I Nyoman Wiratmaja, sebagai narasumber.

Pilkada serentak 2020, termasuk di enam daerah di Bali, diselenggarakan pada masa pandemi penyakit Covid-19. Sebanyak enam daerah di Bali, yakni di Kota Denpasar, dan lima kabupaten lain, yakni di Kabupaten Badung, Bangli, Tabanan, Jembrana, dan Karangasem, akan menyelenggarakan Pilkada 2020.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan memberikan pemaparan terkait Pilkada 2020 dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Diskusi Peduli Bali secara dalam jaringan (daring), Senin (10/8/2020).

Ketua KPU Provinsi Bali Lidartawan menyatakan KPU Bali dan jajaran KPU di daerah penyelenggara pilkada sudah menyiapkan langkah dan upaya menyelenggarakan pilkada yang aman di tengah pandemi Covid-19.

Siapa pun yang memenangi pilkada tahun ini akan menghadapi persoalan berat, antara lain, karena pandemi belum dipastikan kapan usai dan persoalan dampaknya.

Hal itu mengacu, antara lain, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19.

Baca juga: Pilkada 2020 Dipastikan dengan Penerapan Protokol Kesehatan

Lidartawan juga menyatakan KPU berupaya memastikan seluruh penyelenggara pilkada hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sehat dan bebas Covid-19. Begitu pula sarana di tempat pemungutan suara (TPS) bersih dan aman dari penyebaran Covid-19. ”Kami juga melibatkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam penyelenggaraan tahapan pilkada,” kata Lidartawan dalam diskusi virtual itu.

Berdampak luas

Adapun Wiratmaja mengatakan, pandemi Covid-19 berdampak luas, selain terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, juga dalam politik. Di sisi lain,  pilkada dibutuhkan sebagai pelaksanaan komitmen negara berdemokrasi yang mensyaratkan penggantian pemimpin secara damai dan reguler.

”Siapa pun yang memenangi pilkada tahun ini akan menghadapi persoalan berat, antara lain, karena pandemi belum dipastikan kapan usai dan persoalan dampaknya,” katanya.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Tangkapan layar acara diskusi yang diselenggarakan Forum Diskusi Peduli Bali secara dalam jaringan (daring), Senin (10/8/2020). Diskusi bertemakan ”Mencari Pemimpin Tanggap Krisis” dipandu Nyoman Mardika (kanan) dengan dua narasumber, yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan dan pengamat politik dari Universitas Warmadewa, Denpasar, I Nyoman Wiratmaja (kiri).

Wiratmaja menambahkan, kondisi di Bali menjelang Pilkada 2020 terasa belum bergemuruh saat ini. Namun, antusiasme publik terhadap pilkada diperkirakan meningkat setelah pendaftaran calon peserta pilkada.

”Saya berharap kandidat (peserta pilkada) nantinya akan serius mempromosikan diri, termasuk memaparkan jurus jitunya menghadapi pandemi dan dampaknya terhadap ekonomi, sosial, budaya, termasuk politik,” ujar Wiratmaja.

Baca juga: Antisipasi Covid-19, KPU Bali Periksa Kesehatan Penyelenggara Pilkada

Menanggapi usulan agar kandidat memaparkan visi, misi, dan programnya terkait manajemen dan mitigasi krisis, termasuk tanggap pandemi Covid-19, ketika debat dilaksanakan, Lidartawan menyatakan, baik Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan KPU saat ini tidak secara khusus mengatur perihal manajemen krisis atau tanggap pandemi Covid-19. Aturan mensyaratkan visi, misi, dan program kandidat selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan memberikan pemaparan terkait Pilkada 2020 dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Diskusi Peduli Bali secara dalam jaringan (daring), Senin (10/8/2020).

Adapun Wiratmaja mengatakan, pasangan calon peserta pilkada agar menampilkan respons dan rencananya serta strateginya dalam memanajemen krisis ketika menyusun visi, misi, dan program pasangan calon.

Hal itu dinyatakan berkaitan dengan tugas pemimpin di pemerintahan yang tidak hanya menjalankan pembangunan dan pelayanan publik, tetapi juga memberdayakan masyarakatnya sehingga warga berdaya menghadapi krisis. ”Bukan hanya saat pandemi seperti sekarang, melainkan juga krisis lain yang mungkin akan muncul di masa kepemimpinannya nanti,” ujar Wiratmaja.

Baca juga: Pilkada Minimalis pada Masa Pandemi