Warga Kehilangan Pekerjaan di Palangkaraya Mulai Berani Berwirausaha

Daya beli masyarakat menurun, karyawan perusahaan dirumahkan, dan banyak lagi dampak pandemi yang sedang berlangsung di Palangkaraya. Mereka yang dipecat memilih berwirausaha, pemerintah pun diminta optimalkan anggaran.

PALANGKARAYA, KOMPAS – Sebagian warga Kalimantan Tengah yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19 mulai bangkit berwirausaha meski hasilnya belum ideal. Di tengah kondisi perekonomian yang sulit ini, pemerintah daerah harus berani melakukan sejumlah terobosan baru.

Affandi (27), mantan pegawai salah satu rumah makan waralaba di salah satu pusat belanja Kota Palangkaraya, mengatakan, sudah hampir empat bulan kehilangan pekerjaan. Ia dirumahkan setelah tempatnya bekerja tidak buka selama pandemi. Padahal, rumah makan itu baru dibuka awal tahun 2020.

“Awalnya, semua tempat makan harus tutup. Sempat dibuka tapi tidak ada yang beli. Akhirnya, saya dan delapan karyawan lainnya dirumahkan,” ungkap Affandi di Palangkaraya, Kamis (6/8/2020). Sebelumnya, ia mengantongi gaji Rp 3,1 juta per bulan.

Kini, Affandi memilih berjualan beragam minuman ringan di pinggir jalan. Namun, ia mengatakan, penghasilannya belum mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Penghasilannya tidak menentu. Kadang dapat Rp 100.000 per hari tapi pernah juga pulang tanpa uang.

“Istri saya kini berjualan daring. Apa saja yang bisa dijual. Dia jadi reseller berbagai macam produk sambil jaga anak yang masih kecil,” ungkap Affandi.

BPS PROVINSI KALTENG

Kepala BPS Provinsi Kalteng Yomin Tofri memberikan keterangan pers soal perekonomian Kalteng, Rabu (5/8/2020)

Baca juga: Imbas Covid-19 di Kalteng, 2.466 Karyawan Dirumahkan

Affandi mengatakan, belum pernah mencoba ikut program bantuan sosial pemerintah. “Kalau dari pengalaman teman-teman ribet urusannya. Sedangkan, kalau mau makan, saya harus kerja tiap hari,” kata pria lulusan SMA itu.

Dhona (25), mantan karyawan hotel di Kota Palangkaraya juga belum tahu kapan akan dipanggil bekerja lagi. “Kantor hanya bilang dirumahkan, lalu tidak bisa menggaji. Tapi, katanya, nanti kalau sudah beroperasi normal, akan dipanggil lagi kerja,” kata dia yang sebelumnya digaji Rp 2,9 juta per bulan.

Dhona kini banting setir berjualan makanan bakso tusuk. Ia beruntung, sebelumnya usaha itu sudah dilakoni keluarganya sebelum pandemi. “Lumayan ada tambahan saat enggak ada pekerjaan,” ungkap Dhona, yang kini penghasilannya per bulan jauh lebih kecil dari sebelumnya.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Beberapa penjual baru di pinggi Jalan Yos Sudarso, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (6/8/2020). Sebagian besar dari mereka adalah karyawan perusahaan yang dirumahkan atau dipecat akibat dampak pandemi.

Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalteng menyebutkan, 2.466 karyawan dirumahkan dan lebih kurang 160 orang dipecat. Kota Palangkaraya menjadi wilayah yang paling besar dampaknya, dengan 2.055 orang karyawan dirumahkan dan dipecat.

Pekerja yang dipecat berasal dari 29 perusahaan yang tutup karena pandemi, tidak beroperasi sementara, atau hanya melakukan penghematan. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah perhotelan dan usaha waralaba.

Baca juga: Masyarakat Diminta Kawal Bantuan Sosial di Kalteng

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Dampak pandemi Covid-19 di Kota Palangkaraya, karyawan perusahaan yang dirumahkan mulai berwirausaha, Kamis (6/8/2020)

Pandemi membuat kondisi ekonomi berantakan. Di triwulan kedua tahun ini, perekonomian Kalteng kontraksi hingga minus 5,62 persen. Jika dibanding periode sama tahun lalu, perekonomian Kalteng minus 3,15 persen.

Baca juga: Anggaran Penanganan Covid-19 di Kalteng Capai Rp 1,4 Triliun

Kepala BPS Kalteng Yomin Tofri menjelaskan, sektor yang paling memengaruhi kontraksi perekonomian itu salah satunya pertambangan, negatif hingga 23,73 persen. Selain itu, daya beli masyarakat yang rendah juga memengaruhi kontraksi perekonomian.

“Jadi perlu ada peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan konsumsi. Ini tidak hanya terjadi di Kalteng tetapi hampir di seluruh Indonesia,” kata Yomin.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Beberapa penjual baru di pinggi Jalan Yos Sudarso, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (6/8/2020). Sebagian besar dari mereka adalah karyawan perusahaan yang dirumahkan atau dipecat akibat dampak pandemi.

Guru Besar Ekonomi Universitas Palangka Raya Danes Jaya Negara mengungkapkan, perlu percepatan pemulihan ekonomi guna meningkatkan belanja pemerintah daerah. Optimalisasi belanja pemerintah melalui implementasi Program Pemulihan Ekonomi Daerah (PED), peningkatan daya beli masyarakat dan dukungan di sektor yang diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi di triwulan berikutnya.

“Di Kota Palangkaraya sudah mulai dilakukan PED itu dan melibatkan banyak pihak, ini harus didorong terus,”kata Danes.

Baca juga: Kasus Meningkat, Tes Cepat Covid-19 di Kalteng Belum Menyeluruh

Danes menambahkan, pemerintah perlu membentuk komite ekonomi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi. “Perlu mendorong pulihnya kepercayaan masyarakat dan rumah tangga untuk melakukan aktivitasnya, termasuk belanja, konsumsi, atau investasi,” katanya.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Karyawan yang dirumahkan atau dipecat di Kota Palangkaraya berwirausaha untuk penuhi kebutuhan hidup di masa pandemi Covid-19, Kamis (6/8/2020).

Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin mengatakan, terdapat setidaknya 20 program pemulihan ekonomi yang bakal dijalankan tahun ini. Program-program itu tersebar di Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Tenaga Kerja.

“Ini juga untuk menjaga dan mendorong daya beli masyarakat. Untuk UMKM nanti ada bantuan peralatan, pelatihan wirausaha, pelatihan pertukangan, hingga pengembangan unit pembenihan juga budidaya ikan dan komoditas pangan,” kata Fairid.

Fairid menjelaskan, program itu juga merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo soal pemulihan ekonomi. “Empat dinas tadi akan berkoordinasi dalam pelaksaan program pemulihan ekonomi,” ujarnya.