Penularan di Pemda Merebak

Kasus penularan Covid-19 di lingkungan birokrasi pemerintah terus terjadi di sejumlah daerah. Birokrasi pemerintah sepatutnya menerapkan disiplin menjalankan protokol kesehatan.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Polisi memberikan masker kepada warga saat razia warga tidak bermasker di Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (5/8/2020). Razia tersebut untuk mengingatkan kembali masyarakat bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir dan protokol kesehatan yang telah ditetapkan harus selalu dipatuhi.

JAKARTA, KOMPAS — Perkantoran birokrasi pemerintahan belum aman dari penularan Covid-19. Risiko penularan masih tinggi di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN, terutama saat pelonggaran aktivitas.

Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sejumlah pegawai diketahui terjangkit Covid-19. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Nurul Fajar Desira mengatakan, tes usap masif dilakukan setelah Sekretaris Bappeda Kalsel Hadi Purwanto meninggal akibat Covid-19 pada 29 Juli 2020 serta tiga pegawai Bappeda lainnya terjangkit.

”Dari tes usap pada 30 Juli dan 1 Agustus, 29 pegawai lain juga positif Covid-19. Jadi, dari 120 pegawai di Bappeda, 33 orang terkena Covid-19,” kata Fajar dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8/2020).

Baca juga: Tak Patuhi Normal Baru, ASN Bisa Dikenai Sanksi

Pegawai yang terkena Covid-19 sebagian besar tanpa gejala. Mereka menjalani karantina di gedung khusus.

Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Muhammad Muslim, yang juga juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kalsel, mengatakan, tingkat penularan korona di Kalsel masih tinggi. Angka reproduksi efektif (Rt) masih di atas 1.

Di tengah gencarnya imbauan menjaga protokol kesehatan Covid-19, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Akhyar Nasution dikonfirmasi positif korona. Ia dirawat di rumah sakit dengan kondisi kesehatan baik dan stabil. Dua kepala dinas juga dinyatakan positif Covid-19.

”Plt Wali Kota Medan awalnya dirawat di rumah sakit karena mengalami gejala demam setelah pulang dari Jakarta. Setelah dilakukan uji reaksi rantai polimerase (PCR), hasilnya positif Covid-19,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi.

Baca juga: Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Dirawat di Rumah Sakit

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Pelaksana Tugas Wali Kota Medan AKhyar Nasution

Edwin mengatakan, Akhyar dirawat di sebuah rumah sakit di Medan dengan keadaan umum meliputi pernapasan dan suhu tubuh stabil dan baik. Penelusuran kontak pun telah dilakukan terhadap istri dan dua anak Akhyar. Hasil pemeriksaan mereka negatif.

Belum bisa dipastikan dari mana Akhyar tertular Covid-19. Penularan dimungkinkan mengingat ia memiliki mobilitas cukup tinggi dan bertemu dengan banyak orang. Ia juga baru pulang dari Jakarta.

Dua pekan terakhir, Akhyar, antara lain, menghadiri sejumlah acara publik, seperti penyembelihan hewan kurban di Kelurahan Pulobrayan, membagikan sumbangan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Kelurahan Tanjung Mulia, menerima bantuan peralatan medis di RSUD Dr Pirngadi, dan shalat Subuh berjemaah di Masjid Raya Medan. Ia juga menerima sejumlah tamu di rumah dinasnya.

Belum bisa dipastikan dari mana Akhyar tertular Covid-19.

Menurut Edwin, Akhyar hampir tidak berkantor di Kantor Wali Kota Medan beberapa pekan terakhir. Karena itu, aktivitas operasional kantor wali kota tidak ditutup.

Aktivitas di Kantor Wali Kota Medan tetap berjalan normal. Kantor pelayanan di Pemkot Medan juga beraktivitas seperti biasa dengan penerapan protokol Covid-19.

Penyebaran Covid-19 di lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara juga terus meluas. Organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara bergantian ditutup untuk sementara waktu. Protokol ketat dibutuhkan untuk memutus penyebaran virus.

Baca juga: Penyebaran Kasus di Kalangan ASN Pemprov Sultra Belum Terbendung

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Petugas mengambil sampel darah untuk pengujian cepat Covid-19 di RSUD Bahteramas Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (22/7/2020). Ribuan spesimen menunggu antrean untuk diuji di satu-satunya fasilitas pengujian di provinsi ini.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Sultra Ridwan menyampaikan, sejak Selasa (4/8/2020), Kantor Inspektorat Sultra ditutup sementara setelah satu ASN terkonfirmasi positif Covid-19 beberapa hari lalu. Pegawai bekerja dari rumah seiring sterilisasi kantor.

”Setelah Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Biro Pembangunan Setda Sultra, kemarin kami arahkan agar Kantor Inspektorat Sultra juga ditutup selama tujuh hari. Itu prosedur normal jika ada pegawai yang terkonfirmasi positif,” kata Ridwan.

Menurut dia, penelusuran kontak erat sedang dilakukan untuk memutus penyebaran virus. Selain itu, uji cepat terus ditingkatkan agar bisa mendeteksi pegawai yang kemungkinan terpapar virus di lingkup Pemprov Sultra.

”Mau tidak mau, protokol ketat dilakukan, khususnya memakai masker dan menjaga jarak. Kami juga akan mendiskusikan langkah lanjutan jika penyebaran virus terus meluas,” ujarnya.

Rasio tes belum ideal

Dari Cirebon dilaporkan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengakui, rasio tes usap tenggorokan dan pelacakan kasus belum ideal dalam pengendalian Covid-19.

”Kelemahan (penanganan Covid-19) Jabar, mengejar rasio tes (swab) 1 persen dari total penduduk,” kata Kamil dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19.

Baca juga: Tes Usap dan Pelacakan Kasus Covid-19 di Jabar Belum Ideal

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Seorang santri menjalani tes usap tenggorokan di Covid-19 Center, Stadion Watubelah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (11/6/2020). Sebanyak 150 santri menjalani tes usap sebelum kembali ke Pondok Pesantren Tanggir, Tuban, Jawa Timur, akhir pekan ini.

Jabar baru menjalankan tes usap terhadap 160.000 orang. Jumlah ini masih jauh dibandingkan rasio tes usap 1 persen atau 500.000 orang dari total penduduk Jabar yang mencapai hampir 50 juta jiwa.

Untuk itu, selain bekerja sama dengan pihak swasta untuk memperluas tes usap, Pemprov Jabar juga akan membuat tim khusus pelacakan kasus.(JUM/NSA/JAL/IKI/IGA)