Banjir dan longsor telah memutus jalur lintas barat Sumatera di Kecamatan Semaka, Tanggamus, Lampung. Banjir juga kembali terjadi di Luwu Utara.
Oleh
Tim Kompas
·3 menit baca
DOKUMENTASI SAR LAMPUNG
Petugas SAR Lampung meninjau lokasi banjir bandang di Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung, Rabu (5/8/2020).
BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Jalur lintas barat Sumatera yang menghubungkan Lampung dan Bengkulu, tepatnya di wilayah Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung, hingga Rabu (5/8/2020) sore, baru bisa dilintasi sepeda motor. Jalur itu tertimbun material banjir dan longsor sejak Selasa malam.
Kemarin petang, petugas masih mengevakuasi dua bus yang terjebak material longsor di badan jalan. Selain lumpur dan bebatuan, material longsor juga berupa batang pohon dan tanah dari perbukitan di kanan dan kiri jalan tersebut.
”Petugas baru dapat membersihkan material longsor di tiga lokasi. Masih ada enam lokasi timbunan yang harus dibersihkan,” kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Edi Nugroho saat dihubungi pada Rabu petang.
BPBD mengerahkan empat alat berat untuk membuka akses. Namun, timbunan lumpur yang relatif tebal dan kontur tanah yang terjal cukup menyulitkan petugas. Hal ini membuat Edi belum bisa memastikan kapan pembersihan material longsor selesai.
Saat ini, jalan hanya bisa dilalui kendaraan roda dua. Kendaraan roda empat yang hendak melintas terpaksa bertahan atau memutar balik melalui jalan lintas tengah Sumatera.
Sekretaris Camat Semaka Zailani menyebutkan, banjir bandang yang terjadi pada Selasa pukul 21.00 itu tak hanya memutus jalur lintas barat Sumatera di wilayahnya. Banjir yang dipicu jebolnya tanggul Way Kerap itu juga merusak 350 rumah di tujuh desa.
Petugas SAR Lampung meninjau lokasi banjir bandang di Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung, Rabu (5/8/2020)
Desa terdampak banjir itu adalah Desa Way Kerap, Sedayu, Pardawaras, Bangun Rejo, Kaca Pura, Sukaraja, dan Karang Rejo. Dampak terparah dialami Desa Way Kerap karena lokasinya berada paling dekat dengan tanggul yang jebol.
Banjir dan longsor ini merupakan bencana kedua di Kecamatan Semaka sepanjang tahun 2020. Bencana sebelumnya terjadi pada 9 Januari lalu.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Tanggamus Mansyurin Hasan mengatakan, dapur umum sudah didirikan di lokasi bencana. Petugas juga sudah mendistribusikan bantuan nasi bungkus bagi warga terdampak. Posko pengungsian tidak didirikan karena warga memilih mengungsi ke tetangga atau kerabat.
Banjir dan longsor ini merupakan bencana kedua di Kecamatan Semaka sepanjang tahun 2020.
Di Bandar Lampung, banjir dengan ketinggian air sekitar 1 meter juga melanda permukiman padat penduduk di Kecamatan Panjang, Kedamaian, dan Sukabumi.
Saat meninjau lokasi banjir, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN berjanji segera memperbaiki saluran drainase. Selain memperdalam drainase, pemkot juga akan membuat sistem drainase tertutup untuk mencegah warga membuang sampah di saluran air.
Banjir susulan
Banjir yang didahului hujan lebat juga terjadi di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Selasa malam. Sejak banjir bandang besar pada 13 Juli lalu, setidaknya sudah terjadi dua kali banjir susulan. ”Tingginya sedimentasi di sungai pascabanjir lalu membuat setiap kali turun hujan, air mengalir ke permukiman warga. Beruntung air cepat surut,” kata Kepala Pelaksana BPBD Luwu Utara Muslim Muchtar.
Saat ini, sejumlah penyakit mendera warga di tenda-tenda pengungsian. Tak hanya terkena penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan akut, dan diare, puluhan pengungsi juga mulai stres.
Sebuah rumah di Desa Radda, Baebunta, Luwu Utara tertimbun material banjir bandang yang diantaranya berupa kayu gelondongan, Selasa (14/7/2020). Banjir bandang menerjang enam kecamatan di Luwu Utara pada Senin (13/7/2020 malam)
Terkait banjir itu, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengatakan, revitalisasi sungai sangat dibutuhkan.
”Saya sudah meminta kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mengosongkan daerah aliran sungai. Jika tidak, kita tak bisa bekerja optimal. Bagaimanapun, revitalisasi harus segera dilakukan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulsel menganggarkan Rp 10 miliar dan Rp 5 miliar untuk dana tanggap darurat. Jumlah itu di luar anggaran dari Kementerian PUPR.
