Meski Kemarau Lebih Basah, Kalbar Tetap Siaga Kebakaran Hutan
Meskipun tahun ini kemarau di Kalimantan Barat diprediksi lebih basah daripada 2019, antisipasi kebakaran lahan terus dilakukan dengan kegiatan pencegahan hingga menyiapkan helikopter pemadam.
Oleh
EMANUEL EDI SAPUTRA
·3 menit baca
PONTIANAK, KOMPAS — Kalbar saat ini menetapkan status siaga darurat karhutla meski tahun ini kemarau diprediksi lebih basah daripada 2019. Berbagai langkah pencegahan hingga menyiagakan helikopter dilakukan oleh Pemprov Kalbar.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar Lumano, Rabu (5/8/2020), menuturkan, musim kemarau diperkirakan mulai berlangsung Agustus, tetapi diprediksi lebih basah dibandingkan dengan tahun lalu. Meski demikian, upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan sejak Juli.
Upaya pencegahan dilakukan dengan menyiapkan 192 desa rawan kebakaran lahan. Desa itu tersebar di 14 kabupaten/kota di Kalbar. Koordinator Manggala Agni Kalbar Sahat Irawan Manik menuturkan, patroli terpadu pencegahan kebakaran lahan sudah bergerak sejak 15 Juli dan akan berlanjut hingga 13 Agustus.
Patroli dilakukan di 26 posko yang berada di 96 desa di 14 kabupaten/kota. Tim terpadu fokus mendorong desa menyusun aksi pencegahan dan sosialisasi. Desa-desa didorong pula memanfaatkan dana desa untuk pencegahan karhutla. Desa diharapkan menyusun rencana aksi dalam bentuk peraturan desa sehingga bisa menjadi aksi yang permanen. Sumber air di lokasi pun dipetakan.
Selain itu, sebagai langkah pemadaman, satu helikopter jenis MI juga telah disiagakan di Pangkalan Angkatan Udara Supadio, Pontianak, sejak Juli. Helikopter tersebut nantinya berfungsi memadamkan api dari udara.
Kalau mereka ada yang masih membuka lahan dengan membakar, akan ada sanksi yang lebih tegas.
Gubernur Kalbar Sutarmidji menuturkan, berdasarkan laporan yang diterima Pemerintah Provinsi Kalbar, sudah ada perusahaan yang membentuk satuan tugas pemadaman api. ”Kalau mereka ada yang masih membuka lahan dengan membakar, akan ada sanksi yang lebih tegas,” ujarnya.
Kepala Subbagian Rencana Kerja, Monitoring, dan Evaluasi BPBD Kalbar Supriyono menuturkan, anggaran kebencanaan secara umum (tidak hanya karhutla) khusus di BPBD Kalbar pada 2020 sebelum refocusing Rp 4,1 miliar. Setelah ada refocusing anggaran karena Covid-19 turun menjadi Rp 1,77 miliar.
Tahun 2019, anggaran kebencanaan secara umum (tidak hanya karhutla) khusus di BPBD Kalbar pada 2019 Rp 2,3 miliar. Anggaran tersebut juga belum termasuk anggaran di dinas terkait lainnya. Dengan demikian, anggaran kebencanaan di BPBD Kalbar turun dibandingkan dengan tahun lalu.
Namun, anggaran tersebut khusus di BPBD, belum termasuk anggaran yang berada di dinas terkait lainnya. Jika nanti anggaran tersebut kurang, BPBD akan mengajukan tambahan anggaran ke gubernur dari biaya tidak terduga Kalbar.Adapun jumlah yang akan dialokasikan untuk penanggulangan kebakaran lahan belum ditentukan karena tergantung dari situasi.
Kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian daerah ini karena berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, kebakaran terjadi masif. Pada 2018, berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalbar, terdapat 11.993 titik panas dan pada 2019 sebanyak 26.325 titik panas di Kalbar. Kebakaran itu melahap 68.313 hektar lahan pada 2018 dan 150.070 hektar pada 2019.
Berdasarkan pantauan Kompas, di Kalbar beberapa hari terakhir belum ada kebakaran lahan dan kabut asap. Hujan masih turun dalam waktu-waktu tertentu di bulan ini.