Pulang Studi Banding, Anggota DPRD Maluku Positif Covid-19

Seorang anggota DPRD Provinsi Maluku terinfeksi Covid-19. Hal itu terdeteksi setelah ia pulang studi banding di Jakarta.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Suasana di depan pintu utama Kantor DPRD Provinsi Maluku, Selasa (4/8/2020).

AMBON, KOMPAS — Seorang anggota DPRD Provinsi Maluku bersama staf dinyatakan positif Covid-19. Keduanya, bersama sejumlah anggota DPRD lain, baru pulang studi banding di Jakarta pertengahan Juli lalu. Untuk memutus mata rantai penularan, menurut rencana dilakukan uji usap (swab) terhadap semua anggota DPRD.

Berdasarkan pantauan Kompas di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Selasa (4/8/2020), aktivitas kantor berjalan seperti biasa. Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD berkantor. Beberapa ruangan dilakukan penyemprotan disinfektan. Selain itu, di salah satu ruangan dilakukan pelatihan mengenai protokol kesehatan bagi para pegawai di DPRD.

Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury, lewat sambungan telepon, mengatakan, anggota DPRD dimaksud memimpin rombongan sebanyak 15 orang untuk studi banding ke Jakarta pada pertengahan Juli lalu. Studi banding berlangsung selama tiga hari di kota yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19 di Indonesia itu.

Studi banding dimaksud terkait rancangan peraturan daerah tentang badan usaha milik daerah yang mengelola hak partisipasi dari eksploitasi gas Blok Masela. Blok Masela, yang berada di wilayah Provinsi Maluku, saat ini sedang dipersiapkan untuk pembangunan konstruksi. Oleh DPRD, peraturan daerah sebagai landasan hukum dianggap mendesak dituntaskan.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Suasana di lobi Kantor DPRD Provinsi Maluku, Selasa (4/8/2020).

Menurut Lucky, setelah kembali dari Jakarta, anggota DPRD dan stafnya tidak menunjukkan gejala Covid-19, seperti suhu tubuh di atas normal, sesak napas, batuk, dan demam.

Kasus Covid-19 baru terungkap pada Senin (3/8/2020) saat yang bersangkutan hendak melakukan reses ke Pulau Buru. Sebagai pengguna transportasi udara, yang bersangkutan diminta melakukan tes cepat Covid-19.

Baca juga : 8.600 Sampel Usap Diperiksa di Maluku, Reagen Kit Masih Jadi Kendala

Hasil tes menunjukkan reaktif, kemudian dilakukan tes usap di Rumah Sakit Umum Daerah dr Haulussy, Ambon. Hasilnya pun positif. Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan itu kini tengah menjalani islolasi. ”Yang bersangkutan kondisinya sehat. Masuk kategori orang tanpa gejala,” ujar Lucky.

Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Bodewin Wattimena mengatakan, pihaknya telah melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah ruangan Kantor DPRD Maluku. Aktivitas perkantoran tetap berjalan lancar. Menurut rencana, akan dilakukan tes usap terhadap anggota DPRD ataupun staf yang terlibat kontak erat dengan mereka yang terinfeksi Covid-19.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Latihan penerapan protokol kesehatan di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Selasa (4/8/2020).

Saat ini, sebagian besar anggota DPRD Provinsi Maluku sedang melakukan reses ke sejumlah daerah. Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Anos Yeremias, saat dihubungi secara terpisah mengaku sedang berada di pedalaman Kabupaten Seram Bagian Timur. Ia bersama tim mengecek proyek infrastruktur di wilayah itu.

Anos mengatakan, dirinya dalam keadaan sehat. Selama masa pandemi, intensitas pertemuan anggota DPRD di kantor sangat minim. Mereka bertemu ketika reses. ”Saya punya hasil tes lengkap dan hasilnya negatif,” ujarnya.

Baca juga : Kewaspadaan Berkurang, Kasus di Maluku Kembali Melonjak

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku sekaligus juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, Meikhyal Pontoh, mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPRD Provinsi Maluku untuk melakukan tes usap terhadap anggota DPRD. Oleh karena itu, belum ada kepastian kapan tes itu dilakukan.

Hingga Senin (3/8/2020) malam, kasus Covid-19 di Maluku sebanyak 1.135 kasus dengan 748 pasien sembuh dan 23 orang meninggal. Kasus terbanyak ada di Kota Ambon, yakni 789 kasus, dengan 534 pasien sembuh dan 17 orang meninggal. Dari 11 kabupaten/kota di Maluku, empat kabupaten tidak memiliki kasus, yakni Maluku Barat Daya, Buru Selatan, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar.