Meskipun kebakaran lahan belum terjadi di Kalimantan Barat, satu helikopter pemadam sudah disiagakan. Jika sewaktu-waktu kebakaran terjadi, heli sudah siap memadamkan api.
Oleh
EMANUEL EDI SAPUTRA
·4 menit baca
PONTIANAK, KOMPAS — Satu helikopter telah disiagakan di Kalimantan Barat sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah itu. Helikopter difungsikan untuk memadamkan api dari udara (water bombing).
”Pekan lalu, satu unit helikopter sudah disiagakan di Pangkalan Angkatan Udara Supadio, Pontianak. Jenis helinya MI,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat Lumano, Senin (27/7/2020). Pihaknya telah melakukan antisipasi kebakaran lahan dan hutan (karhutla) bersama pemangku kebijakan lainnya, misalnya berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar.
Sejauh ini, kebakaran lahan belum terjadi di Kalimantan Barat. Daerahnya pun masih hujan. Adapun musim kemarau diprakirakan mulai terjadi pada Agustus dan lebih basah dibandingkan dengan tahun lalu.
Antisipasi karhutla juga sudah dilakukan sejumlah instansi pemerintah. Pekan lalu, Kepolisian Daerah Kalbar, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalbar, dan Pemerintah Provinsi Kalbar juga telah menggelar pertemuan terkait pencegahan kebakaran. Pemangku kebijakan lainnya juga telah mengimbau bupati/wali kota untuk segera mengambil langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Perusahaan juga sudah dilarang membakar lahan.
Untuk memudahkan pencegahan dan penanganan karhutla, Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan mengimbau perusahaan sawit agar bergabung dalam GAPKI. ”Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalbar lebih dari 200 perusahaan. Namun, yang bergabung dengan GAPKI baru sekitar 60 perusahaan,” tutur Ria Norsan.
Pencegahan sangat diperlukan agar kebakaran hutan dan lahan pada 2020 tidak terjadi. Norsan juga meminta para bupati/wali kota agar aktif mencegah kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya. Apabila masih terjadi kebakaran di wilayah konsesi perusahaan, akan ditindak sesuai aturan.
Norsan menuturkan, diperkirakan pada Agustus-Oktober curah hujan di sebagian besar wilayah Kalbar cenderung menengah-tinggi. Curah hujan menengah adalah 101-300 milimeter (mm), sedangkan curah hujan tinggi adalah 301-400 mm. ”Saya minta pemangku kebijakan, baik di provinsi maupun kabupaten, tidak lengah,” kata Norsan.
Berdasarkan pantauan satelit oleh Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional sejak awal tahun hingga Juli 2020, terdeteksi 148 titik panas di Kalbar. Titik panas itu tersebar di 14 kabupaten/kota.
Penegakan hukum
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar Nikodemus Ale mengatakan, penegakan hukum menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Namun, penegakan hukum selama ini masih berjalan timpang.
Penegakan hukum menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Sejauh ini, lanjut Nikodemus, belum ada tindakan tegas atas kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan sejumlah perusahaan. Hukum hanya menyasar masyarakat kecil. Pada 2019, lebih dari 30 perusahaan di Kalbar dari total 50 perusahaan yang disegel di Indonesia belum ada yang ditindak tegas, selain hanya diberi peringatan oleh pemerintah.
Walhi menilai ancaman kebakaran hutan dan lahan masih sangat besar tahun ini. Apalagi, dari pantauan Walhi, konsesi yang harusnya melakukan restorasi gambut tidak patuh pada anjuran dalam supervisi yang dilakukan pemerintah.
Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Komisaris Besar Donny Charles Go, seusai apel pengecekan sarana untuk mengantisipasi karhutla, Selasa (7/7), menuturkan, Polda Kalbar telah menangani 71 kasus karhutla pada 2019. Kasus terdiri dari 64 kasus perorangan dan 7 kasus korporasi.
Untuk penanganan kasus 7 korporasi tersebut, 2 kasus korporasi sudah masuk tahap pelimpahan berkas ke pengadilan dan 4 kasus korporasi masuk tahap pelimpahan ke kejaksaan. Adapun 1 kasus masih dalam proses penyidikan. Pandemi Covid-19 menjadi kendala dalam penanganan kasus itu.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalbar, pada 2018 terdapat 11.993 titik panas di Kalbar. Pada 2019, jumlah titik panas naik menjadi 26.325 titik. Luas lahan yang terbakar pada 2018 mencapai 68.313 hektar dan pada 2019 seluas 150.070 hektar
Pada 2018, pemerintah mengerahkan 11 helikopter untuk memadamkan api. Heli membawa 47,83 juta liter air yang digunakan untuk memadamkan api dari udara. Heli juga melakukan modifikasi udara dengan menaburkan 31.100 kilogram garam yang disemai di awan yang berpotensi untuk membuat hujan buatan.
Sementara pada 2019 ada sembilan helikopter yang diturunkan untuk menangani kebakaran lahan. Sebanyak 62,97 juta liter air dicurahkan dari udara dan sebanyak 43.000 kilogram garam ditaburkan untuk memodifikasi cuaca.