Meski Nol Kasus, Razia dan Tes Massal di Kalbar Harus Diintensifkan
Meskipun kasus Covid-19 aktif di Kalimantan Barat sudah tidak ada, pengawasan protokol kesehatan tetap digalakkan. Kabupaten/kota juga diminta mengintensifkan tes massal agar kasus baru lebih cepat ditangani.
Oleh
EMANUEL EDI SAPUTRA
·3 menit baca
PONTIANAK, KOMPAS — Kendati hingga Kamis (23/7/2020) sudah tidak ada kasus Covid-19 aktif di Kalimantan Barat, pemerintah provinsi setempat tetap menekankan upaya pendisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Pemerintah kabupaten/kota juga diminta mengintensifkan tes agar jika ada kasus baru dapat segera tertangani.
”Kasus Covid-19 aktif di Kalbar sudah tidak ada hari ini (Kamis). Namun, bukan berarti bebas Covid-19. Kabupaten/kota zona hijau harus terus dipantau apakah karena minim kasus atau hanya semu,” ujar Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Kamis (23/7/2020).
Apalagi, lanjut Sutarmidji, ada daerah yang jumlah tes cepat bagi warganya masih minim. Data per 17 Juli, Kabupaten Kubu Raya, misalnya, tes cepat baru menjangkau 0,46 persen dari 607.560 total penduduk, sedangkan di Kabupaten Bengkayang baru 0,43 persen dari 288.589 total penduduk.
Belum lagi kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan juga masih minim. Untuk itu, pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di seluruh Kalbar sehingga tidak ada kasus baru.
”Jika hanya diimbau, masyarakat masih banyak bandel sehingga perlu pendisiplinan. Warga yang tidak menggunakan masker langsung menjalani uji usap. Jika ada warga dua kali terjaring razia tanpa masker, ia diisolasi satu minggu,” ujarnya.
Jika dilihat dari kurva kasus, puncak kasus di Kalbar terjadi pada Mei. Namun, belum bisa dipastikan apakah kasus akan melandai atau belum. ”Presiden mengatakan, puncaknya Agustus-September. Maka, masyarakat harus tetap disiplin,” paparnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Harisson menuturkan, razia masker terus dilakukan Gugus Tugas Provinsi di tempat-tempat keramaian. Dari beberapa lokasi yang dirazia beberapa waktu lalu, ada 40 orang yang terjaring dan langsung menjalani tes usap.
Kebijakan tegas tersebut diharapkan juga diikuti di tingkat kabupaten/kota. Dinas kesehatan mesti bekerja sama dengan TNI-Polri dan pemangku kebijakan lain untuk mengintensifkan patroli terhadap kepatuhan warga. Pelacakan dan tes juga perlu terus dilakukan.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sintang dibantu pemerintah provinsi berinisiatif membeli mobile PCR untuk tes usap demi mempermudah pelacakan kasus dan tes. Mobile PCR sudah tiba di Kalbar pada Minggu (19/7). Bupati Sintang Jarot Winarno menuturkan, kapasitas mobile PCR tersebut 100-200 sampel per hari. Mobile PCR itu juga bisa membantu kabupaten-kabupaten di sekitarnya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar hingga Kamis (23/7), secara kumulatif di Kalbar tercatat 359 kasus konfirmasi Covid-19. Dari jumlah itu, sebanyak 355 orang sembuh dan 4 orang meninggal. Seluruh pasien Covid-19 aktif sudah sembuh.
Kapasitas mobile PCR tersebut 100-200 sampel per hari. Mobile PCR itu juga bisa membantu kabupaten-kabupaten di sekitarnya.
Tatap muka
Dengan perkembangan tersebut, Pemprov Kalbar berencana mulai membuka proses belajar tatap muka pada 1 Agustus. Namun, menurut Sutarmidji, untuk tahap awal, pembukaan akan berlaku hanya bagi siswa SMA kelas XII dan SMP kelas IX.
Para guru akan menjalani tes usap sebelum proses belajar mengajar dimulai. Beberapa di antara para guru di Pontianak mulai menjalani tes usap pada Kamis (23/7). Murid-murid juga akan menjalani tes cepat sebelum kembali ke sekolah.
Harisson menuturkan, Dinas Kesehatan harus memastikan bahwa yang akan menjalani proses belajar mengajar tidak sedang tertular Covid-19. Untuk itu, para guru wajib menjalani tes usap. Sementara murid-murid nanti akan menjalani tes cepat antigen dengan mengambil sampel lendir di tenggorokan. Tes untuk siswa segera dilakukan.
Menyongsong proses belajar tatap muka SMA kelas XII dan SMP kelas IX tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar sedang menyiapkan protokol kesehatan bagi sekolah-sekolah. Protokol itu ditargetkan rampung sebelum proses belajar mengajar dimulai.