Pemda di Sumsel Diimbau Belanjakan APBD untuk Dongkrak Perekonomian

Pemerintah kota/kabupaten di Sumatera Selatan diimbau untuk segera membelajakan APBD-nya. Pembelanjaan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumsel yang saat ini masih terpuruk.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan arahan kepada ratusan santri Pondok Pesantren Gontor, Jawa Timur, di Kompleks Olahraga Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (20/6/2020).

PALEMBANG, KOMPAS — Pemerintah kota/kabupaten di Sumatera Selatan diimbau untuk segera membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya. Pembelanjaan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumsel yang saat ini masih terpuruk. Target utama saat ini adalah untuk meningkatkan kembali daya beli masyarakat.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Selasa (21/7/2020), seusai memimpin rapat tertutup pemerintah daerah se-Sumsel terkait tindak lanjut rapat Gubernur Se-Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Palembang. Hadir dalam acara tersebut bupati, wali kota, dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Herman mengatkan, daya serap anggaran baru berkisar 25-40 persen dari total anggaran. Anggaran itu pun sebagian besar digunakan untuk penanganan Covid-19. ”Anggaran itu digunakan untuk jaring pengamanan sosial berupa pembagian sembako,” ungkapnya.

Menurut Herman, saat ini prioritas utama pemerintah adalah untuk memulihkan ekonomi dengan mendongrak sejumlah sektor, seperti industri, pertanian, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satu langkah awal yang tengah dilakukan adalah dengan mendorong penyerapan kredit usaha rakyat (KUR).

Penyerapan KUR di Sumsel juga belum optimal. Pada 2020, ada Rp 4,4 triliun dana KUR yang dialokasikan oleh sejumlah bank penyalur di Sumsel. Dari jumlah itu, KUR baru terserap Rp 1,3 triliun. Ada beberapa hal yang menjadi kendala, terutama analisis terhadap debitor, antara lain, masih banyak petani yang belum diterima bank (bankable) dan tidak adanya jaminan.

Baca juga : Babel Siapkan Konsep Wisata Alam yang Aman

Menghadapi masalah ini, lanjut Herman, pihaknya berharap agar pemerintah desa dapat lebih kreatif. Dia mencontohkan Desa Talang Rejo, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin. Pemerintah desanya mengambil peran sebagai penjamin. ”Kalau semua persyaratan sudah memadai, pemprov siap untuk menjamin KUR para petani,” ungkap Herman.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Memasuki hari kedua pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Palembang, ratusan orang masih berkerumun di kawasan Pasar Lemabang, Kamis (21/5/2020).

Herman menuturkan, akibat Covid-19, perekonomian di Sumsel menurun tajam, dari yang semula ditargekan mencapai 6 persen sampai akhir tahun 2020, nyatanya pada triwulan I-2020, pertumbuhan ekonomi Sumsel hanya 4,98 persen. Walau turun, pertumbuhan ekonomi Sumsel masih yang terbaik di wilayah Sumatera.

Adapun prediksi Bank Indonesia, pada triwulan II-2020, pertumbuhan ekonomi di Sumsel bisa lebih rendah lagi, yakni pada kisaran 3 persen-4 persen. Kepala Kantor Bank Indonesia Wilayah Sumatera Selatan Hari Widodo mengatakan, perlambatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan adanya sejumlah sektor usaha yang mandek, termasuk karena pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Baca juga : Pandemi Covid-19 Delapan Hotel di Sumsel Tutup

Namun, Hari meyakini, pada triwulan III, pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik karena sudah dicabutnya PSBB dan kembali menggeliatnya sejumlah sektor usaha di sejumlah daerah.

”Hingga akhir tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Sumsel pada kisaran 3 persen-4 persen,” ucapnya. Memang jauh dari prediksi BI pada awal tahun lalu. Saat itu pertumbuhan ekonomi Sumsel diperkirakan bisa lebih dari 5 persen.

Hingga akhir tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Sumsel pada kisaran 3 persen-4 persen. (Hari Widodo)

Hari mengatakan, upaya pemerintah untuk meningkatkan belanja (spending government) menjadi salah satu faktor kunci untuk menggerakkan ekonomi di masa pandemi. Belanja pemerintah, baik belanja modal maupun pembangunan infrastruktur, dapat berdampak pada perekonomian masyarakat.

Menurut Hari, 65 persen produk domestik regional bruto di Sumsel masih dipengaruhi konsumsi masyarakat. Representasi dari konsumsi masyarakat ini sendiri adalah daya beli masyarakat. ”Karena itu, ketika sektor penggerak daya beli masyarakat bangkit kembali, maka ekonomi pun akan bergerak,” ucapnya.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Seorang petugas kesehatan melakukan tes cepat kepada seorang warga di Pasar Lemabang, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (29/5/2020).

Dana insentif tambahan

Di saat yang sama, Herman juga menyampaikan dana insentif daerah (DID) tambahan Rp 72,5 miliar bagi lima kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.  Lima daerah yang mendapatkan alokasi dana adalah Kota Palembang (Rp 15,9 miliar), Musi Banyuasin (Rp 11,9 miliar), Ogan Komering Ilir (Rp 14,9 miliar), Musi Rawas (Rp 14,9 miliar), dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Rp 14,9 miliar).

Kelima daerah ini mendapatkan DID tambahan karena dianggap berhasil melakukan pengendalian Covid-19 di daerahnya, termasuk melakukan inovasi dan cermat dalam relokasi dan refokusing anggaran. Herman berharap anggaran ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di daerah sembari mengendalikan kondisi Covid-19.

Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Apriyadi mengungkapkan, dana ini akan digunakan untuk pengendalian Covid-19 di kawasan Musi Banyuasin, terutama di kawasan perbatasan antara Musi Banyuasin-Jambi dan Musi Banyuasin-Lubuklinggau. Pengetatan ini dilakukan lantaran kebanyakan kasus Covid-19 di Musi Banyuasin adalah kasus impor, yakni orang yang datang dari luar kota, baik di perusahaan maupun pengemudi angkutan logistik yang melintas.