Pilkada Kalteng Dibayangi Rendahnya Partisipasi Pemilih

Pemerintah tetap melaksanakan pemilu di tengah pandemi. Partisipasi masyarakat yang rendah menjadi tantangan jika pemerintah tidak bisa memberikan jaminan kesehatan bagi para pemilih.

PALANGKARAYA, KOMPAS — Pemilihan umum serentak yang diselenggarakan di tengah pandemi dinilai mampu membuat partisipasi masyarakat rendah. Pemerintah dan penyelenggara pesta demokrasi perlu memastikan pelaksanaan pemilihan umum tidak menjadi kluster baru Covid-19.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalteng Satriadi, Minggu (19/7/2020) pagi, di sela Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 di Kalimantan Tengah menjelaskan, partisipasi pemilih menjadi tantangan tersendiri karena pemilihan umum dilaksanakan di tengah pandemi yang belum diketahui puncak dan akhirnya.

”Selama ini di Kalimantan Tengah memang memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi, sekitar 70 persen. Namun, di tengah pandemi bisa saja rendah karena potensi risiko wabah ini,” kata Satriadi.

Hadir dalam rapat itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kepala daerah dari 14 kabupaten/kota se-Kalteng, dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.

Kalimantan Tengah tahun ini akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati di Kotawaringin Timur. Total terdapat 1,8 juta pemilih dari daftar pemilih tetap di Kalteng.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Salah satu paparan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Palangkaraya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Umum dan Penanganan Covid-19 di Kalteng, Minggu (19/7/2020).

Satriadi menambahkan, potensi ramainya pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) akan membentuk kerumunan. Selain itu, potensi penyebaran juga bisa terjadi saat pelayanan pemungutan suara ke rumah sakit, penjara, tempat orang lansia, dan penyandang disabilitas.

”Oleh karena itu, perlu disiapkan protokol kesehatan dari penyelenggara serta pengawasan dan keamanan,” kata Satriadi.

Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrohim menjelaskan, protokol kesehatan dalam penyelenggaraan KPU sudah mulai berjalan karena tahapan pemilihan juga sedang berjalan. Petugas KPU di Kalteng sudah mulai melakukan tes cepat sebelum melakukan sosialisasi dan pemutakhiran data pemilih.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berbincang dengan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Minggu (19/7/2020).

”Kami juga menyiapkan anggaran alat pelindung diri (APD) untuk semua petugas KPU sampai di tingkat desa atau kelurahan, bahkan ke TPS-TPS,” kata Harmain.

Baca juga : Berjalan di Tengah Pandemi, Anggaran Pilkada Kalteng Berpotensi Bertambah

Saat ini dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Kalimantan Tengah sudah 100 persen disalurkan ke penyelenggara, baik KPU Kalteng, KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, maupun Bawaslu Kalteng.

Untuk KPU Provinsi Kalteng, dana yang disalurkan mencapai Rp 249,7 miliar ditambah Rp 26 miliar untuk APD dan tes cepat. Sementara untuk Bawaslu Kalteng dan keamanan mencapai Rp 90 miliar ditambah anggaran APD dan tes cepat RP 7,7 miliar.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran memberikan cendera mata kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu (19/7/2020).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, penyelenggara pemilu dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di daerah perlu berkoordinasi. Ia menilai, pemilihan umum menjadi momentum kepala daerah untuk menangani Covid-19 lebih cepat dan tepat.

Pemilihan umum menjadi momentum kepala daerah menangani Covid-19 lebih cepat dan tepat.

”Pilkada dan penanganan Covid-19 tidak terpisah karena penanganan Covid-19 juga jadi agenda utama pemilihan umum,” kata Tito.

Tito menjelaskan, salah satu upaya pemerintah daerah untuk melaksanakan dua penanganan Covid-19 bersamaan dengan pemilihan umum serentak adalah dengan menciptakan desa-desa tangguh, menyiapkan protokol dan menjalankannya, hingga pembagian 1 juta masker kepada masyarakat secara gratis.

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Salah satu paparan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Palangkaraya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Umum dan Penanganan Covid-19 di Kalteng, Minggu (19/7/2020).

Menurut Tito, penggunaan masker pada seluruh penduduk akan mengurangi atau menekan hingga 60 persen penyebaran kasus korona. ”Perlu dibuat juga aturannya, misalnya perda atau pergub sehingga ada sanksi,” katanya.

Baca juga : Pilgub Kalteng 2020 Minim Pilihan bagi Warga

Menanggapi hal itu, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menjelaskan, sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat. Menurut dia, masyarakat akan lebih peduli dan sadar terhadap protokol kesehatan ketika mengenal lebih jauh tentang virus mematikan itu.

”Petugas KPU sampai calon juga akan diminta untuk terus mengingatkan masyarakat terkait protokol kesehatan, nanti juga akan ada pembatasan-pembatasan sampai di TPS,” kata Sugianto.