Pilkada Kalbar Diharapkan Jadi Ajang Adu Gagasan Menekan Kasus Covid-19

Pemilihan kepala daerah, termasuk di tujuh kabupaten di Kalimantan Barat, hendaknya menjadi momentum menekan kasus Covid-19. Bakal calon pasangan kepala daerah hendaknya adu ide dan gagasan dalam penanganan Covid-19.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada dan Gugus Tugas Covid-19 di Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (19/7/2020) sore.

PONTIANAK, KOMPAS — Pemilihan kepala daerah, termasuk di tujuh kabupaten di Kalimantan Barat, hendaknya menjadi momentum menekan kasus Covid-19. Bakal calon pasangan kepala daerah diharapkan beradu ide dan gagasan dalam penanganan Covid-19.

Ada tujuh kabupaten di Kalimantan Barat yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Ketujuh kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, Bengkayang, Sambas, dan Ketapang.

”Bakal calon kepala daerah hendaknya adu ide dan gagasan penanganan Covid-19. Pilkada hendaknya sebagai sarana memilih kepala daerah yang mampu menangani pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada dan Gugus Tugas Covid-19 di Pontianak, Minggu (19/7/2020) sore.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada dan Gugus Tugas Covid-19 di Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (19/7/2020) sore.

Pilkada dengan adu ide dan gagasan dalam menangani Covid-19 tersebut diharapkan akan melahirkan gerakan masif di semua daerah untuk menekan Covid-19. Momentum pilkada bukan menjadi media penularan, melainkan hendaknya justru menjadi gelombang memobilisasi masyarakat menjadi agen perlawanan terhadap Covid-19.

”Penanganan Covid-19 menjadi isu sentral dalam pilkada. Jadi, diharapkan ada adu gagasan dalam menangani pandemi Covid-19. Apalagi, Covid-19 menjadi isu yang memengaruhi hajat hidup orang banyak,” katanya.

Penanganan Covid-19 menjadi isu sentral dalam pilkada. Jadi, diharapkan ada adu gagasan dalam menangani pandemi Covid-19.

Selain itu, kemungkinan juga terjadi pergeseran alat peraga kampanye. Biasanya gambar pasangan calon ada di baju, tetapi dengan masa pandemi saat ini, alat peraga kampanye akan menggunakan botol antiseptik dan masker.

”Jika setting-nya pas, pilkada akan menekan kasus Covid-19. Namun, jika tidak, bisa menimbulkan kluster baru. Maka, para petugas harus dilengkapi dengan perlengkapan protokol kesehatan,” ujar Tito.

Baca juga : Sulit Mendapat Rekomendasi Partai, Jalur Perseorangan Pun Bermunculan di Kalbar

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kasus Covid-19 aktif di Kalimantan Barat hingga Minggu (19/7/2020).

Jumlah pemilih dalam satu tempat pemungutan suara (TPS) juga maksimal 500 pemilih. Waktu pemilih datang ke TPS juga diatur sehingga tidak jadi penumpukan. Masker disiapkan pula di TPS.

Gubernur Kalbar Sutarmidji menuturkan, selama ini daerah yang tidak serius menangani kasus Covid-19 selalu ia ingatkan. Jika ke depan ada kepala daerah kabupaten/kota tidak serius menangani Covid-19 akan ditegur kembali. ”Jadi, jangan lengah,” ujar Sutarmidji.

Hingga Minggu (19/7/2020) kasus konfirmasi Covid-19 aktif di Kalbar tinggal empat kasus. Kasus aktif tersebut di Kabupaten Kubu Raya. Sementara 13 kabupaten/kota lainnya sejauh ini tidak ada kasus aktif.

Baca juga : Bawaslu Kalimantan Barat Mulai Petakan Kerawanan

Secara kumulatif, hingga Minggu (19/7/2020) di Kalbar terdapat 359 kasus konfirmasi. Sebanyak 351 orang sudah sembuh dan empat orang meninggal. Kesembuhan Kalbar 97,77 persen.

Sebanyak 107.389 penduduk dari 5,44 juta total penduduk Kalbar sudah menjalani tes cepat. Secara total sudah 1,97 persen yang menjalani tes cepat. Ke depan, hal itu terus dilakukan sebagai upaya pelacakan.

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Perkembangan kasus sembuh di Kalimantan Barat hingga Minggu (19/7/2020).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar Ramdan menuturkan, KPU Kalbar telah melaksanakan tes cepat mulai dari anggota KPU, sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, hingga petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

Dari 16.470 total jumlah petugas di setiap jenjang tersebut, yang sudah menjalani tes cepat 7.894 orang. Sebanyak 11 orang di antaranya reaktif dan sudah diisolasi mandiri. Petugas yang belum menjalani tes cepat dan terus berproses 8.576 orang.

Kemudian, terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran, dari tujuh kabupaten yang akan melaksanakan pilkada, enam kabupaten sudah melaksanakan transfer 100 persen. Tinggal tersisa Kabupaten Sambas yang baru mentransfer 40,44 persen dari Rp 41,28 miliar total NPHD Sambas. Transfer NPHD Sambas akan diselesaikan 100 persen pada Senin (20/7/2020).

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Gugus Tugas Covid-19 Kalimantan Barat menggelar razia masker, Minggu (12/7/2020) pagi, di Taman Digulis Pontianak. Warga yang tidak menggunakan masker langsung menjalani tes usap.

Total NPHD anggaran di tujuh kabupaten yang akan melaksanakan pilkada tersebut Rp 235,03 miliar. NPHD yang sudah dicairkan sejauh ini 91,49 persen. Jika Sambas sudah mentransfer pada Senin, semuanya akan 100 persen.

Dukungan dana APBN untuk protokol kesehatan tahapan penyelenggaraan di tujuh kabupaten Rp 26,02 miliar. Dengan demikian, total anggaran dari NPHD tujuh kabupaten dan dukungan APBN Rp 261,05 miliar.