Biaya Membengkak, Pemda Diminta Bantu Pemenuhan APD untuk Penyelenggara dan Keamanan

Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah tak hanya segera mencairkan dana hibah pemilihan kepala daerah atau pilkada, tetapi juga membantu pemenuhan alat pelindung diri bagi petugas penyelenggara dan keamanan.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Meichelle Wenur (48), anggota Panitia Pemungutan Suara, menunjukkan bekal tisu, cairan pembersih tangan, dan botol air mineral yang ditempeli stiker Komisi Pemilihan Umum Manado ketika melaksanakan verifikasi faktual di Kelurahan Tanjung Batu, Wanea, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (1/7/2020).

BANJARMASIN, KOMPAS — Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2020 dalam situasi pandemi Covid-19 dipastikan membengkak. Sebab, pelaksanaan setiap tahapan pilkada harus dengan protokol kesehatan. Pemerintah daerah tidak hanya diminta segera mencairkan dana hibah pilkada, tetapi juga membantu pemenuhan alat pelindung diri.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pelaksanaan pilkada dalam situasi pandemi membuat jumlah tempat pemungutan suara bertambah karena jumlah pemilih di setiap TPS dikurangi dari 800 orang jadi 500 orang. Konsekuensinya, jumlah petugas penyelenggara dan keamanan, perlengkapan pilkada, serta alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan juga bertambah.

”Selain memenuhi biaya pilkada yang diikat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), daerah-daerah juga diharapkan bisa memberikan bantuan APD kepada petugas penyelenggara dan aparat keamanan,” kata Tito dalam rapat koordinasi kesiapan pilkada serentak tahun 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (18/7/2020).

Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan di 224 kabupaten, 37 kota, dan 9 provinsi di Indonesia. Di Kalsel, pilkada serentak dilaksanakan di provinsi, dua kota, dan lima kabupaten. ”Kalau dari provinsi dan kabupaten/kota ada stok APD bisa dihibahkan. Penghibahannya bisa dalam bentuk barang ataupun uang. Itu dibuat dalam addendum perubahan NPHD,” ujarnya.

Baca juga: Protokol Kesehatan Diutamakan dalam Verifikasi Faktual di Kalsel

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (18/7/2020).

Namun, jika daerah tidak mampu lagi menambah dana untuk pemenuhan APD, Kementerian Dalam Negeri akan mengusahakan dari APBN. Saat ini, ungkap Tito, ada permintaan dana Rp 4,7 triliun dari Komisi Pemilihan Umum dan Rp 400 miliar dari Badan Pengawas Pemilu. Pada tahap pertama sudah dipenuhi Rp 990 miliar untuk KPU dan Rp 157 miliar untuk Bawaslu.

Kemendagri harus berusaha lebih keras lagi untuk pemenuhan tahap kedua sejumlah Rp 3 triliun lebih. ”Kalau kepala daerah mau menambah bantuan APD dalam bentuk uang ataupun barang, saya tidak tersinggung, malahan berterima kasih. Tetapi kalau kepala daerah sudah menyerah, terpaksa dari APBN,” katanya.

Tito mengaku sangat bergembira karena anggaran untuk delapan pilkada yang akan berlangsung di Kalsel sudah dicairkan. Realisasi pencairan dana untuk KPU dan Bawaslu sudah 100 persen semua. Bahkan, ada dua daerah yang juga sudah merealisasikan 100 persen dana untuk pengamanan, yaitu Kota Banjarmasin dan Kabupaten Balangan.

Baca juga: KPU Kalsel Ajukan Tambahan Rp 55 Miliar untuk Pilkada

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah ditampilkan dalam rapat koordinasi kesiapan pilkada serentak tahun 2020 di Banjarmasin, Sabtu (18/7/2020).

Hibah barang

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, pihaknya berkomitmen mendukung upaya KPU dan Bawaslu menyelenggarakan pilkada serentak. Mengingat tahapan-tahapan pilkada tahun ini dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19, pemprov melalui Dinas Kesehatan juga telah menghibahkan APD kepada KPU dan Bawaslu.

”Meskipun NPHD untuk KPU dan Bawaslu sudah dicairkan 100 persen, kami tetap membangun komunikasi dan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk memastikan kelancaran setiap tahapan pilkada,” kata Sahbirin.

Ketua KPU Kalsel Sarmuji menyampaikan, ada penambahan dana Rp 5,5 miliar untuk penyelenggaraan pilkada provinsi dari dana awal sebesar Rp 150 miliar. Penambahan dana dalam adendum NPHD itu juga sudah dicairkan 100 persen. ”Hibah APD dari pemprov juga sudah diterima dan dibagikan ke KPU kabupaten/kota untuk digunakan sesuai tahapan pilkada,” katanya.

Baca juga: Daerah Siasati Kekurangan Anggaran Pilkada Serentak

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Tema pemilihan kepala daerah  berkaitan dengan Covid-19 ditampilkan dalam rapat koordinasi kesiapan pilkada serentak tahun 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (18/7/2020).

Menurut Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah, anggaran untuk Bawaslu Kalsel sebesar Rp 60 miliar dan Bawaslu kabupaten/kota sekitar Rp 130 miliar sudah dicairkan 100 persen. ”Sehubungan dengan pandemi Covid-19, kami tidak mengubah anggaran yang ada. Kami hanya melakukan restrukturisasi anggaran yang ada sehingga tidak ada penambahan dana,” katanya.

Untuk pemenuhan APD petugas pengawas pemilu, Bawaslu Kalsel meminta dukungan anggaran dari APBN. Di samping itu, juga meminta dukungan dari APBD Provinsi Kalsel. ”Dari pemprov, kami mendapat hibah barang (APD), sedangkan di Kota Banjarbaru ada penambahan anggaran untuk APD sekitar Rp 156 juta,” ujar Erna.