Kalsel Siaga Darurat Karhutla hingga November

Di tengah upaya percepatan penanganan Covid-19, Kalimantan Selatan mulai mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Seiring penetapan status siaga darurat, kabupaten/kota pun harus bersiap menangani.

HUMAS POLDA KALSEL

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (kedua dari kiri) dan Kepala Polda Kalsel Inspektur Jenderal Nico Afinta (kanan) mengecek peralatan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Lapangan Polri, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Jumat (12/6/2020).

BANJARMASIN, KOMPAS — Meskipun hujan masih turun di daerah bagian selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Saat ini, Kalsel pun sudah dalam status siaga darurat karhutla dan bencana kabut asap.

Penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan bencana kabut asap di Kalsel berdasarkan Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0487/KUM/2020 tertanggal 29 Juni 2020. Status siaga darurat berlaku mulai 1 Juli hingga 30 November 2020.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel Sahruddin mengatakan, provinsi menetapkan status siaga darurat karhutla karena sudah lebih dari dua kabupaten di Kalsel menetapkan status siaga darurat karhutla.

Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga telah memprakirakan puncak kemarau di Kalsel tahun ini terjadi pada Agustus. ”Karhutla masih tetap jadi prioritas penanganan di tengah upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Kalsel,” kata Sahruddin di Banjarmasin, Selasa (14/7/2020).

Baca juga : Memasuki Kemarau, Kalsel Mulai Antisipasi Ancaman Karhutla

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Petugas berupaya memadamkan api di lahan gambut yang terbakar di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Selasa (15/10/2019).

Saat ini, hujan memang masih turun di daerah bagian selatan Kalsel, seperti Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa hari lalu bahkan mengakibatkan tiga wilayah kabupaten tersebut dilanda banjir.

”Sampai Agustus, masih ada potensi hujan di daerah bagian selatan Kalsel. Namun, daerah bagian utara Kalsel saat ini sudah memasuki musim kemarau. Jadi, karhutla tetap harus diantisipasi,” ujarnya.

Sampai Agustus, masih ada potensi hujan di daerah bagian selatan Kalsel. Namun, daerah bagian utara Kalsel saat ini sudah memasuki musim kemarau. (Sahruddin)

Menurut Sahruddin, dengan penetapan status siaga darurat karhutla, kabupaten/kota yang sudah memasuki kemarau harus bersiap menghadapi karhutla. Semua daerah harus menyiapkan anggaran, personel, serta sarana dan prasarana untuk menangani karhutla.

”Kami juga sudah mengusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk bantuan helikopter patroli karhutla, helikopter waterbombing, serta hujan buatan dengan teknologi modifikasi cuaca (TMC),” katanya.

Baca juga : Waspadai ”Duet Maut” Kebakaran Hutan dengan Covid-19

HUMAS POLDA KALSEL

Jajaran TNI-Polri dan Pemprov Kalimantan Selatan menggelar Apel Pengecekan Pasukan dan Sarana Prasarana Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Lapangan Polri, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Jumat (12/6/2020).

Prioritas

Sahruddin menyebutkan, daerah prioritas penanganan karhutla di Kalsel masih berada di sekitar Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor. Daerah prioritas yang disebut sebagai ring satu penanganan karhutla, yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut. ”Ini untuk mengantisipasi gangguan penerbangan akibat kabut asap,” ujarnya.

Menurut Kepala Subbidang Kedaruratan BPBD Kalsel Saefuddin Dinarja, fokus pemerintah pada percepatan penanganan Covid-19 saat ini tidak mengurangi perhatian pada penanganan karhutla. ”Dana hampir Rp 3 miliar telah disiapkan untuk penanganan karhutla tahun ini,” katanya.

Pada 2019, Pemprov Kalsel mengalokasikan belanja tak terduga (BTT) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp 6 miliar atau 0,08 persen dari total belanja daerah untuk penanganan karhutla.

Dinarja mengatakan, pandemi Covid-19 jadi risiko tambahan bagi petugas dan masyarakat dalam penanggulangan karhutla tahun ini. ”Protokol kesehatan tetap harus dikedepankan oleh petugas dan masyarakat dalam penanggulangan karhutla,” katanya.

Baca juga : Potensi Kebakaran Lahan Gambut di Kalsel Masih Tinggi

KOMPAS/INFOGRAFIK/LUHUR

Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2015 sampai 2020 dibandingkan dengan kasus Covid-19 di kawasan yang menjadi langganan karhutla selama ini.

Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel Kisworo Dwi Cahyono, karhutla dan asap sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka karena adanya budaya masyarakat membuka lahan pertanian dengan cara membakar.

Namun, karhutla dan asap semakin masif sejak banyaknya terbit izin usaha monokultur skala besar, khususnya di ekosistem rawa gambut. ”Untuk itu, stop perizinan baru dan tinjau kembali izin-izin yang sudah dikeluarkan,” kata Kisworo.