Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Perkotaan Harus Sejalan

Dampak negatif urban sprawl atau perkembangan kota yang cenderung kacau, tak terencana, dan tersebar relatif ke segala arah masih terasa. Apabila perencanaan terkonsep dan bersifat kolaboratif, hal itu bisa dihindari.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Perkebunan pisang yang berbatasan dengan sebuah kawasan perumahan baru di Rowosari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/8/2020).

SEMARANG, KOMPAS — Perencanaan pembangunan perumahan dan perkotaan harus berjalan beriringan. Perlu ada perubahan pola pikir agar tercipta perumahan yang terjangkau dan sejalan dengan masa depan tata kelola perkotaannya.

Kepala Pusat Riset Perumahan dan Perkotaan Inklusif (IHUDRC) di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Ing Asnawi Manaf mengatakan, Indonesia kaya akan sumber daya terkait dengan penyediaan lingkungan hunian. Namun, ada komunikasi yang tersendat di antara para pengambil kebijakan, yang membuat keunggulan itu belum dirasakan masyarakat.

Hal itu menyebabkan dampak urban sprawl atau perkembangan kota yang cenderung kacau, tak terencana, dan tersebar relatif ke segala arah masih terasa. Padahal, apabila perencanaan terkonsep dan bersifat kolaboratif, hal itu bisa dihindari.

Baca juga : Desain Jakarta Harus Kompak

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pembangunan perumahan subsidi terus berlangsung di kawasan tepi Jalan Tol Trans-Jawa di Desa Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (1/2/2020). Kemudahan akses menuju jalan tol menjadi salah satu iming-iming andalan bagi pengembang perumahan untuk menggaet konsumen.

”RTRW (rencana tata ruang wilayah) ada zona kuning, hijau, dan sebagainya, tetapi tak pernah tahu siapa yang mau difasilitasi di situ. Akhirnya, market (pasar) dibebaskan bergerak sendiri,” kata Asnawi, dihubungi di Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (11/7/2020).

Dengan kondisi tersebut, lanjut Asnawi, wajar jika masyarakat kemudian tak memiliki kemampuan membeli rumah atau tanah. Hal itu pula yang kemudian mendorong masyarakat, misalnya, memilih tinggal di kawasan bertebing yang rawan bencana.

Salah satu terobosan dilakukan dengan skema Kredit Pemilikan Rumah Mikro Academic-Business-Community-Government (KPR Mikro ABCG) yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, di Desa Curug Sewu, Patean, Kabupaten Kendal, Jateng. Proyek rumah berbasis komunitas yang diluncurkan September 2018 itu merupakan hasil sinergi dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Universitas Diponegoro.

Rencana tata ruang wilayah ada zona kuning, hijau, dan sebagainya, tetapi tak pernah tahu siapa yang mau difasilitasi di situ. Akhirnya, market (pasar) dibebaskan bergerak sendiri.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Suasana peletakan batu pertama program KPR Mikro ABCG di Desa Curugsewu, Patean, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis (27/9/2018). Bank BTN, Undip, dan Kementerian PUPR bersinergi untuk menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak tetap.

”Saya melihat ada peluang. Selama ini, Kementerian PUPR serta Kementerian ATR/BPN memiliki banyak anggaran dan program. Namun, cenderung jalan sendiri-sendiri. Di sinilah fungsi akademik untuk mengomunikasikan dan mengajak kolaborasi,” ujarnya.

Asnawi menekankan, proyek di Kendal tersebut hanya percontohan kecil. ”Bukan soal jumlahnya, melainkan bagaimana mindset (pola pikir) dan budaya membangun seperti itu bisa didorong. Mari buat perencanaan yang betul-betul merespons permasalahan nyata di lapangan,” katanya.

Peran anak muda

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, pada webinar tentang perumahan dan perkotaan inklusif yang digelar Undip, Kamis (9/7/2020), mengatakan, konsep rumah ke kiri-kanan dan urban sprawl harus distop.

Alasannya, hal itu menjadi ancaman. Dengan lahan terbatas, saluran irigasi bisa jadi terpaksa ditutup atau sumber-sumber air di desa jadi terganggu. Ia meyakini pola perencanaan yang kolaboratif bisa terlaksana, terutama dengan dukungan anak muda.

Baca juga : Jawaban Pemerintah atas Kritik Pemindahan Ibu Kota

Kompas/Hendra A Setyawan

Kompleks perumahan bersubsidi yang tengah dibangun di kawasan Kampung Kandang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/8/2019). Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, setiap tahun diperkirakan ada kebutuhan 800.000 unit rumah. Adapun angka kekurangan rumah sekitar 11,4 juta unit.

”Mari membuat proyek percontohan seperti di Kendal. Pendekatan-pendekatan out of the box ini biasanya dipikirkan anak muda. Birokrat-birokrat muda yang belum ter-frame pola pikir lama. Begitu juga akademisi. Banyak inovasi yang bisa dilakukan,” katanya.

Direktur Bina Penataan Bangunan di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, saat ini, sekitar 56,7 persen penduduk tinggal di perkotaan. Pada 2035, angka tersebut akan meningkat menjadi 66,6 persen.

”Pertumbuhan penduduk itu disebabkan pesatnya laju urbanisasi. Jika tak diantisipasi dengan baik, maka akan menimbulkan degradasi lingkungan, kemacetan, hingga menurunnya luas ruang terbuka hijau,” ujarnya.

Menurut dia, ke depan, kota harus dipastikan memiliki permukiman yang memadai guna mewujudkan kota layak huni. Selain juga didorong konsep kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, serta kota cerdas yang berdaya saing.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Pekerja menyelesaikan bangunan perumahan di wilayah Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (9/10/2019). Minimnya informasi membuat warga tetap membangun atau pembeli perumahan yang berada di zona bahaya tanah labil.