Perbaikan Fasilitas Belum Jelas, Potensi Perikanan di Pantura Terabaikan

Nelayan mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan segera membenahi fasilitas perikanan di pantai utara Jawa Barat. Selama ini rencana tersebut baru sekadar janji. Potensi perikanan pun belum tergarap optimal.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Potret Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Karangsong di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (6/7/2020). Nelayan mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan segera mengembangkan PPI Karangsong.

INDRAMAYU, KOMPAS — Nelayan mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan segera membenahi fasilitas perikanan di Karangsong, Kabupaten Indramayu, dan di Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selama ini rencana itu baru sekadar janji. Potensi perikanan di pantura pun terabaikan.

Pasca-kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ke Karangsong, rencana pengembangan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) belum jelas. ”Belum ada kepastian kapan pengembangannya. Pelabuhan kami sudah overload (melebihi kapasitas),” kata Guntur, Sekretaris Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra, yang mengelola PPI Karangsong, Sabtu (11/7/2020), di Indramayu.

Sebelumnya, pada Senin (6/7/2020), Menteri Edhy bersama rombongan mengunjungi PPI Karangsong untuk mendengar aspirasi nelayan. Nelayan, antara lain, mengeluhkan tingginya laju sedimentasi di muara. Jika tidak dikeruk menggunakan alat berat dalam sepekan, kapal tidak bisa melintas. Sementara KPL Mina Sumitra hanya punya satu alat berat hasil swadaya nelayan.

Jumlah kapal di Karangsong 369 unit untuk ukuran kapal 30 gros ton (GT) ke bawah dan 492 kapal ukuran 30 GT hingga 60 GT. Sekitar 300 kapal berukuran di atas 60 GT. Karangsong menyumbang 40-60 persen produksi perikanan Jabar yang sebesar 1,4 juta ton per tahun.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Alat berat mengangkut sedimentasi di kolam labuh Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (2/10/2019). Pemerintah Provinsi Jabar akan mengucurkan Rp 23 miliar tahun depan untuk pengembangan Karangsong, termasuk memperluas kolam labuh.

Keluhan lainnya adalah minimnya kapasitas gudang pendingin (cold storage) yang hanya mampu menyimpan 160 ton ikan dan sejenisnya. Padahal, kebutuhannya mencapai 1.000 ton. Akibatnya,  tangkapan nelayan tidak bisa disimpan lebih lama. Harganya pun kerap anjlok hingga lebih dari 30 persen, termasuk saat pandemi seperti sekarang.

Nelayan pun enggan melaut karena biayanya operasional lebih mahal ketimbang hasil penjualan ikan. Hingga pertengahan 2020, misalnya, KPL Mina Sumitra mencatat, produksi ikan di PPI Karangsong hanya 8.805 ton atau senilai Rp 165,8 miliar. Padahal, tahun lalu, produksinya lebih 23.654 ton dengan nilai lebih dari Rp 512,8 miliar.

Baca juga: Infrastruktur Karangsong Belum Optimal

”Jika cold storage mampu menampung tangkapan nelayan, potensi harga jatuh bisa diminimalkan,” ujar Guntur. Apalagi, PPI Karangsong mampu menyumbang lebih dari Rp 10 miliar per tahun untuk pendapatan asli daerah Indramayu.

Ketua Pengawas KPL Mina Sumitra Yanto mengatakan, keluhan sedimentasi dan kebutuhan gudang pendingin kerap disampaikan setiap pejabat berkunjung ke Karangsong. ”Januari 2019, Pak Menteri (Koordinator Bidang Maritim dan Investasi) Luhut berjanji membangun cold storage. Namun, belum terwujud,” katanya.

Terkait aspirasi nelayan tersebut, Edhy Prabowo tengah mendata sedimentasi atau pendangkalan muara di seluruh Indonesia, termasuk Karangsong. ”Kami akan laporkan kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat karena ini berkaitan. Mereka siap membantu,” ujarnya.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (berdiri) menyampaikan sambutan saat kunjungan kerja ke Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (7/7/2020). Dalam kunjungannya, Edhy mendengarkan keluhan nelayan.

Edhy juga berjanji akan mengembangkan tempat pelelangan ikan di Gebang, membangun gudang pendingin, memperbaiki akses jalan, hingga membenahi pemasaran tangkapan nelayan. ”Ini sedang kami rangkum. Setelah ini, kami eksekusi,” kata Edhy saat berkunjung ke Desa Gebang Mekar, Cirebon, Selasa (7/7/2020).

Bupati Cirebon Imron Rosyadi berharap KKP dapat membantu perbaikan TPI Gebang. Menurut dia, anggaran perbaikan akses jalan awalnya sudah tersedia di Pemerintah Provinsi Jabar. Namun, tertunda akibat pandemi Covid-19. Padahal, Gebang termasuk sentra perikanan. Dari 6.794 kapal, lebih dari 2.000 berada di sana.

Semoga segera terwujud karena ini sudah dijanjikan sejak 2018.

Agus Edy Hartono, Sekretaris Kelompok Mina Bahari Gebang, belum mendapatkan kejelasan kapan KKP akan mengembangkan Pelabuhan Perikanan Gebang. ”Semoga segera terwujud karena ini sudah dijanjikan sejak 2018,” ucapnya, Sabtu.

Baca juga: Harga Masih Anjlok, Garam Petani di Cirebon Menumpuk

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Pekerja menjemur ikan teri di Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (7/7/2020). Harga ikan teri kering mencapai Rp 35.000 per kilogram, naik dibandingkan dengan harga normal, yakni Rp 30.000 per kg.